Reorientasi Politik Bangsa Melayu Bukan Rasisme

Karim Labai

Tun Dr. Mahathir Mohamad (Dr.M) sama berkeyakinan, bangsa Melayu mesti bersatu. Keyakinan mengemuka dalam kesempatan jumpa pers, selepas rapat Majlis Presiden Pakatan Harapan di Gedung Yayasan Kepimpinan Perdana - Putrajaya, Senin - 08 Juli 2019.

Ketika itu, Tun Dr. M mengajak, agar semua partai Melayu sebagaimana Partai Bersatu yang didirikannya, bertujuan menyelamatkan semua bangsa, bukan rasis. Reorientasi politik bangsa Melayu bukan rasialisme.

 Karenanya, menurut Tun Dr.M, bangsa Melayu tidak perlu mendirikan banyak partai hanya karena semata-mata ingin menjadi Ketua Umum partai. Menurutnya, cukuplah empat partai : UMNO, PAS, Bersatu, dan Amanah untuk memperjuangkan nasib bangsa Melayu.

Seperti biasa, Tun Dr.M., dengan gaya satir menyatakan, sebenarnya bangsa Melayu tak cukup pandai berpolitik. Terlalu banyak partai, tak akan membuat bangsa Melayu berkuasa langsung.

Dikemukakan oleh Tun Dr.M., saat itu, bangsa Melayu mesti belajar, bahwa politik adalah hal serius. Bangsa Melayu boleh memilih UMNO, PAS, Amanah, dan Bersatu sesuai dengan hasrat dan keinginan masing-masing.

Ajakan Tun Dr.M., sempat ditanggapi lain oleh Zahid Hamidi, Presiden UMNO yang menolak ajakan Tun. Seolah-olah seluruh partai Melayu bergabung dalam Partai Bersatu.

Ia mengemukakan, ajakan yang disampaikannya bukan hendak memperkuat posisi partainya di dalam Pakatan Harapan, karena faktanya memang Partai Bersatu yang dipimpinnya dan partai Amanah pimpinan Mat Sabu, hanya partai kecil saja dalam koalisi Pakatan Harapan yang memerintah.

Ajakan itu, menurut Tun Dr.M., juga bukan karena takut pemerintahan Pakatan Harapan yang dipimpinnya dan berkuasa kini, kehilangan dukungan bangsa Melayu. Walaupun dia tak menutup kemungkinan, politisi bangsa Melayu yang berada di UMNO dan PAS boleh bergabung di dalam Partai Bersatu.

Agaknya Tun Dr.M., sangat menyadari, bahwa untuk berkuasa dengan otoritas yang ideal, partai-partai bangsa Melayu, setidaknya mesti menguasai 60 persen suara di parlemen. Atau dalam pemilihan raya umum (pemilihan umum) koalisi partai bangsa Melayu mesti memenangkan 'mayoriti kuat,' atau mayoritas kuat, tidak seperti sekarang ini.

Adalah fakta, bahwa sejak Pilihan Raya Umum 12, ketika pemerintahan dipimpin Perdana Menteri Abdullah Badawi, terjadi penurunan perolehan suara yang signifikan bagi partai Melayu, khasnya UMNO. Lima dari 9 Negeri yang selama enam dasawarsa dalam penguasaan UMNO, lepas dari tangan. Akan halnya PAS kekal hanya menguasai Negeri Kelantan, karena pengaruh kuat allahyarham Tuan Guru Nik Azis Nikmat yang terpilih sebagai Menteri Besar (Gubernur).

Dominasi UMNO di Selangor, jatuh ke tangan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang didirikan oleh Anwar Ibrahim. Tetapi PKR bukan partai khas untuk bangsa Melayu, melainkan 'partai berbilang kaum,' sama dengan partai Aksi Demokratik yang didirikan Lim Kit Siang.

Kini, partai yang secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai partai bagi bangsa Melayu relatif hanya UMNO dan Partai Pribumi Bersatu. Akan halnya Partai Semangat 46, sudah lama tak menampakkan sosoknya sebagai partai yang mampu menghantar kadernya ke parlemen dalam jumlah yang memadai.

Memang harus ada reorientasi gagasan dan pemikiran dalam menggerakkan kembali partai-partai bangsa Melayu, setelah UMNO dikalahkan oleh perilaku para pemimpinnya sendiri, sehingga terjungkal dan kalah dalam Pilihan Raya Umum (PRU) 14, 9 Mei 2018.

UMNO terkalahkan oleh watak buruk segelintir pemimpinnya, yang tak berkutik menghadapi pusaran isu besar tentang rasuah dan kleptokrasi. Selebihnya adalah watak tak setia asas dalam mengelola demokrasi, semata-mata sebagai ajang kebebasan merebut kekuasaan untuk memerintah. Terutama ketika koalisi permanen Barisan Nasional yang dibangun oleh UMNO dengan MCA (Malaysia Chinese Association), MIC (Malaysia India Congress) tidak lagi kuat ikatannya.

Bila Tun Dr. M., membubarkan parlemen dan menyelenggarakan PRU 15 pada tahun 2020 atau 2021 sesuai dengan janjinya, boleh jadi yang akan kuat adalah PKR dan DAP. Partai MCA kemungkinan besar akan berkoalisi dengan DAP. Demikian juga dengan MIC, meski sebagiannya akan cenderung bergabung dengan PKR. Partai Gerakan yang dirintis oleh Tan Sri Dr Koh Tsu Koon, boleh jadi akan merasa nyaman berkoalisi dengan PKR.

Dengan kondisi dan situasi pemerintahan Pakatan Harapan kini, yang banyak menutupi kegagalannya melaksanakan Manifesto Pakatan dengan membesarkan isu rasuah dan kleptokrasi Mohd. Najib Tun Razak (UMNO), hanya satu jalan bagi bangsa Melayu untuk tetap konsisten melaksanakan konstitusi Persekutuan (Federasi) Malaysia, yaitu berkoalisinya empat partai Melayu yang disebutkan Tun Dr.M.

Kalaupun kemudian dari kalangan generasi baru, seperti Nurul Izzah (PKR), Rafizi Ramli (PKR) dan Khairy Jamaluddin (UMNO) mendirikan partai baru untuk menyerap aspirasi generasi baru bangsa Melayu, partai itu memerlukan waktu untuk eksis. Tapi, boleh diduga, bila ketiganya bersepakat mendirikan partai baru, pasti yang akan dibangun adalah partai berbilang kaum.

Dari perspektif lain, memang harus ada pemikiran baru gerakan politik di Malaysia untuk sungguh menjalankan demokrasi sebagai cara utama untuk mewujudkan sesanti, "Bersekutu Bertambah Mutu." Tentu dengan mengacu kepada Perjanjian 20 Perkara yang menjadi Akta Malaysia pada 26 Agustus 1963 dan diundangkan pada 16 September 1963, yang memberikan pengecualian bagi Sabah dan Sarawak sebagai negara bagian dengan otonomi khas. Terutama karena Sabah dan Serawak secara historis, sebelum menjadi bagian dari Malaysia berada dalam kuasa Sultan Brunei Darussalam. (Baca : Bersatulah Bangsa Melayu )

Kini dan mendatang, ketika manusia menghadapi singularitas, transhumanisme, kemiskinan, ancaman lingkungan, perubahan gaya hidup, demokratisasi, penguasaan bandwidths -- yang memungkinkan dunia tanpa batas wilayah kekuasaan negara --, proxywar, serta cabaran (tantangan) melaksanakan pembangunan berkelanjutan (SDG's), memang seharusnya ada perubahan orientasi politik bangsa Melayu.

Pada perubahan gaya dan cara hidup, misalnya, terjadi arus besar dunia terkait dengan LGBT (lesbianism, gay, bisexual & transgender), islamphobia, liberalisasi nilai dan adat resam budaya, yang dalam banyak hal mengubah cara berfikir generasi baru dalam mengelola politik masa kini dan masa depan.

Perjanjian Tanah Melayu 1957, antara para Raja - Sultan Melayu dengan Kerajaan Inggris, khasnya terkait dengan hak istimewa bangsa Melayu dan bumiputera, mulai dipersoalkan kembali dan akan menjadi isu yang rawan perdebatan politik, menghabiskan waktu dan tenaga. Terutama, ketika orang non Melayu mengulang ingat sikap Tun Tan Cheng Lock - pemimpin MCA, yang tidak penuh menerima keistimewaan Melayu dengan pribumi dan sudah mencadangkan peninjauan ulang kesepakatan itu, setelah 15 tahun berlaku.

Artinya, sejak kemerdekaan Malaysia dipekikkan, memang sudah ada rencana bangsa non Melayu di Malaysia untuk meninjau ulang hak istimewa Melayu dan bumiputera. Padahal, ketika berlangsung perjuangan para nasionalis (ketika itu masih dengan prinsip narrow nationalism), yang mengemuka adalah negara bangsa Melayu murni, selepas Jepun ditaklukan oleh tentara sekutu pada tahun 1945.

Wal hal (alhasil), kini dan ke depan, memang perlu gerakan baru Melayu Bersatu. Persis seperti dikemukakan Tun Dr.M atau Dato Seri Haji Abdul Hadi Awang, tidak semata-mata untuk kepentingan Melayu, tidak untuk menghidupkan rasisme, melainkan untuk melayani kemajuan bangsa Melayu dan menjamin keamanan dan keselesaan non Melayu sebagai warga negara dan warga bangsa.

Sejak dahulu, bangsa Melayu tak mengenal rasisme. Tapi, tak pernah takluk oleh kehendak siapapun yang memaksakan kehendak menguasai tanah airnya dengan isu rasialisme.

Reorientasi politik bangsa Melayu adalah untuk bersatu, menegakkan keadilan proporsional dan melindungi semua umat manusia, sesuai dengan prinsip jalan hidup Islam. |