Demokrasi, Musyawarah dan Mufakat

Bang Sèm

77 tahun merdeka bagi Indonesia, agaknya belum cukup membuka pemahaman kolektif tentang hakekat demokrasi., meski prinsip dasar demokrasi telah tersurat dalam dasar negara, yakni musyawarah dan mufakat.  Apalagi persepsi tentang musyawarah dan mufakat itu sendiri menjadi multi tafsir.

Bagi saya, demokrasi adalah cara mencapai keseimbangan dan harmoni yang dibangun kesefahaman tentang persamaan dan perbedaan pandangan. Karenanya di dalam demokrasi persamaan derajat (kesetaraan dan keadilan) menjadi sedemikian penting.

Di dalamnya, saya pahami, musyawarah merupakan dialog untuk mempertemukan kesamaan dan persamaan pandangan, sekaligus cita-cita dan mufakat merupakan kesefahaman atas berbagai perbedaan. Baik perbedaan asal usul, identitas, pandangan, serta gaya dan cara mengartikulasikannya.

Dalam musyawarah dan mufakat secara luas, dan tidak terbatas hanya pada praktik politik, apalagi sekadar organisasi sosial dan politik, secara tersirat, berlaku norma-norma yang mencerminkan adab, nilai-nilai sosio budaya dari yang bersifat filosofis sampai yang bersifat praksis.

Dari keduanya, kita kenal apa yang disebut sebagai tata krama, pekerti, sehingga perilaku siapa saja yang bermusyawarah berada dalam kendali nalar, naluri, dan rasa dalam satu tarikan nafas.

Saya memandang musyawarah sebagai suatu forum dialog, bertukar gagasan dan pengalaman, yang mampu menyatukan semua potensi yang terserak, mendekatkan yang jauh, mengkaribkan yang dekat, untuk sampai pada mufakat dalam bentuk komitmen yang saling memuliakan. Dari situlah kelak akan tertanam benih kemuliaan yang tersemai sebagai marawa (marwah), yang kelak akan tumbuh berkembang menjadi kemuliaan bersama.

Demokrasi tak harus selalu berkonotasi kekuasaan dengan beragam idiom yang menyertainya. Tak juga harus diekspresikan dalam bentuk kekerasan atau sikap anarkistik, sekecil apapun. Karena demokrasi berbasis musyawarah dan mufakat memberikan, bahkan selalu menyediakan ruang perbedaan. Karena dalam dialog yang dewasa, selalu tersedia persetujuan dan ketidak-setujuan dengan cara-cara dialog dan komunikasi yang elegan.

***

Proses membangun dan mengembangkan demokrasi sebagai cara mencapai keseimbangan, harmoni, semestinya berlangsung dari dalam keluarga sebagai unit sosiologis terkecil. Karena setiap anggota keluarga, meski datang dari nasab -- sumber genetik -- mempunyai berbagai perbedaan.

Dari dalam keluarga, sikap dan perilaku otoriter berasas posisi dapat dihindari dengan cara-cara yang cerdas dan bijak dengan tetap memelihara adab dan menghidupkan integritas pribadi setiap anggota keluarga.

Integritas tersebut dilatih dengan menyuburkan sikap toleran atas perbedaan watak dan gaya hidup, karena masing-masing pribadi mengalami proses sosialisasi dan lingkungan pergaulan yang berbeda satu dengan lainnya.

Cara yang dilakukan ayah dan ibu dalam membangun demokrasi di dalam rumah (keluarga), dimulai dengan mengasah kesadaran pribadi setiap anggota keluarga tentang realitas diri sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Lantas mengasah antusiasme untuk mengelola kesadaran tersebut, sehingga dalam proses interaksi sosial dapat menghidupkan simpati, empati, apresiasi, respek, dan cinta.

Setiap anggota keluarga terlatih dan terdidik menjadi manusia dengan pribadi yang mau dan mampu menghargai orang lain, sehingga tak terjerembab pada lubuk presumsi untuk mempersoalkan orang lain. Setarikan nafas, terlatih untuk melakukan introspeksi diri, sebagai bagian dari kesadaran mengenali diri dan tahu diri.

Saya, kakak dan adik terlatih sejak kecil untuk merasa bahagia ketika melihat orang lain bahagia dan merasa susah ketika melihat orang lain susah. Ayah dan ibu melatih kami untuk senantiasa berusaha memberi dan melihat siapa lebih patut menerima sesuatu yang diberikan kepada kami.

Hal tersebut dimulai dari mendidik kesadaran kami untuk lebih melihat fungsi diri, katimbang posisi diri. Dalam konteks itu, dorongan dan tempaan untuk menjadi manusia berkualitas dan berprestasi dengan menghargai kualitas dan prestasi orang lain, sangat besar.

***

Demokrasi di dalam rumah dengan melatih setiap anggota keluarga untuk mau dan mampu bermusyawarah serta mengambil mufakat, akan membentuk watak dan kepribadian masing-masing anggota keluarga. Kelak, hal ini akan berkontribusi pada proses menghidupkan demokrasi berasas musyawarah dan mufakat dalam lingkungan lebih luas, yakni masyarakat, negara, dan bangsa.

Setiap orang yang di dalam keluarga terlatih hidup dalam suasana demokratis, berdialog secara elegan, melakukan musyawarah dan mengambil mufakat, tidak akan terjebak ke dalam masalah, karena yang dipikirkannya selalu solusi. Itulah yang menyebabkan setiap orang yang terdidik hidup dalam keluarga demokratis dan terbiasa berdialog, selalu optimistis.

Sebaliknya, mereka yang terjebak dalam masalah acapkali menghadapi masalah, selalu cenderung apatis melihat fenomena sosial yang terus berkembang dari masa ke masa.

Secara pribadi saya mengalami dan merasakan dampak langsung praktik demokrasi yang mengabaikan musyawarah dan menyelewengkan kesepahaman menjadi permufakatan jahat untuk dan demi kekuasaan. Pengalaman tersebut, mulanya membuat saya sering terkejut.

Belakangan hari saya paham, semua itu bisa terjadi, karena kita perlu waktu lebih lama untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Tak hanya dalam konteks formal kelembagaan, melainkan juga dalam konteks informal dan non formal, bahkan dalam lingkungan-lingkungan komunal.

Bagi sebagian kalangan, barangkali, proses konsolidasi demokrasi akan melelahkan dan menjenuhkan. Saya sempat merasakan hal itu. Namun, dua tiga teman menyadarkan, bahwa proses konsolidasi itu memang melelahkan dan menjenuhkan. Jadi? Harus makin semangat berkontribusi kebaikan dan kebajikan melalui musyawarah, mencapoai mufakat, sehingga demokrasi sungguh menjadi cara mencapi keseimbangan, harmoni kebangsaan.

Dalam konteks itulah, Kongres Pemuda 1928 dan Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam seluruh konteks ke-Indonesia-an yang memang plural, multikultural, dan tak harus dihampiri secara formal struktural.  |