Korporasi Politik
SEKALI-sekala bicaralah tentang partai politik eksisting di Indonesia. Saya melihatnya sebagai korporasi politik.
Dengan cara pandang saya yang sesuka hati ini, saya kelompokkan, sekarang ini ada partai berkualifikasi Firma dengan kepemilikan saham terbesar oleh figur sentralnya.
Ada partai berkualifikasi sebagai Firma, seperti PDIP, PD. Ada yang berkualifikasi Persero, seperti Gerindra, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PPP, Nasdem, PKB. Ada juga Partai Tbk seperti Golkar dan PKS. PDIP sejak berdiri belum berganti CEO (Chief Executive Officer). PD terpaksa diambil alih posisi CEO-nya karena terlampau jauh melangkah menjadi pemilik.
Sejumlah partai lain, menggunakan format Firma, meski badan hukumnya persero, seperti Gerindra, Hanura, dan Nasdem. Pun, demikian halnya dengan PAN. Antara lain melalui perkongsian ‘dalam.’ PPP terbilang persero yang eksistensinya bergantung cuaca. Artinya, bila share holder akur-akur saja (seperti kini) akan berjalan sesuai dengan business plan. Bila mulai berkecambah interest-interest baru, pasti akan berguncang juga. Dinamika internal partai sangat bergantung kepada bagaimana share holder dan CEO menjalin komunikasi dan interaksi. Baik hubungan mereka dalam kesefahaman, tentu tak akan ada guncangan.
Pada korporasi politik tertentu, seperti PDIP dan PD, boleh jadi CEO sekaligus chairman. Jadi, para profesionalis dan pekerja politik, memang harus pandai-pandai melihat pola relasi korelasi internal partai. PDIP membuktikan, sejak berdiri RUPS yang bernama Kongres belum punya nyali untuk mengganti CEO yang adalah Chairman. Akan halnya PD sudah beberapa dua kali menggelar RUPS dan sekali menggelar RUPS luar biasa, sehingga Chairman mengambil alih posisi CEO dan menunjuk orang kepercayaan menjadi Managing Director atau COO (Chief Operational Officer).
Demikian juga halnya dengan korporasi politik berbentuk persero, CEO dan Dewan Direksi mesti pandai-pandai membaca situasi, terutama dalam melakukan proses rekruitmen. Baik untuk posisi struktural maupun fungsional – profesional.
Bahkan di korporasi politik berbentuk Partai Tbk pun diperlukan kesadaran semacam itu. Meski, di Partai Golkar, boleh jadi pandangan Komisaris Utama tak selalu didengarkan oleh CEO. Berbeda dengan dengan PKS yang Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris masih sangat didengarkan.
Dibandingkan dengan korporasi bisnis, tentu saja korporasi politik lebih dinamis. Di korporasi politik berbentuk persero, CEO bisa saja mengambil keputusan menarik investor dan kemudian menempatkannya pada posisi strategis karena berbagai kepentingan. Itulah yang kita tengok di Hanura.
Mainstream policy tentang aktivitas dan dinamika korporasi politik tentu akan sepenuhnya bergantung kepada Chairman / CEO. Jadi, seberapa besarpun aspirasi dan inspirasi yang berkembang dari pasar, tak akan mudah mewujud, bila Chairman / CEO bersikap, “saya dengarkan dan saya pertimbangkan.”
Di korporasi politik yang sudah berkualifikasi Tbk, seperti Partai Golkar dan PKS, mungkin lebih sedikit longgar. Artinya, bila CEO tak koppig, aspirasi dan inspirasi internal itu masih mungkin terakomodasi.
Dalam situasi partai-partai politik sebagai korporasi politik, tak perlu heran, bila politik transaksional menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah. Transformasi dalam makna perubahan orientasi untuk meninggalkan budaya politik transaksional, baru akan mewujud bila semua korporasi politik itu berubah menjadi perseroan atau korporasi Tbk.
Jadi? Untuk sementara janganlah dulu bermimpi tentang merger dalam bentuk koalisi permanen. |
