Nota Kecil Pilpres 2014

Bang Sem

BILA tak ada gugatan sengketa Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi sampai tiga hari ke depan, Indonesia sudah punya Presiden Terpilih : Joko Widodo – Jusuf Kalla, yang akan memimpin sejak 21 Oktober 2014 sampai 2019.

Lagi, satu proses demokrasi sudah sama kita lalui dengan segala dinamikanya. Tinggal lagi kini, bekerja dan bekerja dan bekerja untuk rakyat. Mewujudkan semua hal yang sudah diomongkan dan dijanjikan selama kampanye.

Tak perlu ada yang masygul. Sekarang saatnya semua komponen dan elemen masyarakat kembali ke kehidupan semula.  Memberikan dukungan kepada Presiden – Wakil Presiden kelak.

Banyak hal yang harus dilakukan, terutama mengelola sinergi positif pengelolaan sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia, yang satu dengan lainnya saling bertautan. Yang sedang menunggu di depan mata adalah gugat menggugat di lembaga arbitrase internasional antara Newmont dengan pemerintah Republik Indonesia. Ada juga proses renegosiasi kontrak karya dengan Freeport dan Vale. Selain itu, masih ada lagi persoalan Blok Mahakam dan Natuna.

Tentu, yang tak kalah penting akan menjadi agenda yang perlu mendapat prioritas adalah kontrak pasokan gas untuk Singapura yang masih menggunakan harga kontrak jaman pemerintahan Bung Karno. Selain itu, masih ada soal yang juga penting mendapat perhatian: percepatan pengadaan listrik 10.000 MW, pembangunan tol lintas Sumatera, termasuk pembangunan jembatan Selat Sunda yang akan membentang antara Banten – Lampung.

Setarikan nafas pada 2015 sudah berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia di antara negara-negara serantau. Selain itu, pada 2015 ini juga berakhir Millenium Development Goals yang sudah diusulkan oleh Brazil akan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals.

Di lapangan ekonomi lainnya, yang harus dilakukan adalah kerja keras dan kerja cerdas untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia tetap menjadi anggota G20 yang membuat bangsa ini setara dengan bangsa-bangsa lain. Tak terkecuali merespon perubahan dekade Amerika – Eropa ke Asia – Pasifik.

Di dalam negeri, selain memperkuat social security melalui tata kelola BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional (JKSN) yang tidak memberatkan rakyat, juga diperlukan reorientasi pemberdayaan sumberdaya insani melalui human investment transformation.

Kesemua itu terkait dengan konsistensi dan konsekuensi logis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, baik Jawa maupun Nasional. Konsistensi terhadap RTRW ini menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan sebaran potensi sumberdaya alam yang tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Melainkan juga berkaitan dengan praktik otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Di lapangan keagamaan, tantangan terberat adalah mewujudkan Indonesia sebagai tanah air kedamaian dan kerukunan umat beragama secara fungsional dan proporsional. Di lapangan sosial, penguatan gender mainstream dan perlindungan anak menjadi prioritas, mengingat belakangan hari bermunculan beragam kasus human trafficking dan pedofilia.

Dalam konteks pengembangan entrepreneurship, diperlukan penguatan finance inclusion, dengan melakukan berbagai penyempurnaan kebijakan yang lebih memungkinkan terjadinya penguatan akses rakyat terhadap modal, pasar, dan informasi. Tentu, tak kalah pentingnya adalah perceoatan penegakan hukum dan ham, sekaligus penegasan perlindungan BUMN dari intervensi non korporasi.

Boleh jadi semua ini bisa menjadi prioritas, selain perubahan orientasi terhadap pembangunan maritim. Antara lain dengan menjadikan kabupaten kepulauan yang selama ini terpencil, menjadi beranda Indonesia.. |