Quo Vadis Politik Pangan Nasional

Catatan Bang Sem

INFORMASI buram ihwal ironi panen yang berlimpah dan impor beras lantaran Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat, itu sudah berlangsung sejak beberapa hari berselang. Khasnya di media sosial.

Beragam reaksi dari jejaring warga mengkili-kili kesadaran nurani. Ini adalah ironi berganda bagi negeri yang pernah berjuluk sebagai swarnadwipa di era agraris dulu.

Ada persoalan dalam ketahanan pangan kita, agaknya. Padahal tugas utama pemerintah adalah menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bisa dibeli oleh rakyat, anak-anak bisa sekolah, dan rakyat sehat bugar.

Berita ironi yang seliweran di beragam media terkait keinginan pemerintah impor beras ketika Menteri Pertanian menyatakan produksi beras melimpah, sungguh menggambarkan, ada persoalan laten yang tak terselesaikan selama ini.

Sejumlah kalangan, melalui media sosial, menengarai ada aksi pemburuan rente dari kebijakan impor beras, yang sekaligus mengisyaratkan ada invisble hand yang punya ‘kuasa’ mengatur soal ketersediaan pangan.

Kesan lain yang mengemuka adalah buruknya koordinasi, minimal antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Direktur Utama Bulog. Terkesan pula, ada pihak-pihak yang menyulitkan dan tidak men-solid-kan kebijakan tentang pangan.

Adalah tugas pemerintah dari Pusat sampai Kecamatan, menjamin ketersediaan pangan dengan kualitas (dengan mutu gizi yang sangat baik) dan harga yang terjangkau, sekaligus berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan rakyat pada umumnya.

Setarikan nafas, tugas pemerintah adalah merancang dan melaksanakan kebijakan yang juga mendorong kesadaran kolektif masyarakat, terkait dengan isu-isu yang relevan, tetapi tak berhenti hanya pada bagaimana mencetak sawah baru, menjamin ketersediaan pupuk dan sarana produksi lainnya.

Jauh dari itu adalah menyiapkan dan menerapkan standar tata kelola yang menjamin ketahanan pangan, termasuk manajemen stik, dengan kerangka kebijakan dan peraturan yang tepat.

Berbagai badan pemerintah dan negara, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Direksi BULOG, bahkan anggota parlemen sebagai penyandang fungsi kontrol, kudu ambil bagian.

Tentu dengan kesadaran mula, melakukan koordinasi kegiatan dan harmonisasi, yang memungkinkan tersedianya sistem dan aturan, yang menjamin berlangsungnya kebijakan pangan yang sungguh berpihak kepada rakyat.

Selepas itu, tentu pemerintah melalui Kementerian Penerangan yang banyak menyimpan para doktor, itu mengelola beragam isu aktual terkait dengan ketahanan dan keamanan pangan, serta pengendalian mutu bahan pangan tersebut.

Isu aktual yang terkait dengan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, baik di perdesaan, pinggiran kota, dan kota.

Tentu semua itu pada gilirannya terkait sangat erat dengan beragam usaha khas untuk memastikan produksi, penanganan, penyimpanan, persiapan dan penjualan pangan yang aman, sejalan dengan besaran pasar, yang sesuai dengan pola konsumsi pangan rakyat.

Indonesia yang pernah dihormati oleh organisasi pangan dunia (Food Agriculture Organization - FAO) tentu sudah lama mempunyai sistem dan cara menjamin ketersediaan bahan pangan berkualitas dan terjangkau.

Maknanya, pemerintah Indonesia saat ini, bisa belajar dan menggali ulang sistem dan cara tersebut, untuk kemudian menyempurnakan pendoman dan standar tatakelolanya, sesuai standar internasional.

Para cerdik cendekia di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, mestinya fokus pada pengembangan atas sistem dan cara, itu. Bukan justru tenggelam oleh beragam alasan, yang sangat menggelikan.

Tentu saja pedoman dan standar itu, tak hanya terfokus pada produk makanan semata, jauh daripada itu juga menyentuh secara luas dan adil, sistem pelayanan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.

Dalam pedoman dan aturan itu, juga sudah termasuk cara mengatur kemitraan secara substansial dengan sektor swasta yang core business-nya di wilayah pangan, tak terkecuali industri pangan, dalam skala besar, sedang dan kecil.  

Dalam konteks kemitraan dengan swasta itu, tujuannya tentu tak semata-mata hanya bisnis dengan orientasi rente. Tetapi juga bertumpu pada ketahanan dan keamanan pangan. Kerjasama pemerintah dan kalangan industri pangan mesti memusatkan perhatian pada kualitas produk pangan, untuk menjamin, bahwa produk pangan yang diproduksi (mulai dari beras dan bahan pangan pokok lainnya) aman dikonsumsi, dan berdampak positif pada peningkatan kualitas masyarakat, sebagai modal insan bagi bangsa ini.

Omongkosong kita ingin berpacu dengan bangsa-bangsa lain, bila kualitas dan ketersediaan pangan rakyat, diragukan kualitas dan keamanannya.

Setarikan nafas, pemerintah mestinya mempunyai sistem peringatan dini dan manajemen krisis pangan, dengan terus menerus melakukan pengkinian informasi tentang pangan nasional.

Kebijakan tentang suprastruktur dan infrastruktur pangan tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, termasuk konsistensi dalam menerapkan rencana tata ruang kawasan yang menjamin seimbangnya wilayah budidaya dan konservasi lahan. Utamanya, pengendalian atau penghentian alihfungsi lahan secara berlebihan.

Beranjak dari pandangan inio, pemerintah tentu sudah sangat memahami dan menyadari bertapa pentingnya politik pangan nasional, yang digerakkan oleh pendekatan strategis untuk implementasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi.

Kita meyakini, pemerintah mempunyai kerangka strategis kebijakan. Namun, kita perlu mendorong, agar pemerintah membangun kerangka strategis yang kuat, logis dan realistis. Selaras dengan itu, juga program dan rencana aksi yang kongkret dan sungguh dirasakan dan terasakan manfaatnya oleh rakyat.

Dengan demikian maka strategi akan tetap dinamis dan program aksi mencerminkan konteks perubahan yang lebih baik.. Ironi beras yang mengemuka belakangan hari, menguak politik pangan pemerintah yang bersoal. Quo vadis Politik Pangan Nasional |