Mendorong Pendidikan Vokasional dan Pemagangan
Sawedi Muhammad
Kombinasi antara pemihakan negara dan semangat masyarakat Korsel untuk mendapatkan pendidikan tidak mengecewakan. Tahun 2017 Korsel adalah negara yang tingkat pendidikan angkatan kerjanya terbaik di dunia.
Lebih dari 80 persen lulusan sekolah menengah melanjutkan pendidikan di universitas. Sekitar 69,8 persen umur 25 sampai 34 tahun telah menyelesaikan sekolah di pendidikan tinggi. Sekitar 34,2 persen umur 25 sampai 64 tahun telah memperoleh gelar sarjana, sekaligus menjadi skor tertinggi diantara negara anggota OECD.
Akibat tingginya tingkat pendidikan, tahun 2019 Korsel termasuk negara di dalam keanggotaan OECD yang angkatan kerjanya mengalami overkualifikasi. Dampak positifnya tentu prestasi pekerja semakin tinggi tetapi dampak negatifnya adalah ekspektasi untuk gaji yang lebih tinggi, tingkat kepuasaan yang rendah di tempat kerja dan banyaknya pekerja yang meninggalkan pekerjaannya.
Jung Kyu Kim (The Strait Times, 2017) memaparkan bahwa angka pengangguran yang mencapai 11,2% adalah sebuah ironi. Dari 3,5 juta angkatan kerja yang semuanya sarjana, 14 juta diantaranya adalah pengangguran. Mereka berkompetisi memperebutkan lapangan kerja kerah putih di konglomerat besar seperti Samsung atau jadi pegawai negeri.
Di tahun 2015 misalnya, 90 ribu pencari kerja mengikuti test di Samsung, memperebutkan 4 ribu lowongan kerja.
Menyadari permasalahan over-kualifikasi angkatan kerjanya, Korsel dengan sigap mendorong pendidikan vokasi dengan sistem magang di berbagai perusahaan yang relevan dengan pendidikan vokasi yang diikuti. Sistem ini terlebih dahulu diadopsi di negara seperti Jerman, Belgia, Switzerland dan Austria.
Di saat menjabat sebagai presiden, Park Geun-hye (2013-2017) mendorong terbentuknya Komisi Nasional Pengembangan HRD. Komisi ini menjadi tempat dialog lintas pemangku kepentingan; pejabat pemerintah, menteri pendidikan, menteri tenaga kerja, organisasi buruh, organisasi pengusaha serta penyedia jasa pelatihan tenaga kerja. Komisi ini memberi masukan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang mendesak dibutuhkan oleh industri, kualifikasi teknikal yang dibutuhkan serta persyaratan pendukung lainnya.
Saat ini, pendidikan vokasi yang dianggap relevan diantaranya adalah robotik, otomotif, animasi, seni tata boga, kecantikan, golf, menunggang kuda, IT dan turisme, elektronika dan bisnis keuangan. Menghubungkan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar adalah cara terbaik memahami kebutuhan dunia industri.
Pelajaran bagi Indonesia
Mengikuti jejak literatur sambil menyaksikan sendiri bagaimana keajaiban transformasi ekonomi Korea Selatan dari pinggiran sungai Han, penulis ingin memberi catatan penting untuk menjadi pelajaran berharga di Indonesia, terutama bagi kabinet pembangunan yang baru saja dilantik.
Pertama, perencanaan pembangunan nasional adalah mandatori yang harus terus menerus dilanjutkan meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah pedoman dalam mengeksekusi program-program pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan.
Kedua, Fokus presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur dasar terutama di daerah terluar harus digalakkan. Pembangunan irigasi, bendungan, pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api harus segera dirampungkan. Infrastruktur ini adalah kunci utama mengatasi kesenjangan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Ketiga, orientasi ekspor terhadap produk-produk pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan industri kreatif harus diprioritaskan. Sektor pertambangan dan mineral juga harus konsisten untuk tidak lagi mengekspor barang mentah tetapi dalam bentuk barang jadi. Hanya dengan melalui peningkatan volume ekspor, neraca pembayaran kita akan menjadi positif atau surplus.
Keempat, pembuatan peta jalan sumber daya manusia dengan bonus demografinya harus segera dirampungkan dan dieksekusi secara berkelanjutan.
Tugas berat dari Mendikbud yang baru adalah menyiapkan SDM Indonesia yang siap pakai dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan di masa mendatang. Pembentukan Komisi Nasional Pengembangan SDM sangat direkomendasikan.
Komisi yang keanggotaannya dari berbagai pemangku kepentingan ini akan merekomendasi isi kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa mendatang yang tidak hanya berorientasi untuk industri dalam negeri, tetapi juga di pasar global.
Kelima, Indonesia harus belajar dari 'kesalahan' Korea Selatan dengan tidak memprioritaskan angka lulusan perguruan tinggi yang berorientasi sebagai pekerja berkerah putih. Gabungan antara pendidikan vokasi dan pemagangan dapat menjadi opsi untuk mendidik calon pekerja dengan skill yang dibutuhkan di sektor agribisnis, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan di berbagai sektor di industri ekonomi kreatif.
Keenam, stabilitas demokrasi dan ketertiban politik adalah sebuah keharusan. Iklim politik yang kondusif hanya bisa tercapai apabila terjadi pemerataan pembangunan, penegakan hukum, keadilan sosial, dan komitmen pemberantasan korupsi.
Ketujuh, isu deradikalisasi yang dijadikan stigma bagi kelompok muslim tertentu segera dihentikan. Program konkret untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial jauh lebih urgen ketimbang kampanye deradikalisasi yang sangat rawan mempertajam eksklusi sosial.
Mencermati program ekonomi Jokowi di periode pertama (2014-219) kiranya memberi harapan akan munculnya keajaiban ekonomi baru di Asia Tenggara.
Semoga di periodenya yang kedua (2019-2024) presiden Jokowi dan kabinetnya akan mampu mewujudkan impian jutaan anak Indonesia untuk menjadi generasi yang bangga karena ekonomi negaranya dapat disandingkan dengan ekonomi negara-negara maju. | Seoul, 29 Oktober 2019.
Dr. Saedi Muhammad, sosiolog Universitas Hasanuddin - Makassar
-----
Baca Juga : Peran Strategis Chaebol
