Reduksi Peran Universitas

Bang Sem

Sikap pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) - Yogyakarta yang mencabut izin penyelenggaraan seminar bertajuk “Kepemimpinan Milenial,” pada Jum’at (12/10/18) yang menghadirkan dua mantan menteri Kabinet Kerja – Jokowi JK (Sudirman Said – Ferry Mursidan Baldan), dan ngotot menyalahkan mahasiswanya sendiri (selaku panitia) sungguh menggelikan.

Apalagi, kemudian merembet ke soal lain, dengan menyebut Prabowo, hanya lantaran kedua tokoh yang diundang menjadi anggota tim pemenangan Prabowo – Sandi. Benar kata Ferry, sikap ngotot itu bukan semakin menjernihkan masalah, justru memperkeruh keadaan dan merusak citra. Padahal, seminarnya sendiri sudah berlangsung, meski di kedai makan.

Sikap itu, termasuk yang ditampakkan oleh Kepala Humas (Hubungan Masyarakat) UGM, menunjukkan universitas yang membawa nama besar sosok (Gadjah Mada) inisiator persatuan Nusantara.

Tapi itulah gambaran kongkret di depan mata, universitas yang mesti bersikap mendahului cara katimbang alasan, justru masih senang berkutat dengan alasan. Khasnya, intuitive reason. Padahal, sebagai lembaga pendidikan tinggi, UGM mengemban misi tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) yang bersifat khas, termasuk memfasilitasi dan mengkatalisasi kegiatan seminar.

Kampus adalah tempat untuk berdiskusi, dan ketika kegiatan diskusi atau seminar (apapun tajuk dan temanya) di kampus dipilah-pilah, tentu, citra kampus dan seluruh civitas academica di dalamnya akan terkena imbas.

Tindakan mencabut izin seminar tersebut, cepat diduga banyak kalangan, dengan macam-macam praduga yang berdampak negatif tidak hanya kepada citra UGM, tetapi bahkan kepada Jokowi selaku alumni UGM. Kesannya, seolah-olah tindakan salah satu pimpinan UGM, itu mewakili kebijakan Jokowi, sebagai Presiden yang sedang merangkap status sebagai calon Presiden.

Mestinya pimpinan universitas bersikap positif dan tak perlu curiga terhadap kegiatan mahasiswanya sendiri ( untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan lain ). Apalagi kecurigaan yang justru menimbulkan beragam tafsir dari khalayak ramai.

Sikap pimpinan universitas, mesti bertegak di atas pemikiran jernih tentang fungsi utama kampus, yang salah satunya adalah sebagai generator ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pandangan Profesor Eric Thomas, Presiden, 'Universities UK’ yang juga guru besar Universitas Bristol.

Universitas, dalam pandangan Thomas, menyediakan ruang bagi mahasiswanya untuk menjadi bagian dari kaum cendekia yang mandiri dan percaya diri, yang kelak akan keluar dan memberi kontribusi kepada masyarakat melalui kepemimpinan atau kewajiban sipilnya.

Kegiatan seminar terbuka yang menghadirkan pembicara dari luar kampus, yang telah teruji dan terbukti sebagai pribadi yang berpengetahuan dan berpengalaman, adalah bagian dari proses untuk memberikan pengetahuan baru, untuk mengubah paradigma, untuk membantu masyarakat dalam perkembangannya dan dalam menghadapi tantangan baru ketika kelak mereka hadir di tengah masyarakat itu.

Hal ini relevan dengan pandangan Profesor Michael Arthur, Wakil Rektor - Universitas Leeds, yang menegaskan fungsi utama universitas yang sesungguhnya adalah memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat sipil.

Kegiatan seminar, seperti yang disiapkan para mahasiswa UGM di kampusnya, itu adalah bagian dari ikhtiar menguatkan hubungan universitas dengan masyarakat. Masyarakat kampus dengan para praktisi, melalui forum itu,  saling memberi makna, dan tentu saja, dan memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menafsirkan kegiatan semacam itu menjadi hal-hal yang berguna, dan berdampak baik pada masyarakat. Bagi Arthur, hal itu akan menjadi fungsi kunci dari universitas mana pun.

Sejumlah guru besar di kampus lain, seperti Universitas Indonesia, misalnya, rajin mengundang kalangan praktisi untuk memperkuat pemahaman mahasiswanya tentang beragam teori yang mereka pelajari di ruang kelas, dengan empirisma para praktisi. Umpamanya, terkait dengan transformasi. Begitu juga halnya dengan Universitas Padjadjaran – Bandung.

Di negeri jiran, Malaysia, ketika politik pemerintahannya memelihara sensitivitas antara kerajaan (pemerintah) dan pembangkang (oposisi) universitas membuka ruang untuk menghidupkan pemikiran dinamis. Setidaknya, untuk mengurangi ‘debat racau’ dan mengubahnya menjadi ‘debat pikir’ di media arus utama atau media sosial.

Boleh jadi pimpinan Universitas Gadjah Mada lupa tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat melayani kepentingan komunitas nasional.

Menurut Profesor Eric Thomas, universitas tak cukup hanya memberikan hasil substansial dari pembelajar yang terampil, terdidik, mandiri, dan mandiri yang akan menjadi pemimpin yang percaya diri dalam masyarakat, di semua bidangnya. Pun tak cukup hanya menyediakan teknologi baru dan pengetahuan baru yang akan membantu masyarakat menghadapi masalah yang dihadapi. Apalagi, ketika pendidikan tinggi sekarang sangat penting sebagai kekuatan ekonomi, sosial dan budaya. Universitas juga harus membuka ruang untuk dialog kebangsaan secara substantif dan praktis.

Pimpinan UGM sekarang, mungkin – ketika masih mahasiswa – hanya sibuk menekuni buku text dan tak pernah aktif di organisasi kemahasiswaan yang lebih banyak mendalami relasi – korelasi antara text dengan context. Maka, terjadilah reduksi peran universitas.

Dari kasus ini, semakin terasa sakti kalimat sesanti ini : Gelar dan jabatan bukan takaran kualitas kepemimpinan. |