Bersatulah Bangsa Melayu

Karim Labai

Apa yang pernah saya sampaikan beberapa tahun lalu, kini menjadi kenyataan.

Ketika demokrasi tak dipraktikan secara proporsional, akan terjadi proses degradasi kuat budaya Melayu. Terutama, ketika terjadi perubahan dan peralihan politik, akibat bangsa Melayu tak mau dan tak mampu bersatu. Berhimpun dalam suatu koalisi yang kokoh dan permanen.

Terutama, ketika politik diambil alih bangsa lain, setelah mereka menguasai ekonomi, sains dan teknologi. Meskipun budaya Melayu telah diatur dalam konstitusi.

Sejak PRU (Pilihan Raya Umum) ke 12, aksi menentang budaya Melayu sudah berlangsung dan terus berlangsung, lalu dimanfaatkan oleh kalangan Melayu sendiri untuk beroleh keuntungan politik, tanpa pernah menghitung kemungkinan terburuk. Yaitu, berbagi kekuasaan dengan bangsa lain di bawah jargon Satu Malaysia. Lalu disusul dengan proses liberalisasi dengan spirit ekuitas dan ekualitas, yang tentu tidak menguntungkan bangsa Melayu.

Kita bersepakat dengan pandangan Datuk Seri Mohd. Redzuan Yusof yang merespon sikap dan pandangan Dong Zong yang menyelar (menuding) pembelajaran tulisan khas Jawi (pegon) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4 di Sekolah jenis Kebangsaan Cina (SJKC) sebagai permulaan Islamisasi. Sikap Dong Zong jelas-jelas merupakan perlawanan atas konstitusi Malaysia.

Polemik pembelajaran khat Jawi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) yang terus berlarutan sehingga Dong Zong menyelarnya sebagai permulaan Islamisasi mencetuskan satu fasa "inilah akibatnya bangsa bukan Melayu yang enggan menjunjung Perlembagaan".

Kita sepaham dengan pandangan Datuk Seri Mohd. Redzuan Yusof  - Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi (MPT) Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), yang menhatakan, bahwa tindak tanduk kalangan sejumlah kader Partai Aksi Demokratik, termasuk Dong Zong sebagai bentuk nyata sikap tidak menghormati konstitusi, yang mengatur tentang bahasa kebangsaan.

Benar yang dikatakannya, bahwa bangsa Melayu terlalu berkompromi mengikuti kehendak kaum yang terlalu rasis. Karenanya, sudah tiba masanya bangsa Melayu tersadar dan bergerak mempertahankan budaya Melayu sebelum dimusnahkan pihak terbabit.

Apa yang diungkapkan Menteri Pembangunan Usahawan, itu kepada Utusan Malaysia, sangat tepat. Muliakan kembali budaya Melayu dengan satu jalan, yaitu bersatu. Karena secara historis, aturan konstitusi Malaysia yang mendahulukan bangsa Melayu bukan merupakan tindakan rasial.

Konstitusi Malaysia secara historis telah merupakan hal akhir akomodasi toleransi para pejuang kemerdekaan Malaysia untuk menerima permintaan penjajah British untuk menjamin keberadaan bangsa China dan India, yang merupakan kaki tangan mereka.

Di hadapan aksi unjuk rasa bangsa Melayu menentang ICERD (International Covention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) di Dataran Merdeka, 8 Desember 2019, Presiden PAS (Patai Al-Islam Se-Malaysia) Datuk Seti Abdul Hadi Awang bercerita luas ihwal proses perjuangan bangsa Melayu, sejak 1511, ketika melawan Portugis di Melaka.

Perjuangan itu tak hanya berlaku di Semenanjung Malaysia, melainkan juga di daratan Borneo - meliputi Sarawak dan Sabah. Hanya bangsa Melayu yang melawan penjajah, bertarung nyawa sehingga memperoleh kemerdekaan 31 Agustus 1957.

Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu itu diisytiharkan diStadium Merdeka, dihadiri lebih dari 20 ribu orang, termasuk para Sultan (Raja-Raja) Melayu. Pada kesempatan itu, Duke of Cloucester untuk dan atasnama Ratu Elisabeth II menyerahkan Watikah Perlembagaan - dokumen konstitusi.

Para pejuang kemerdekaan Malaysia itu, menurut Hadi Awang adalah orang asli dan kalangan bangsa-bangsa Melayu dari Bugis, Aceh, Riau, Minang, Banjar, Jawa, dan Ternate dan Tidore. Antara lain yang Masyhur adalah Datuk Maharajelala di Perak.

Aksi bangsa Melayu, rakyat Malaysia (8/12/19) yang menolak ratifikasi ICERD, itu digerakkan oleh  aktivis Gerakan Pembela Ummah (UMMAH), Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT), Sekretariat Kedaulatan Rakyat (DAULAT), Persatuan Pengguna Islam malaysia (PPIM), dan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). Hanya satu seruan mereka,"Bersatulah Bangsa Melayu."

Bangsa Melayu yang mayoritas dan muslim sedang mengalami guncangan hebat, tercerai berai, karena perpecahan akibat politik perebutan kursi kekuasaan. Nasib rakyat rakyat kebanyakan bangsa Melayu tak sebaik kehidupan bangsa lain, khasnya China dan India.

Semangat untuk bersatu sudah diisyaratkan oleh Hadi Awang dan Zahid Hamidi - Presiden UMNO (United Malay Nation Organizations). Semangat bersatu semakin kuat menentang koalisi Pakatan Harapan (PH) yang menang lemah - tak sampai dua pertiga suara parlemen dalam Pilihan Raya Umum 14, Mei 2018 lalu.

Celakanya, di dalam Pakatan Harapan, dua tokoh utamanya: Tun Dr. Mahathir Mohammad (Partai Bersatu) dan Datuk Seri Anwar Ibrahim (Partai Keadilan Rakyat) adalah mereka yang pernah menjadi petinggi UMNO. Akan halnya Mat Sabu (Partai Amanah Nasional) adalah bekas petinggi PAS.

Hanya Lim Kit Siang (Partai Aksi Demokratik) dengan anak-anaknya (Lim Guan Eng, Lim Hui Ming, Lim Hui Ying) yang tidak pernah bersekutu dengan UMNO. Lim Kit Siang, bahkan dituding menjadi salah satu penggerak aksi berdarah 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur, meski kemudian dibantahnya.

Dari koalisi Pakatan Harapan, kini hanya PKR dan DAP yang menyatakan diri sebagai partai berbilang kaum, dan menghantarkan banyak anggota parlemen dari kalangan non Melayu.

Persoalan bahasa sebagai wajah pertama budaya Melayu, kini sudah mulai menimbulkan persoalan baru, setidaknya di Kementerian Keuangan yang dipimpin Lim Guan Eng, karena dalam berbagai rapat terbatas, mereka lebih suka menggunakan bahasa China dan Inggris dibandingkan dengan bahasa Melayu.

Kekuatiran akan berlangsung aksi menggusur bangsa Melayu dari sentra dan aktivitas ekonomi seperti yang pernah terjadi Pulau Pinang ketika Lum Guan Eng menjabat Ketua Menteri , kini kian mengemuka. Tetapi, Azmin Ali - Menteri Perekonomian -- yang baru diserang dengan kasus homoseksual, sebagaimana dialami Anwar Ibrahim dulu -- membantah.

Azmin Ali tak henti meyakinkan bangsa Melayu di Malaysia, bahwa pemerintahan yang dipimpin Tun Dr. Mahathir tak kan pernah mengabaikan bangsa Melayu. Namun demikian, dalam banyak hal kalangan bangsa Melayu memandang, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Tun Dr. Mahathir kini, tak lagi senafas dengan prinsip-prinsip yang pernah diatur dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB) Malaysia yang berpihak kepada bangsa Melayu. Antara lain dengan berbagai kebijakan protektif yang dimaksudkan meningkatkan derajat ekonomi, sehingga setara, minimal dengan warga bangsa China.

Sejarah perjalanan bangsa Malaysia sejak merdeka sudah membuktikan, bahwa pemerintahan bangsa Melayu dan DEB tidak pernah mematikan warga bangsa China dan India. Selama lebih dari enam dasawarsa -- dua dasawarsa di antaranya dipimpin Tun Dr. Mahathir -- warba bangsa China dan India tetap beroleh tempat dan peluang untuk sukses.

Persoalan menjadi lain, ketika mereka kini menguasai parlemen. Banyak sekali beragam isu rasis atau setidak-tidaknya yang memancing meletupnya rasisme, malah mengemuka. Karena itu, sangat wajar bila kini aktivis bangsa Melayu berseru lantang : Bersatulah Bangsa Melayu. Justru bila bangsa Melayu bersatu, tak akan ada rasisme. |

Johor Bahru 15/8/19