Pelajaran Demokrasi dari Amerika Serikat

Impeachment Memburu Donald Trump

| dilihat 172

BEKAS Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump belum akan menikmati hari-hari 'sunyi' selepas berkuasa dengan banyak otoritas selama empat tahun di Gedung Putih.

Upaya pemakzulan atas legalitasnya sebagai presiden di penghujung masa jabatan yang akan menjadi bagian dari sejarah demokrasi AS -- yang selama ini dikenal sebagai kampiun demokrasi, masih terus bergulir.

Suasana persidangan Kongres AS di Capitol Hill yang sempat diduduki para perusuh pendukung Trump, pada Rabu (26/1/21 atau Kamis, 27/1/21 waktu Indonesia) masih berkutat mengambil keputusan.

Ketua House of Representative (DPR) AS, Nancy Pelosi sudah menanda-tangani memorandum pemakzulan, setelah sepuluh anggota DPR dari Partai Republik - pendukung Trump, ikut bergabung dengan rekan me4reka dari Partai Demokrat yang gigih memperjuangkan pemakzulan selama dua kali. Thaun 2018 mereka gagal memakzulkan Trump, terganjal oleh pertahanan anggota dari Partai Republik.

Keputusan DPR yang tercapai beberapa hari sebelum pelantikan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris (20/1/21), masih harus diperjuangkan di Kongres. Artinya Nancy Pellosi dan mayoritas anggota legislatif pendukung pemakzulan  mesti atur siasat mencermati para anggota Senat Partai Republik di Kongres, yang sangat skeptis.

DPR, terus mempersiapkan dan menunjukkan bukti mendalam, bahwa aksi para perusuh dan pemberontak yang menjebol Capitol Hill terjadi karena pidato Presiden Trump yang insinuatif dan provokatif ksls itu. Ketika Sidang untuk mengesahlan kemenangan Biden dan Harris sedang dalam pembahasan.

 DPR bahkan harus menyiapkan secara detil, bagaimana kata-kata dan tindakan mantan Presiden Trump memotivasi para perusuh untuk melanggar Capitol.

Memang ada titik terang, ketika pemungutan suara (minus Kamala Harris yang tidak boleh menggunakan suaranya) dilakukan di Kongres (Selasa, 26/1/21).

Melalui pemungutan suara prosedural, 55 senator setuju DPR melanjutkan proses pemakzulan terhadap Trump. Lima senator dari partai Republik memberikan dukungan dan memperkuat suara setuju pemakzulan. Hanya 45 senator yang tidak setuju.

DPR bisa bergerak ke persidangan lanjut bulan Februari 2021 untuk mengambil keputusan final, dengan atau tanpa saksi-saksi yang secara sukarpolitisi  pendukungnya yang berorasi ketika para pemberontak  berdemonstrasi dei luar Gedung Putih..

Fraksi Demokrat di DPR mempersiapkan diri dengan matang, untuk menggunakan bukti dari video dan media sosial untuk membantu menggambarkan bagaimana ucapan, tindakan, dan cuitan Trump yang memotivasi para perusuh - pemberontak untuk menyerang Capitol.

Para inisiator dan pimpinan komisi khs pemakzulan DPR, dipimpin Jamie Raskin dari Maryland dan mantan profesor (guru besar) hukum internasional menyiapkan argumen konstitusional,  bahwa Senat dapat memvonis mantan Presiden, seperti halnya menggelar persidangan untuk mantan pejabat lainnya di  masa lalu.

Yang kemudian menarik di simak juga adalah, meski telah dilakukan pemungutan suara pada Selasa (26/1/21), 45 orang senator Partai Republik yang tercermin dari argumen  Rand Paul, yang  menganggap persidangan itu tidak konstitusional. Karena dukungan dari Partai Republik tidak mencapai 17 suara, yang diperlukan untuk meyakinkan persetujuan terhadap pemakzulan, itu.  

Dalam konteks itu, perdebatan menjadi sangat menarik dengan argumen-argumen cerdas, bagaimana para senator Demokrat gigih mempengaruhi beberapa Republikan, terutama jika mereka dapat menggunakan saksi untuk memastikan jalan pikiran dan ledakan perasaan Trump yang kadung mengklaim dirinya menang, yang mengarah ke aksi kerusuhan Capitol 6 Januari.

Adalah Senator Demokrat asal Connecticut, Richjard Blumenthal yang mengemukakan kepada wartawan, seperti dikutip CNN, terminologi 'penghasut' dan 'penghasutan' yang dilekatkan kepada Trump, sudah memadai.

Dua kata bentukan, itu yang dapat digali lebih dalam melalui kesaksian sejumlah orang dan bukti audio visual, menurut Blumenthal, menunjukkan Trump mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, menyebabkan cedera dan bahkan mungkin kematian.

Artinya, para inisiator pemakzulan, memang harus menghadirkan para saksi, guna menguatkan, sekaligus  mendokumentasikan apa yang mesti diketahui seluruh senator. Peluang itu masih ada pada persidangan mendatang.

Persoalan rumit yang akan dihadapi para inisiator pemakzulan adalah, sejauhmana para calon saksi -- terutama staf Gedung Putih -- bersedia dipanggil. Pastinya, kali ini, para inisiator dan pimpinan komisi khas pemakzulan, itu tak kan mengulang kelemahan argumen seperti yang pernah dialami dalam proses pemakzulan pertama, 2018.

Pandangan lain, mengemuka dari Senator Angus King, Maine Independent yang berkaukus dengan Demokrat. Di sela persidangan pada Selasa (26/1/21) itu, dia melontarkan  pertanyaan terbuka: Apakah hak istimewa eksekutif masih akan berlaku untuk mantan pejabat Gedung Putih, setelah Trump meninggalkan jabatan, yang dapat dipanggil sebagai saksi potensial. Menurut King,  kesaksian Trump -- yang dianggap tidak mungkin -- dapat menjelaskan pemikiran Presiden selama persidangan. Kata King, isi kesaksian akan menjadi dokumen, meski menggunakan cara penyelidikan a la intellijen.

Diperlukan upaya keras dan argumentasi sangat kuat untuk meyakinkan lagi sekitar 17 dari 45 orang Senator Republik yang masih menolak pemakzulan pada pemungutan suara beberapa hari lalu. 17 suara diperlukan untuk memperoleh mayoritas kuat untuk mengalahkan mosi prosedural yang diajukan Senator Republikan Rand Paul dari Kentucky.

Mosi itu disampaikan Paul, setelah menggunakan fasilitas interupsi 'point of order,' yang mengharuskan Kamala Harris yang memimpin persidangan, menghentikan pembicara lain dan mempersilakan Paul.

Saat itulah dia menyatakan mosi prosedural, yang intinya adalah, persidangan harus melakukan pemungutan suara prosedural tentang konstitusionalitas persidangan pada Selasa sore, yang merupakan ujian pertama tentang bagaimana Senat Republik memandang persidangan yang akan datang, yang substansinya akan dimulai dengan argumen bulan depan.

Menurut Paul, tidak cukup suara untuk menghukum Trump.Tak hanya itu, banyak Senator Republikan tidak mendukung pemakzulan, itu karena Trump bukan lagi Presiden. Argumen ini nampak terpola sebagai argumen paling umum untuk membebaskan Trump.

Senator Republikan Susan Collin dari Maine, mengisyaratkan cara pandang logika matematika, ketika angka-angka dan kata-kata bukan lagi dua hal yang terpisah, melainkan dapat saling bermakna untuk mengambil keputusan akhir tentang pemakzulan terhadap Trump.

Bersama Mitt Romney dari Utah, Ben Sasse dari Nebraska, Lisa Murkowski dari Alaska dan Pat Toomey dari Pennsylvania,  Susan Collins menentang mosi Paul, rekan sesama Republikan.

Para senator itu akan bersidang lagi 9 Februari 2021 mendatang. Akankah para inisiator pemakzulan bisa meyakinkan sekurang-kurangnya 12 suara dari 45 suara yang tidak setuju pada sidang hari Selasa (26/1/21). Kita boleh tunggu, pelajaran menarik lain dari Capitol Hill, ihwal bagaimana kecerdasan berparlemen dipraktikan. | jeanny

Editor : delanova | Sumber : CNN, AP, AFP, Guardian, dan sumber lain
 
Budaya
11 Feb 21, 09:24 WIB | Dilihat : 127
Allah Menyapa
01 Feb 21, 00:45 WIB | Dilihat : 238
Adzan Maghrib Kali Ini
09 Jan 21, 00:30 WIB | Dilihat : 592
Berpegang Adab dan Etika Hidupkan Kolaborasi
08 Jan 21, 08:45 WIB | Dilihat : 1518
SONGONG
Selanjutnya
Humaniora
23 Feb 21, 07:46 WIB | Dilihat : 102
Pengemudi Taksi itu Bernama Tuti
13 Feb 21, 20:24 WIB | Dilihat : 230
Neo Nihilisme
13 Feb 21, 09:34 WIB | Dilihat : 250
Mengenang Sosok Cendekia Sinyo Harry Sarundajang
12 Feb 21, 00:36 WIB | Dilihat : 350
AHY
Selanjutnya