Jakarta Jantung Ekonomi dan Budaya

Catatan N. Syamsuddin Ch. Haesy

(Bagian 2)

Setelah ibukota Republik Indonesia pindah ke Semboja - Sepaku, Kalimantan Timur, saya tidak membayangkan Jakarta akan seperti Yangon yang tetap riuh dan berkutat dengan problem generator yang laten, setelah Pemerintah Myanmar memindahkan ibukotanya ke Naypyidaw yang sunyi. Saya juga tidak membayangkan Jakarta akan seperti New Delhi, India.

Saya lebih membayangkan Jakarta akan hidup seperti Melbourne, selepas Pemerintah Australia memindahkan ibukota ke Canberra, seperti New York City setelah Pemerintah Amerika Serikat memindahkan ibukota ke Washington DC. Atau seperti Amsterdam ketika pemerintah memindahkan ibukotanya ke Den Haag.

Yang ingin saya kemukakan adalah, Jakarta akan terus tumbuh dan berkembang sebagai jantung ekonomi dan budaya bagi Indonesia.

Pemindahan ibukota dalam pengertian pusat pemerintahan negara yang akan instansi dan institusi negara tingkat pusat, mulai dari lembaga kepresidenan, parlemen, mahkamah agung, tak harus serta-merta memindahkan institusi dan instansi yang mengurusi moneter, seperti bank sentral atau stock exchange.

Untuk koordinasi, kemajuan teknologi informasi dengan singaluritasnya mampu mengatasinya.

Dari pengalaman berbagai negara yang memindahkan ibukotanya jauh dari ibukota lama, selain memberikan faedah dan manfaat bagi ibukota baru. Juga memberi peluang besar bagi kota yang ditinggalkan. Persis seperti ketika Delhi berubah menjadi New Delhi, kala Inggris memindahkan ibukota dari Kalkuta, dan berbeda ketika kini pemerintah India memindahkan dari Delhi ke wilayah sentrum, dengan pendekatan centroid - dalam ilmu matematika.

Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jakarta dengan berbagai komponen masyarakat, dengan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur itu, dapat lebih fokus menggenjot perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 79,60 ke peringkat lebih tinggi. Khasnya dalam memusatkan perhatian pada pembangunan lingkungan sehat ( dengan meningkatkan populasi penduduk sehat ), lingkungan cerdas, dan lingkungan mampu secara ekonomi.

Tiga pusat perhatian itu, terkorelasi dengan upaya serempak membangun wired society, karena di abad ke 21 kita merupakan warga global, sekaligus menjadi bagian terdepan dalam menyelamatkan bumi, membalikkan kemiskinan, stabilisasi pertumbuhan penduduk -- sekaligus memanfaatkan bonus dari struktur demografi dengan dominasi penduduk usia produktif, gaya hidup berkelanjutan, pengembangan efektivitas kota untuk efisiensi, menaklukan penyakit, pengembangan dan percepatan budaya kreatif dengan dukungan teknologi, perluasan potensi manusia -- dari sumberdaya manusia menjadi modal insan --, pengendalian singularitas yang didorong percepatan teknologi informasi, dan siaga menghadapi risiko eksistensial.

Dengan tiga pusat perhatian itu juga, Jakarta dapat menjadi model perubahan dan penjelajahan transhumanisme dengan elaborasi tanpa henti nilai-nilai budaya dan agama yang berorientasi pada muamalah dan akhlak sebagai basis peradaban baru yang lebih maju. Antara lain dengan memulai perencanaan skenario terkait dengan peradaban macam apa yang akan kita bangun di masa depan. Setarikan nafas adalah menggerakkan pembangunan kota yang bermuara pada pencapaian indeks kebahagiaan tertinggi -- sebagai capaian maju kotanya, bahagia warganya -- dengan merespon berbagai sistem. Termasuk sistem interaksi dengan planet secara keseluruhan yang terkoneksi dengan pengendalian perubahan iklim.

Di sisi lain adalah menjembatani kesenjangan keterampilan (skill) dan kebijaksanaan (policy). Khasnya di tengah cepatnya perkembangan sains dan teknologi (yang antara lain akan nampak pada electric vehicle), yang bukan hanya akan tertampak pada gadget yang lebih cepat, lebih murah, lebih pintar, dan lebih efisien yang akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan kemanfaatan masyarakat.

Pun tak hanya sekadar memfasilitasi dan mengkatalisasi ruang kinerja kreatif lebih efisien yang memungkinkan kita menemukan cara bagi banyak orang untuk menjadi lebih mampu secara ekonomi, melainkan perubahan minda (mindset) personal dan kolektif untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat peradaban baru. Termasuk perluasan penggunaan bandwidht dalam konteks mendorong kinerja energi kinetik bersamaan dengan perubahan dari rezim frekuensi rendah terbatas ke rezim frekuensi tinggi dan luas.

Suatu perubahan yang mesti diikuti dengan perubahan energi atau kapasitas mental yang diperlukan untuk mengatasi suatu situasi baru. Walaupun kini, masih ada segelintir kalangan yang memainkan peran sebagai selilit di sela gigi, bersibuk diri dengan persoalan elementer, praktis, pragmatis, dan transaksional, sebagaimana tercermin dari aneka produk bulian, kecaman, dan racauan sebagai rubbish content di media sosial.

Jakarta selepas perpindahan ibukota, memerlukan pembaruan kebijakan budaya, setidaknya dalam dua pola rancang kebijakan (policy design), yakni: Proses elaborasi partisipatif dan kerja refleksi terkait dengan program aksi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penguatan masyarakat.

Dalam konteks ini, DPRD, Partai Politik, dan Ormas mesti melakukan perubahan minda transformatif (perubahan dramatik), bila tak ingin tergerus perubahan cepat pada dunia profesional dan bisnis yang lingkupnya tak lagi lokal, domestik, dan nasional. Melainkan global. Terutama, karena Jakarta akan harus terkoneksi dengan kota-kota modern di seluruh dunia dengan perubahan watak dan karakteristik warganya.

Gubernur dan Pemprov Jakarta saat ini, sudah berada pada track yang tepat dan akan terus bergerak akseleratif sesuai dengan perkembangan dinamika kota modern. Sebagian terbesar masyarakat, akan terus menerus berinteraksi dengan masyarakat global, dan berusaha menghasilkan kerangka referensi tersendiri. Pergerakan ini tak akan memberi tempo untuk menunggu mereka yang tak cepat berubah, karena pemerintah atau negara tak lagi dapat menjadi penjamin utama dalam fungsi public and peoples magisterial ini. (Baca Juga Bagian 1 : Peluang Besar Benahi Jakarta )

Ruang-ruang partisipasi dan simpul-simpul perubahan yang diisyaratkan Anies Baswedan sebagai Gubernur, direspon baik oleh generasi baru - millenials kreatif dengan pemikiran visioner untuk membangun legitimasi intervensi kekuatan kreatif di sektor budaya. Ini semua lebih penting, khasnya dalam  mengidentifikasi sistematis masalah, dengan risiko 'semua pemikiran metropolis akan menafikan luahan kata-kata yang hari ini mendominasi pembangunan kota-kota metropolitan yang perspektifnya akan menjanjikan dunia yang lebih baik.

Mediumnya bukan racauan, sentak-sengor, dan teriakan pamfletis pragmatis - politis dan transaksional. Melainkan inovasi, daya saing dan daya tarik,  berbasis budaya yang luas dimensinya.

Berkembangnya nilai dan pemikiran global terkait kebijakan budaya, membuka ruang pemahaman atas kebijakan itu sendiri yang akan semakin sulit, bagi mereka yang hanya berdiam dengan pemikiran hari kemarin. Terutama, ketika nilai-nilai budaya (termasuk budaya lokal dan tradisi) bertemu dengan budaya global, dengan pilihan: asosiasi, asimilasi, akulturasi, revitalisasi, yang harus menjelma dalam program aksi, metode organisasi dan pembiayaan (baik secara mandiri, kemitraan, maupun menggunakan belanja pemerintah).

Selaras dengan itu, kalangan pemerintah dan penggiat di lingkungan masyarakat, mesti mengatur kembali ( retune ), sehingga kebijakan pemerintah Provinsi dan desain kebijakan yang dirumuskan masyarakat, bertemu dalam aksi lebih kongkret. Antara lain, perubahan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan turunannya yang mendudukkan masyarakat, secara sosial dan budaya, setara.

Perpindahan ibukota dan orientasi Jakarta sebagai kota modern warga global,  akan mendorong pencarian cita-cita baru, yang lebih bersifat universal, mempertemukan sentra-sentra kepedulian (focal concerns) dengan berbagai kekuatan pendorong (driving forces) utama yang kelak akan menjadi mandatori. Terutama bagi pemimpin kota ini (Gubernur, Wakil Gubernur, wakil rakyat), pemimpin informal (pemimpin ormas, pemimpin adat, pemimpin lembaga swadaya masyarakat) dan non formal (opinion leaders, tokoh masyarakat, tokoh agama). Mulai dari nilai budaya dan religi, nilai sosial, nilai ekonomi, sistem demokrasi, sampai finance viability (khasnya dalam pengelolaan anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat), termasuk dalam integralitas dimensi artistik - estetik dan etik sebagai wajah kota modern berkelas dunia.

Bila seluruh platform transformasi tersebut digali melalui dialog proporsional dan fungsional antara Pemprov dengan masyarakat, kelak akan terbangun proses demokratisasi dan demokrasi budaya sebagai cara mencapai harmoni. Terutama untuk menemukan kembali ruang refleksi kolektif untuk melihat perkembangan Jakarta jauh ke masa depan -- katakanlah sampai bentang masa 2045. Dalam konteks ini, semua instansi dan institusi sebagai sokobudaya, mesti matang secara intelektualitas (dan menghindari intelektualisme), matang secara spiritual, kreatif, inovatif (dan menemukan invensi-invensi, termasuk reinventing government).

Gubernur, Wakil Gubernur, politisi boleh berganti, tetapi rakyat dengan beragam profesinya, tetap berada di tempatnya, sebagai penentu kebudayaan yang mampu menjamin keberlanjutan (sustainabilitas) akselerasi kemajuan Jakarta sebagai jantung ekonomi dan budaya, sentra peradaban Indonesia. |

-----------