Mencermati Aksi Gubernur Anies, Wabuh Ariza dan Walikota Bima Arya

Menebar Virus Akalbudi Kemuliaan Melayani Rakyat

| dilihat 395

Apa yang harus dilakukan pemerintah di masa sulit atau di masa senang? Jawabnya, melaksanakan perintah rakyat untuk melayani rakyat. Karena pemerintah bermakna 'pelaksana perintah rakyat.' Bukan kalangan yang berkuasa memerintah (memberi perintah kepada) rakyat.

Apalagi, ketika dilihat dari aspek kedaulatan, souverignity, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kata kuncinya pada pelayanan kepada rakyat sebagai aksi pelaksanaan misi kebangsaan.

Tapi, terlalu banyak petinggi pemerintahan yang paham, tapi ogah (enggan, tidak mau) melaksanakannya, karena mereka lebih suka dengan pikiran, bahwa menjabat di lingkungan pemerintahan, adalah berkuasa.

Anies Baswedan, sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jakarta, sudah menegaskan hal ini dan melaksanakannya. Karenanya, beberapa pekan lalu, di Balaikota Jakarta, di hadapan para ASN (aparatur sipil negara) - Pemerintahj Provinsi Jakarta, dia menegaskan kembali hal itu. Sambil mengingatkan, bahwa di dada petinggi dan staf pemerintahan, tersemat simbol abdi negara untuk menjalankan tugas utamanya, civil servant dan civic mission.

Manifestasinya adalah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan (sebagai institusi pelayanan) secara baik, good governance, meliputi: kewajaran (fairness), kejelasan (transparancy), tanggungjawab (responsibility), kebertanggungjawaban (accountability), dan mandiri (independency).

Dalam sistem demokrasi yang kita anut, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, yang sekaligus sebagai prinsip moral, kedaulatan rakyat atau demokrasi dikelola melalui perwakilan dan permusyawaratan. Walaupun, karena kuatnya kehendak berkuasa, prinsip dasar, itu seringkali diabaikan.

Terminologi 'Gubernur' sebagai pemimpin pemerintahan otonom untuk melayani rakyat seluas-luasnya secara adil untuk mencapai kesejahteraan kolektif, sangat tepat. Setidaknya, sejak Jacques Dalarun, lewat Essai de démocratie médiévale, bertegas-tegas menyatakan, bahwa memerintah itu, melayani rakyat (gouverner, c'est servir). Bukan berkuasa atas rakyat.

 

Pada abad pertengahan, kekuatan politik dipahami sebagai cara untuk memberikan layanan kepada rakyat, sekaligus untuk  mencegah secara efektif kemungkinan terjadinya pembangkangan rakyat atas kebijakan negara (yang kala itu masih dikuasai para raja). Terutama, karena pada abad kedua belas, komunitas-komunitas (termasuk komunitas keagamaan) mengambil jarak tertentu dengan hierarki kekuasaan para raja. Ini, antara lain, yang menginspirasi berkembangnya pemikiran awal tentang demokrasi, yang melekat pada aksi Revolusi Perancis

Meskipun kemudian demokrasi menemukan bentuknya dan dipraktikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pada abad ke 18 dan 19, bersamaan dengan berlangsungnya Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Industri.

Dalam pandangan Dalarun, pelayanan mestinya mendominasi seluruh aspek pemerintahan dan politik, karena pada ghalibnya, politik ada seni mengelola seluruh potensi kekuatan masyarakat, sekaligus seni mengelola pemerintahan sebagai institusi pelayanan. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan negara terhadap rakyat dipandang sebagai indikator peradaban suatu bangsa. Aparatur pemerintah, khususnya aparatur sipil negara mengemban mandat sebagai the ervant serve, petugas yang menjalani pelayanan. Dan, karena itu mereka digaji dan beroleh berbagai imbalan, seperti tunjangan (termasuk tunjangan pensiun dan hari tua). Karena pelayanan itu juga, kemudian, rakyat memenuhi kewajiban mereka membayar pajak dan retribusi. Esai Jacques Dalarun menawarkan kepada khalayak ramai, pelajaran dalam sejarah dan hermeneutika konsepsi pemerintahan sebagai pelayanan.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan memanifestasikan prinsip gouverner, c'est servir secara kongkret, yang kini diperkuat oleh Wakil Gubernur Jakarta A. Riza Patria -- yang pada namanya melekat pemahaman tentang kebangsaan, itu.

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh Gubernur Anies Baswedan dalam 'melawan' nanomonster COVID-19 adalah memetika (virus akalbudi) pelayanan, walaupun mendapatkan banyak hambatan dan kecaman dari kalangan politisi pandir. Bahkan, dalam banyak hal, komitmennya yang kuat dan konsistensinya melaksanakan kebijakan berorientasi rakyat (berbasis kemanusiaan yang adil dan beradab), dapat dipandang sebagai memetika (virus akalbudi) yang menegaskan, kemuliaan melayani.

Tidak hanya terlihat dari kesadaran dan antusiasme-nya melaksanakan pelayanan yang dinafasi oleh simpati, empati, apresiasi, respek, dan cinta kepada rakyatnya. Juga nampak dari caranya melayani dan menggerakkan pelayanan dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal semacam inio, tak kan tersigi oleh survey tendensius yang bermain-main pada wilayah persepsi yang dapat direkayasa.

Dari sudut pandang kearifan dan kecerdasan lokal yang hidup subur dalam khazanah kebudayaan dan peradaban Indonesia, kebijakan (dari desain sampai aksi) yang ditempuh Anies Baswedan dan A. Riza Patria kini, tidak lagi bertumpu hanya pada lingkup lokal atau domestik - wilayah Jakarta Raya. Melainkan meluas cakupannya. Antara lain dengan menghadirkan pemikiran dan aksi kongkret tentang kolaborasi antar institusi pemerintah daerah. Sekurang-kurangnya, dengan daerah-daerah otonom di sekitarnya: Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Terutama kini, ketika menghadapi ancaman sekaligus tantangan yang berat.

Anies dan Riza memahami, bahwa sebagai sentra pertumbuhan nasional, sekaligus episentra COVID-19, Jakarta mesti berkolaborasi dan berjuang bersama-sama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada rakyat, yang kontekstual dengan ikhtiar memutus mata-rantai penyebaran virus berbahaya ini.

Gambaran kongkret tentang penyebaran memetika kemuliaan melayani, itu antara lain, terlihat pada Senin (15/6/20) pagi, ketika Anies memutuskan, Pemerintah Provinsi Jakarta mengirimkan 50 bus gratis ke beberapa stasiun di kota penyangga Jakarta, untuk membantu mengurangi beban kepadatan penumpang komuter. Ini keputusan strategis masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Transisi.

Anies dan Riza, juga Walikota Bogor Arya Bima, sama melihat, menggeliatnya kembali kegiatan ekonomi di masa PSBB Transisi  Jakarta membawa dampak besar bagi para komuter yang tinggal di kota-kota sekitar Jakarta, sehingga di beberapa stasiun mengalami kepadatan penumpang.

Pengiriman bus sekolah gratis, itu untuk mencegah potensi penularan COVID-19 akibat kepadatan komuter, antara lain ke Stasiun Cilebut, Stasiun Bojong Gede dan Stasiun Bogor. Selain memberangkatkan komuter dari stasiun asal ke Jakarta, bus sekolah gratis ini pada Jumat (19/6) mendatang, juga akan memulangkan para komuter dari stasiun-stasiun di Jakarta ke stasiun kota asal mereka.

Aksi yang dilakukan Anies dan Ariza, Walikota Bogor Bima Arya, jajaran Dishub, BPTJ dan PT KAI, kita lihat sebagai upaya strategis merancang dan memulai kebiasaan dan budaya baru, sekaligus adaptasi terhadap dinamika sosial dengan marka Protokol COVID-19.

Kita berharap Memetika (virus akalbudi) kemuliaan melayani, ini juga menularkan kesadaran kolaborasi antar pemerintah otonom dalam menemukan dan memberlakukan solusi, ketika kebijakan-kebijakan lokal - domestik tak memperoleh dukungan nyata dari sektor-sektor dalam pemerintahan pusat. Khususnya terkait dengan kebijakan transportasi (dan kebijakan sektor lain) yang berhubungan langsung dengan mobilitas sosial dan kerumunan masyarakat.

 

Kolaborasi antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyat dalam menghadapi sebaran COVID-19 adalah langkah mendesak yang harus dilakukan. Tidak hanya karena diprediksi, kasus coronavirus di Indonesia dapat berlipat ganda menjadi 60 ribu dalam dua minggu.

Juga, dunia internasional (misalnya Asian Development Bank, 8 Mei 2020) sudah sampai pada prediksi: Indonesia berada pada titik kritis dalam melindungi dan menanggapi kebutuhan jutaan kaum miskin kota. Jelas bahwa penduduk miskin perkotaan dapat menderita secara tidak proporsional dari - dan berkontribusi pada - penyebaran COVID-19 karena kurangnya layanan dasar yang memadai.

Dengan pembatasan sosial berskala besar, mereka yang mendapatkan upah harian sebagai pekerja informal menghadapi dua pukulan terhadap kesehatan dan mata pencaharian. Tanpa respons yang memadai yang memenuhi kebutuhan dasar mereka, penduduk miskin perkotaan dan hampir miskin di Indonesia ini - yang kemungkinan akan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan ketika krisis ini berkepanjangan - paling berisiko.

Selain meningkatkan pengujian, pelacakan kontak, dan isolasi mereka yang telah melakukan kontak dengan orang-orang yang telah dites positif, langkah-langkah untuk mendukung populasi yang rentan lebih mendesak dari sebelumnya.

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat miskin perkotaan di negara itu, diperlukan dua bidang intervensi yang saling melengkapi: satu yang mengurangi dampak ekonomi dari bencana, dan satu yang menyediakan layanan dasar yang diperlukan untuk tetap aman dan sehat.

Sekitar 60 persen dari semua pekerja dipekerjakan di sektor informal. Dari mereka, 40 persen yang terlibat dalam pekerjaan non-pertanian tinggal di kota. Penghasilan mereka sangat bervariasi tergantung pada interaksi sosial dengan masyarakat — semakin tidak mungkin dengan tindakan penguncian yang baru.

Karenanya, virus akalbudi kemuliaan melayani bila menyebar cepat di antara Kepala Daerah akan menjadi energi baru dalam melawan ancaman COVID-19 secara lebih efektif dan efisien. | Haedar

Editor : Web Administrator | Sumber : berbagai sumber