Najib : Tindakan Mahathir dan Muhyidin Salah Besar

JOHOR BAHRU, AKARPADINEWS.COM | PERDANA Menteri Malaysia Datuk Seri Mohd Najib Razak, yang juga Presiden Partai UMNO / Barisan Nasional (BN) menyatakan, Tun Dr Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melakukan kesalahan besar. Yaitu, 'bersepakat' dengan pembangkang (oposan) melakukan aksi yang disebut Deklarasi Rakyat Malaysia, Citizen Declarations.

Tun Dr. Mahathir Mohamad, Jum’at (4/3/16) menghimpun 58 orang, termasuk Timbalan Presiden UMNO Mahmuddin Yasin, Penasehat DAP (Democratic Action Party) Lim Kit Siang, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali, dan lain-lain menanda-tangani deklarasi yang bertujuan menyingkrikan Najib dari posisinya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ketika aksi itu berlangsung, Najib masih melakukan kunnjungan kerja dan umrah ke Saudi Arabia.

Najib, mengatakan, tindakan kedua bekas pemimpin kanan UMNO itu memancing kemarahan dan kekecewaan rata-rata pemimpin dan kader UMNO. "Saya tengok rata-rata di kalangan pemimpin UMNO, mereka sangat marah dan amat kecewa (dengan) tindakan Tun Dr Mahathir untuk sepakat dengan pembangkang.

"Malah sedutan ucapan Tun Dr Mahathir diviralkan, antaranya (pernah) menyelar Lim Kit Siang sebagai pemimpin rasis dan DAP chauvinis. (Selain itu), Tan Sri Muhyiddin dan Tun Mahathir (pernah) menyelar dan mengutuk Kit Siang dan DAP dengan jelas,”ungkapnya seperti diberitakan AstroAwani. Karena itulah, katanya, pemimpin UMNO tidak bisa menerima apa yang terjadi.

Para pemimpin dan anggota UMNO tahu bagaimana sikap DAP selama ini. Karena itu, apa yang dilakukan Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin merupakan kesalahan besar. Tun Dr. Mahathir tidak dapat ditindak oleh UMNO karena sudah keluar dari partai perhimpunan kebangsaan Melayu itu.

Akan halnya Muhyiddin yang nasibnya masih digantung oleh Majelis Tinggi UMNO, agaknya, akan mendapatkan sanksi lebih berat dari apa yang sudah diputuskan Majelis Tinggi UMNO sebelum ini. Tindakan apa yang akan diberlakukan UMNO kepada Muhyiddin, Najib menyerahkannya kepada Sidang Anggota Majelis Tinggi UMNO dan jawatankuasa Disiplin partai.

"Kita, tiap seorang pemimpin di mana jua peringkat, tertakluk kepada perlembagaan dan disiplin parti," kata Najib.

Menjawab pertanyaan wartawan yang mendesaknya, kembali Najib menyatakan, tindakan apa yang harus diberlakukan kepada Muhyiddin, yang dipecatnya dari posisi sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia, adalah menjadi kewenangan Majelis Tinggi.

Muhyiddin dipecat oleh Najib, karena selama ini melancarkan kritik dan serangan yang dianggap tidak mendasar. Terutama berkaitan dengan isu korupsi dana 1MDB. "Biar Majelis Tinggi yang putuskan. Kami percaya badan tertinggi ialah Majelis Tertinggi. Saya tidak mau membuat keputusan sendiri. Kita amal tanggungjawab bersama," kata Perdana Menteri.

Selanjutnya Najib menyatakan, pemerintahannya akan terus melanjutkan kerja, menumpukan aktivitasnya pada pembangunan negara dan pelayanan kepada rakyat.

Tentang pergantian Perdana Menteri, Najib menyatakan, “Bagi kami, tahap keyakinan bergantung pada pilihan raya (pemilihan umum).” Pemerintahan tidak boleh berhenti, karena mempunyai mandat dari parlemen. Partai juga berada di belakang pemerintah. Dan, rakyat Malaysia, diyakininya berada di di belakang partai, khasnya partai-partai yang berkoalisi dalam Barisan Nasional. Malaysia menganut sistem demokrasi parlementer.

Najib yang berada di di Johor untuk meresmikan Pusat Transformasi Bandar (UTR) di Galleria – Kotaraya, itu sebelumnya pernah menyampaikan, dia menjalankan pemerintahan dan kekuasaan sesuai konstitusi dan demokrasi.

Najib mengistilahkan, dia tidak menjalankan pemerintahan dengan cara-cara menggunakan ‘kuku bei’ yang dituduhkan kalangan lawan politiknya selama ini. Artinya, dia bukan seorang diktator.

Amarah Rakyat

AKAN halnya Mantan Menteri Besar Kedah yang didesak oleh mosi tidak percaya para pemimpin UMNO dan anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) Kedah, di Kuala Lumpur menyatakan, aksi yang dipelopori ayahnya (Tun Dr. Mahathir) tidak akan membawa kejatuhan bagi Barisan Nasional (BN).

Mukhriz menyatakan, sistem demokrasi yang dianut di Malaysia, tidak mengizinkan Partai Pembangkang merampas kekuasaan dari BN tanpa melalui proses pilihan raya (pemilihan umum). Di laman facebook-nya, Mukhriz menyampaikan, bahwa Deklarasi Rakyat Malaysia yang dipelopori Tun Mahathir dan semua yang menandatanganinya, adalah agar Datuk Seri Najib mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. “Tiada langsung niat untuk menjatuhkan pemerintahan Barisan Nasional yang memerintah saat ini,”cetusnya.

Karena itu, menurutnya, tidak masuk akal sama sekali, tuduhan, bahwa tindakan Tun Dr. Mahathir akan menguntungkan Pembangkang termasuk DAP.

“Adakah BN akan tumbang jika Najib mundur? BN tetap mempunyai majoriti kursi Dewan Rakyat,” ujar Mukhriz. Bila Datuk Seri Mohd Najib mundur, yang perlu dilakukan adalah pelantikan Perdana Menteri yang baru dari kalangan Ahli-Ahli (Anggota) Parlimen BN, bukan dari kalangan Pembangkang.

Mukhriz mengatakan, bila mengikuti logika, Pembangkang (oposan) dapat memenangkan PRU14 (Pemilihan Umum) dengan mudah karena penolakan rakyat terhadap Najib. Artinya, mempertahankan Najib memberi peluang kepada BN untuk ditolak oleh rakyat.

Dikatakannya, Pembangkang  mau Najib diganti dengan pemimpin BN yang lain sebelum PRU14. Kenapa? Kerana mereka mau negara diselamatkan dari kehancuran. Dikatakannya, sikap itu dikukuhkan, bila Partai Pembangkang faham dan menerima hakikat bahwa praktik demokrasi negara tidak mengizinkan mereka merampas kuasa dari BN tanpa melalui Pilihan Raya Umum (PRU) 14.

Mukhriz juga menyatakan, pernyataan beberapa pemimpin UMNO bahwa Rakyat perlu tunggu PRU14 untuk menukar PM sangat membahayakan kepentingan BN. “Adakah maksudnya PM baru itu akan datang dari kalangan Pembangkang setelah BN tumpas di PRU tersebut? Itu sama sekali bukan matlamat Tun Dr. M,” tukas Mukhriz.

Selama ini, pergantian PM Malaysia memang nyaris terjadi tanpa melalui PRU. Karena itu berkembang logika, bila pergantian PM Malaysia tanpa melalui PRU, BN (yang dimotori UMNO) akan memperoleh kembali kepercayaan rakyat, dan akan memberikan kemenangan di PRU14. Hal tersebut dibuktikan ketika Abdullah Badawi (Pak Lah) mundur dari posisinya sebagai PM dan digantikan Najib. BN yang mengalami kekalahan di 5 dari 9 Negeri pada PRU12, berjaya kembali di PRU13, meskipun tidak seperti masa Tun Dr. M memimpin UMNO / BN.

Mukhriz menegaskan, untuk menyelamatkan negara, dan untuk mempertahankan kedudukan BN sebagai pemerintah yang berkuasa, Najib perlu diganti pemimpin BN lain sebagai PM sebelum PRU14. Jika Najib masih memimpin BN hingga PRU14, BN akan menerima akibatnya.

Amarah Rakyat, kata Mukhriz, sudah tidak bisa dibendung lagi. “Tunggulah PRU nanti. Kami tahulah apa nak buat. Itu yang kedengaran rata-rata di kalangan Rakyat sekarang,” cetusnya.  

Sultan Jangan Hanya Memuji

Datuk Mahfuz Osman, anggota parlemen dari daerah pemilihan Pokok Sena, mendesak Tan Sri Muhyiddin - anggota Parlemen (dari) Pagoh, untuk hadir dan bersuara pada persidangan Dewan Rakyat. Muhyiddin diharapkan mengambil bagian membahas isu-isu aktual di Parlimen. “Ini kesempatan bagi Tan Sri Muhyiddin untuk berhadapan dengan Datuk Seri Najib, melalui perbahasan titah (Yang di-Pertuan Agong).

Menurut Mahfuz, Rakyat Malaysia menantikan apa yang akan dilakukan Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Shafie Apdal. Dikemukakannya, pada saat yang sama, ungkap anggota pimpinan pusat PAS, itu Datuk Seri Najib juga perlu berkorban. “Ini masa yang terbaik untuk beliau mengumumkan pengunduran sebagai Perdana Menteri,”ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini, Rakyat menantikan titah Sultan (Yang Dipertuan Agong) yang lebih kritis. Bukan lagi pujian terhadap pemerintah dan PM. | S. Yusof