Kabar dari Budapest

Orban Manfaatkan Covid 19 Menekuk Demokrasi

| dilihat 173

Beberapa hari berselang, Szófia berkabar lewat surel (baca: email) dari Budapest, Hungaria.

"Masih ada demokrasi di negerimu?" tanya dia, mengawali ceritanya.

Setelah membaca surel yang dikirimnya dengan akun baru, itu saya bilang, di sini (Jakarta) baik-baik saja. "Saya patuh dengan perintah Gubernur Jakarta yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang diikuti dengan aksi kontribusi sosial berskala besar," tulis saya.

Saya membalas lagi surel itu, dan bercerita banyak hal, situasi di negerinya.

"Covid-19 secara perlahan dan pasti, akan membunuh demokrasi di sini, walaupun seperti katamu, demokrasi bukan sistem yang terbaik, ketika tidak bisa membebaskan diri dari globalisme kapitalistik," tulisnya.

Pensyarah di salah satu universitas di Hongaria, itu mengutip ilmuwan politik negerinya, Andras Bozoki, "Hongaria bukan lagi sebuah negara demokrasi. Sebaliknya, kami memiliki rezim hibrida. Beberapa menyebutnya otokrasi pemilu, yang lain menyebutnya otoriterisme kompetitif. Jadi bukan demokrasi atau kediktatoran, tapi di antara keduanya."

Keadaan darurat yang ditimbulkan oleh coronavirus - COVID-19 menjadi gerbang besar negeri itu meninggalkan demokrasi. Parlemen Hongaria, ungkap Szófia, memberikan kekuatan darurat tak terbatas kepada Perdana Menteri Viktor Orban, yang sigap membawa Hongaria selangkah lebih dekat ke kediktatoran. Dia meminta saya mencari berbagai informasi seputar itu. "Mereka menekuk demokrasi," tulis Szófia.

Antara 1945 sampai 1968, Hongaria dalam kekuasaan komunis, sejak pasukan Soviet mengusir Jerman dari negeri itu. Pada April 1945,  Pemerintah koalisi baru di bawah pengaruh Sovyet memperkenalkan RUU reformasi tanah, mendistribusikan kembali tanah dari pemilik perkebunan besar ke petani.

Antara tahun 1947-49 - Komunis mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah pendudukan Soviet, dengan konstitusi baru, dan melakukan nasionalisasi industri, pertanian kolektif dan teror massa. Tahun 1956, terjadi perlawanan terhadap rezim komunis, tapi ditekan oleh tentara Soviet yang kemudian mengangkat Janos Kadar menjadi kepala pemerintahan.

Pada dekade 1960-an, Kadar memperkenalkan reformasi liberalisasi terbatas secara bertahap. Tahanan politik dan pemimpin gereja yang mereka tangkapi, dibebaska. Petani dan pekerja industri diberi hak yang lebih besar. Kemudian menerap[kan mekanisme ekonomi baru, mengalihkan elemen pasar ke manajemen negara komunis, pada 1968.

Ketika Kadar digantikan oleh Karoly Grosz (1988), kelompok-kelompok oposisi membentuk Forum Demokrasi Hongaria. Kala itu, forum-forum demokrasi memang sedang menjadi tren di berbagai belahan dunia.

Setahun kemudian, pada bulan Mei, perbatasan negeri ini dengan Austria dibuka. Ribuan orang orang Jerman Timur melarikan diri ke Barat. Negara komunis di Hongaria pun dibongkar dan memasukio era transisi ke demokrasi multi-partai dimulai. Tahun 1990, koalisi kanan memenangkan pemilihan. Hongaria lantas menarik diri dari partisipasi dalam latihan militer Pakta Warsawa. 1991, Pasukan Soviet menarik diri dari Hongaria. Pakta Warsawa dibubarkan.

Tahun 1994 para mantan politisi komunis berkoalisi dengan para politisi liberal setelah berlangsung pemilihan umum. Kala itu, pemimpinm komunis reformis, Gyula Horn, berjanji untuk mengejar kebijakan pasar bebas.

Tahun 1997 dilakukan Referendum, yang hasilnya mendukung Hongaria bergabung dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization) alioas Aliansi Atlantik Utara yang merupakan aliansi militer antar pemerintah 30 negara Amerika Utara dan Eropa, sebagai implementasi dari Traktat Atlantik Utara yang ditandatangani pada 4 April 1949.

Tahun berikutnya (1998) Uni Eropa memutuskan untuk membuka pembicaraan keanggotaan dengan Hongaria, yang dimulai pada tahun itu juga. Kala itu, koalisi kanan tengah dipimpin oleh Fidesz Viktor Orban terpilih.

"Viktor Orban, ketika itu, melakukan banyak aksi yang dianggap memberikan ruang bagi berkembangnya demokrasi," ungkap. Dia melakukan gebrakan, ketika berhasil menggerakkan parlemen mendukung Undang-Undang Status kontroversial, yang memberikan hak kepada warga Hongaria yang tinggal di Rumania, Slovakia, Ukraina, Serbia, Kroasia, dan Slovenia ke dokumen identitas khusus, sehingga memungkinkan mereka bekerja, belajar, dan mengklaim perawatan kesehatan di Hongaria untuk sementara waktu.

Orban agak berhati-hati, ketika pada Mei 2002, Peter Medgyessy membentuk pemerintahan koalisi kiri-tengah yang baru menyusul kesepakatan dan perikatan Partai Sosialis dengan Demokrat Bebas liberal. Tahun 2003, melalui Referendum, meski dengan jumlah pemilih hanya 46 persen, rakyat sangat menyetujui keanggotaan Hongaria untuk Uni Eropa yang diperbesar. Meski, ketika saya berkunjung beberapa kali ke negeri ini, tak semua keputusan Uni Eropa berlaku di negeri ini. Terutama dalam transaksi sehari-hari. Sampai tahun 2013 akhir, bahkan, kedai-kedai kopi belum mau menggunakan mata uang Euro dalam bertransaksi. Mareka masih menggunakan Hongarian Forint untuk berstransaksi.

Tapi, sejak Maret 2020, secara gradual atau mungkin lebih drastis, menurut Szófia, situasi akan berubah sama sekali. Terutama berkaitan dengan kebebasan pers. "Pers negeri kami, mungkin akan menghadapi gelombang serangan baru, sejalan dengan masa darurat Covid-19," katanya.

Apa pasal? Sejak Maret 2020, Viktor Orban berhasil memenangkan hak untuk memerintah melalui dekrit yang dianggapnya cocok. Szófia mengemukakan pandangan para kritikus, bahwa Undang-undang darurat untuk memerangi COVID-19 telah mengubah demokrasi Uni Eropa menjadi sesuatu seperti kediktatoran. "Dan Orban membawa Hongaria, mendahului anggota Uni Eropa lain untuk bergerak ke arah itu," tulisnya.

Saya tak berhasil berkomunikasi langsung dengan Szófia. Dia mengatakan, lebih baik menggunakan surel untuk komunikasi. Akibatnya, saya tak bisa merasakan atmosfir dari percakapan lisan, seperti biasa berbincang dengannya, yang sekali sekala disertai gelak.

Yang pasti, menurut dia, darurat COVID-19 telah memungkinkan parlemen Hongaria, mengesahkan "hukum mahakuasa," walaupun hal itu mengurangi check and balance parlemen atas otoritas Perdana Menteri. Dengan disahkannya undang-undang darurat COVID-19, itu kekuasaan eksekutif Orban akan mudah memenjarakan wartawan karena melakukan pekerjaan mereka. Kalangan aktivis HAM dan oposisi berteriak soal ini, tapi seperti suara di dalam selimut.

Undang-undang 'mahakuasa,' untuk dan atas nama kondisi darurat COVID-19, diibaratkan sebagai undang yang tidak memiliki klausa 'matahari terbenam,' yang berarti terserah kepada pemerintah untuk memutuskan kapan akan mengakhiri keadaan darurat. Karena dengan adanya undang-undang, itu referendum dan pemilihan umum sudah ditunda.

Orban memanfaatkan otoritasnya segera. Sebulan setelah disahkan, awal April 2020, pemerintahannya telah mengeluarkan lebih dari 80 dekrit. Diawali dengan mengubah hukum perburuhan, mengabaikan semua perlindungan bagi karyawan. Salah satu contoh terbaru adalah dekrit yang menangguhkan peraturan perlindungan data Uni Eropa. Berikutnya, Orban memerintahkan, militer membawahi semua rumah sakit dan sekitar 150 perusahaan negara dan swasta. Para pemimpin di institusi-institusi ini  hanya dapat membuat keputusan bisnis dengan persetujuan personel militer. Pemerintah juga mengubah seluruh manajemen perusahaan dengan satu keputusan. Hal ini belum terjadi di negara anggota Uni Eropa lainnya dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum Hongaria dan Uni Eropa.

Profesor Gabor Halmai, penasehat Ketua Mahkamah Konstitusi Hongaria, dalam wawancara dengan Deutsche Welle mengemukakan, argumen pemerintah Hungaria sangat rumit. "Saya tidak ingat peristiwa apa pun dalam dasawarsa terakhir ini di mana parlemen memilih menentang usul pemerintah yang penting. Itu berarti tidak ada kemungkinan bahwa parlemen ini, yang dipimpin oleh Orban dengan mayoritas dua pertiganya, akan menentang langkah-langkah pemerintah," kata Halmai.

Untuk mencabut undang-undang, mayoritas dua pertiga diperlukan. Jadi, menurut Halmai, bahkan jika pemerintah saat ini kehilangan supermayoritasnya karena pemilihan sela dan atau kematian seorang anggota parlemen, undang-undang tersebut tidak dapat dicabut.

Kritikus politik Zoltan Cegledi kepada Balkan Insight mengemukakan, "Hongaria sudah berjalan sebagai demokrasi tidak liberal. Keinginan Pemerintah menghancurkan, membatasi, dan melenyapkan demokrasi adalah permanen."

Artinya, pandemi COVID-19 menjadi peluang bagi Orban dan kawanan penguasanya untuk bergerak lebih cepat ke arah diktatorial. "Bahkan sebelum ancaman pandemi, mereka [pemerintah] berusaha mengepung institusi dan perwakilan budaya sambil menyerang independensi peradilan," ungkap Cegledi.

Retorika politik pun dimainkan oleh penguasa. Mereka tetap mengatakan, bahwa parlemen dapat mencabut kekuatan darurat dan berdebat tentang undang-undang yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan tegas, guna memerangi virus corona, yang telah menewaskan puluhan rakyat di Hongaria.

Tetapi di parlemen yang didominasi oleh partai populis-nasionalis Orban, anggota parlemen oposisi akan sangat sulit dapat membatalkan undang-undang atau mendorong kembali keputusan yang tidak terkait dengan coronavirus.

Bagi Szófia, yang paling menggusarkan adalah undang-undang ini, memungkinkan pemerintah memenjarakan hingga lima tahun bagi siapa saja yang dituding mempublikasikan fakta palsu atau terdistorsi dan dianggap mengkhawatirkan atau mengagetkan masyarakat, atau merusak "perlindungan yang berhasil." Aturan ini, membuka pintu bagi pemerintah untuk melakukan penyensoran.

Kalangan jurnalis Hungaria yang gelisah memandang, bahwa corona virus menghantarkan "hari terakhir bagi kemerdekaan poers di Hongaria." Orban, dengan caranya, "mempersenjatai coronavirus untuk menyalakan xenophobia," setelah mengklaim COVID-19 diimpor ke Hongaria oleh siswa Iran.

Sebelum wabah, pemerintah Orban melakukan kritik atas keputusannya yang kontroversial untuk mengabaikan kompensasi jutaan euro yang diperintahkan pengadilan untuk para korban sekolah yang terpisah dan para tahanan yang bersembunyi dalam kondisi mengerikan.

Akankah langkah Hongaria ini diikuti oleh negara lain yang panik dan tak berkonsep menghadapi COVID-19? "Bisa jadi. Inilah cara mereka mempertahankan kekuasaan untuk menutupi ketidak-mampuan mengatasi persoalan," kata Szófia | Haedar Muhammad

Editor : Web Administrator | Sumber : berbagai sumber
 
Polhukam
01 Jul 20, 19:43 WIB | Dilihat : 45
Memahami Ideologi
15 Jun 20, 23:20 WIB | Dilihat : 259
Menebar Virus Akalbudi Kemuliaan Melayani Rakyat
07 Jun 20, 23:14 WIB | Dilihat : 813
Jakarta Bergerak Menuju Peradaban Baru
06 Jun 20, 15:47 WIB | Dilihat : 656
Trump Sebabkan AS sebagai Adidaya Disfungsional
Selanjutnya
Sainstek
20 Nov 19, 13:05 WIB | Dilihat : 1266
Rumah Ilmuwan Bukan di Menara Gading
08 Nov 19, 23:07 WIB | Dilihat : 1656
Kebijakan Perikanan Belum Berbasis Sains yang Utuh
26 Agt 19, 10:46 WIB | Dilihat : 838
Daya tarik Magnetis Monza SP2 Ferrari
30 Okt 18, 00:11 WIB | Dilihat : 1262
Menerima Realitas Kecelakaan Lion JT610
Selanjutnya