Perangi Covid-19

Para Sultan Negeri Akan Bahas Keadaan Darurat Malaysia

| dilihat 134

Para Sultan Negeri se Malaysia direncanakan, Ahad 25 Oktober 2020 petang, akan berbincang di Istana Negara, Kuala Lumpur, untuk membahas usulan dan permohonan memberlakukan keadaan darurat, yang diajukan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Yang Di-Pertuan Agung, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Syah.

Usulan dan permohonan itu disampaikan Muhyiddin yang menghadap ke Istana Abdul Aziz - Kesultanan Pahang di Kuantan, Jumat - 23 Oktober petang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa menteri memberikan kepada Sultan, rencana darurat yang diputuskan dalam rapat kabinet. Permohonan itu membuat sejumlah politisi ketar ketir.

Muhyiddin datang didampingi sejumlah menteri 'kanan,' antara lain, Azmin Ali, serta Kepala Polis Diraja Malaysia - Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Abdul Hamid Bador, Jaksa Agung Tan Sri Idrus Harun, dan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah.

Permohonan keadaan darurat, itu disampaikan Muhyiddin berkenaan dengan situasi mutakhir serangan nanomonster Covid-19 yang meningkat. Data per Sabtu, 24 Oktober 2020, pukul 06.00 petang waktu Malaysia, tercatat penambahan kasus terpapar sebanyak 1228, sehingga keseluruhannya berjumlah 25742 bersumber dari kasus lokal 1217 orang dan tertular dari luar negeri sebanyak 11 kasus.

Korban Covid-19 yang wafat, menurut Data Kementerian Kesehatan Malaysia,  bertambah 7 orang, sehingga mencapai 221 kasus atau 0,86 persen dari keseluruhan kasus. Pasien terpapar yang sembuh bertambah 671 orang, sehingga berjumlah 16555 orang atau 64,34 persen dari keseluruhan kasus. 92 orang masih dirawat di ICU (Intensive Care Unit), 31 orang dalam perawatan dengan bantuan pernafasan. Tercatat 8966 pasien masih dirawat di sejumlah rumah sakit di seluruh Malaysia.

Peningkatan korban terpapar meningkat sejak berlangsung Pilihan Raya Negeri (PRN) atau pemilihan umum lokal negeri Sabah, September 2020 lalu.

Ambisi para petinggi politik Malaysia, dituding sebagai pemicu kenaikan kasus korban terjangkit nanomonster Covid-19. Kalangan politisi Malaysia, khasnya, para pemburu kuasa, dinilai tak peduli dengan keselamatan nyawa dan jiwa rakyat.

Penghujung September 2020, Ketua Pembangkang / Presiden Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahan Muhyiddin sudah tumbang, karena dirinya beroleh dukungan mayoritas anggota Dewan Rakyat.

Anwar menghadap Yang Di-Pertuan Agung, Sultan Abdullah di Istana Negara dan diterima selama 25 menit, tanpa memberikan bukti dukungan. Sultan menasihati Anwar untuk menyelesaikan pertikaian politik sesuai konstitusi.

Sultan mengingatkan seluruh politisi di negeri jiran itu untuk tidak menyeret rakyat dan negara Malaysia ke dalam pertikaian dan kegaduhan politik.

Sultan terkesan, bahkan beberapa kali intensif melakukan pertemuan dengan PM Muhyiddin, membahas penanggulangan Covid-19 dan upaya menjaga stabilitas ekonomi Malaysia.

Partai UMNO (United Malaysia Nation Organization) yang semula menyatakan menimbang ulang dukungan kepada Perikatan Nasional, koalisi yang dipimpin Muhyiddin, menunda melakuakn pertemuan politik yang sudah dirancangnya dan memusatkan perhatian penuh pada upaya aktif menanggulangi Covid-19.

Kendati demikian, politisi senior UMNO, Tengku Razaleigh Hamzah alias KuLi, anggota Dewan Rakyat dari daerah pemilihan Gua Musang - Kelantan, Sabtu - 24 Oktober mengeluarkan pernyataan pers. Sebelumnya, dia juga mengajukan usulan kepada Yang di-Pertua (Sepaker) Dewan Rakyat untuk mempercepat perdebatan dan pemungutan suara mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin.

Dia bereaksi atas usul - permohonan menyatakan keadaan darurat Muhyiddin, karena ditengarai bila Yang Di-Pertuan Agung Sultan Abdullah dan para Sultan Negeri yang diperkirakan akan datang semua ke Istana Negara - kecuali Yang di-Pertua Negeri -- yang memang tidak diundang, karena bukan Sultan -- dapat dimanfaatkan Muhyiddin untuk menangguhkan agenda Dewan Rakyat dan menghentikan seluruh kegiatan politik praktis. Kecuali yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pada 16 Oktober lalu, Sultan Abdullah menyatakan secara terbuka kekecewaannya atas perilaku politisi, dan menasihati mereka "untuk merenungkan tindakan mereka sehingga negara tidak akan terseret ke dalam ketidakpastian politik."

Kekecewaan yang sama juga diungkapkan Sultan Selangor, Sharafuddin Idris Shah juga sudah menyatakan bergabung dalam pertemuan Ahad, itu. Sultan Sharafuddin Idris Shah menyatakan,  bahwa rakyat "bosan dan muak dengan perilaku politisi."

Bila Sultan Abdullah dan para sultan menerima permohonan itu dan setuju dengan usulan untuk memberlakukan keadaan darurat berdasarkan konstitusi, PM Muhyiddin dapat menghentikan kegiatan politik, pemilihan sela Batu Sapi di Sabah dan pemilihan negara bagian Sarawak yang akan datang.

Malaysia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan keadaan Darurat untuk memerangi Covid-19 karena hampir 80 negara telah mengambil langkah, dalam berbagai tingkat, untuk menangani pandemi.

Mereka, antara lain, Prancis, Spanyol, Belgia, Rumania, Austria, Argentina, Bulgaria, Estonia, Latvia, Moldova, Filipina, Serbia, Kazakhstan, Portugal, Luksemburg, Georgia, dan Jepang.

KuLi dalam pernyataan tertulisnya menyatakan, keadaan Darurat Yang diusulkan dapat menempatkan paku terakhir di peti mati perekonomian Malaysia.

"Pandemi Covid telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit, kesusahan dan penderitaan bagi orang-orang yang berada di jalan dan itu menghancurkan hati saya setiap kali saya mendengar atau membaca cerita tentang bagaimana Rakyat biasa berjuang dan mengatasi krisis," ungkap KuLi.

Dia mengemukakan, setiap hari, semakin banyak bisnis, besar dan kecil, tutup. Semakin banyak orang yang di-PHK dan menganggur. Bagi banyak konsultan dan kontraktor wiraswasta, hampir tidak ada pekerjaan untuk mereka. Namun, bagaimanapun juga, mereka harus memberi makan dan menyediakan kebutuhan dasar bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Ketika pandemi pertama kali dimulai, ungkap KuLi, tampaknya ada tekad dari Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan untuk menyediakan perawatan kesehatan dan pengobatan yang diperlukan untuk pasien yang bersangkutan. Bantuan keuangan diberikan dengan benar. Pekerja lini depan dan PNS masih bekerja dengan baik, bahkan sampai saat ini, dalam memberikan layanan yang dibutuhkan.

"Seiring berjalannya waktu dan akhir-akhir ini, tampaknya terdapat kurangnya pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam menangani krisis yang tampaknya merupakan kurangnya kepemimpinan pemerintah yang jelas dan patut dicontoh," tegasnya.

Ada juga standar ganda tentang penegakan dan hukuman yang dijatuhkan, satu untuk rakyat biasa dan satu lagi untuk menteri pemerintah dan orang-orang yang memiliki hubungan baik. Bahkan dalam pengadaan vaksin Covid yang sangat dibutuhkan untuk warga negara dari luar negeri, menurutnya, pemerintah telah mengambil pendekatan sempit, berpandangan pendek dan tidak bertanggung jawab.

"Dengan tidak mendukung inisiatif sektor swasta apa pun, mengetahui sepenuhnya bahwa itu tidak akan merugikan pemerintah apa pun kecuali akan meningkatkan peluang negara kita mendapatkan vaksin yang bisa diterapkan jika sudah siap," lanjut pernyataannya.

Lebih jauh, KuLi mengemukakan, "Karena itulah saya mempunyai alasan untuk percaya bahwa Perdana Menteri (dan Kabinetnya) tidak lagi mendapat dukungan mayoritas Dewan Rakyat dan oleh karena itu, kehilangan legitimasinya."

KuLi juga mengemukakan, "Baru-baru ini saya menulis kepada Ketua Dewan Rakyat untuk "Mosi tidak percaya" sebagai masalah prioritas untuk diperdebatkan dan dipilih pada kesempatan sedini mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip Sistem Demokrasi Parlementer kita, yaitu Konstitusi tertinggi dan di atas Tatib dan kewenangan DPR jauh di atas menteri."

Inisiatif dirinya, menurut KuLi, tidak boleh dilihat sebagai kepentingan diri sendiri atau mungkin kepentingan pribadi pada posisi perdana menteri, tetapi dalam menegakkan prinsip-prinsip Sistem Parlementer kita.

KuLi menyatakan kecewa dan terkejut, bahwa Perdana Menteri (dengan dukungan Kabinetnya) sekarang meminta persetujuan dari YDP Agong untuk menyatakan keadaan darurat dan mungkin untuk menempatkan dirinya sendiri yang bertanggung jawab atas administrasi darurat ini, yang akan jauh- mencapai kekuatan.

Menuutnya, jika Perdana Menteri berhasil memberlakukan keadaan darurat yang diusulkan, sebagai politisi yang juga ekonom, dirinya dapat mengatakan dengan pasti bahwa hal itu mungkin "paku terakhir di peti mati" ekonomi kita yang sudah babak belur. Investor lokal dan asing akan menghindari sepenuhnya. Kepercayaan bisnis akan berada di titik nol. |delanova

Editor : Sem Haesy | Sumber : berbagai sumber
 
Budaya
25 Nov 20, 15:43 WIB | Dilihat : 54
Merenung Jarak Budaya
19 Nov 20, 21:00 WIB | Dilihat : 147
Dinamika Ronggeng di Tengah Transisi Masyarakat
12 Nov 20, 04:07 WIB | Dilihat : 157
Ronggeng dalam Perspektif Endang Caturwati
21 Okt 20, 11:43 WIB | Dilihat : 243
Ronggeng Dulu dan Setelahnya
Selanjutnya
Lingkungan
01 Nov 20, 23:18 WIB | Dilihat : 494
Anies Nyata Memimpin Transformasi Jakarta
01 Nov 20, 12:10 WIB | Dilihat : 169
Jakarta Jawara Dunia Tata Kelola Transportasi
04 Okt 20, 16:55 WIB | Dilihat : 185
Bangkitkan Marwah Banténois
20 Sep 20, 09:04 WIB | Dilihat : 748
Manusia Cerdas versus Manusia Pandir
Selanjutnya