Seputar Perpindahan Ibukota RI

Peluang Besar Benahi Jakarta

| dilihat 252

Catatan N. Syamsuddin Ch. Haesy

(Bagian I)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memastikan kepindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, ke suatu lokasi di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan  Kabupaten Penajam Paser Utara dengan segala pertimbangan, hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Gubernur Kalimantan Timur, menyebut lokasi itu, Samboja (Kutai Kartanegara) dan Sepaku (Penajam Paser Utara).

Dalam keterangan pers di Istana Negara - Jakarta, Senin (26/8/19), didampingi Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, sejumlah menteri, serta Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Jokowi mengatakan, Jakarta akan tumbuh sebagai Pusat Bisnis dan Keuangan.

Berbagai program yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengembangan kota ini, nyaris tak kan berubah. Bahkan, terkait dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) DKI Jakarta 2005-2025, pun saya yakini tak kan banyak berubah. Terutama karena ketika dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mesti memikul problem generator yang tak terselesaikan di masa-masa sebelumnya.

Perubahan baru akan tampak dalam penyusunan RPJP DKI Jakarta 2025 - 2050, yang akan harus melampaui visioneering seabad Indonesia Merdeka. Meski dengan pertanyaan yang sama: akankah ketika itu, Republik Indonesia sudah menjadi negara - bangsa yang sungguh berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan unggul dalam peradaban.  

Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, agaknya paham betul situasi ini. Ketika menyampaikan pidato pertama usai dilantik pada Senin, 16 Oktober 2017, Anies sudah memberi isyarat.

Pertama, Jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah. Setiap titik Jakarta menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui selama ribuan tahun. Jakarta tidak dibangun baru-baru saja dari lahan hampa. Sejak era Sunda Kalapa, Jayakarta, Batavia hingga kini, Jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia. Jakarta sebagai melting pot telah menjadi tradisi sejak lama. Di sini tempat berkumpulnya manusia dari penjuru Nusantara, dan penjuru dunia. Jakarta tumbuh dan hidup dari interaksi antar manusia;

Kedua, di kota ini (Jakarta), tekad satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan ditegakkan oleh para pemuda. Di kota ini pula bendera pusaka dikibartinggikan, tekad menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat diproklamirkan ke seluruh dunia. Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.... Kini kami datang untuk melanjutkan segala dasar kebaikan yang telah diletakkan para pemimpin sebelumnya, sembari memperjuangkan keberpihakan yang tegas kepada mereka yang selama ini terlewat dalam merasakan keadilan sosial, membantu mengangkat mereka yang terhambat dalam perjuangan mengangkat diri sendiri, serta membela mereka yang terugikan dan tak mampu membela diri;

Ketiga, segala pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik luas. Pengelolaan tanah, air, teluk dan pulau, tidaklah boleh diletakkan atas dasar kepentingan suatu individu, kepentingan suatu golongan, kepentingan suatu perhimpunan, ataupun kepentingan suatu korporasi. Semua untuk semua, Jakarta untuk semua.... Jakarta adalah saksi bagaimana sebuah bangsa menempuh jalan terjal mendaki untuk wujudkan mimpi merdekanya;

Keempat, Mohammad Husni Thamrin, seorang putra terbaik Jakarta pernah mengatakan: Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah. Pemerintah yang tidak mempedulikan atau menghargakan kemauan rakyat sudah tentu tidak bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat.

Kelima, seluruh elemen kepemimpinan di kota Jakarta ini, mulai dari jajaran pemerintah daerah, para wakil rakyat, pemimpin lembaga pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, untuk memiliki tekad yang sama: menghibahkan hidupnya kepada rakyat Jakarta, bukan sebaliknya, menyedot kekayaan dari kota dan warganya, untuk dibawa pulang ke rumahnya.

Dari sudut pandang imagineering, khasnya terkait dengan visioneering, lima hal yang diucapkan Anies dalam pidatonya merupakan nilai inti, yang kelak terkait dengan focal concern pembangunan Jakarta. Yaitu, sebagai: Pusat kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional (sekitar 80 persen kegiatan ekonomi global yang ada di Indonesia berada di Jakarta) - sekaligus sebagai sentra keuangan; Pusat kegiatan politik ASEAN (Jakarta merupakan ibukota ASEAN) dan salah satu sentra politik Asia Pasifik - karena pemindahan Kedutaan Besar Negara-Negara sahabat ke ibukota baru, pasti akan memakan waktu; Pusat peradaban dan kegiatan budaya; Pusat kegiatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inteletual; dan, Pintu Gerbang menuju dunia internasional.

Kita berharap, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur akan membawa serta sebagian problem generator yang selama ini menjadi beban Jakarta. Artinya, Gubernur dan Pemprov Jakarta -- dengan atau tanpa kekhususan -- tetap terikat dengan ikhtiar strategis terencana dan akseleratif mencapai visi Jakarta (sebagai) kota maju, lestari dan berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Jakarta dengan luas 7.660 km2 dengan luas daratan 662 km2 -- termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan luas lautan sekitar 6.998 km2, selama ini memang menjadi tumpuan hidup tak hanya bagi penduduknya. Melainkan juga menjadi tumpuan hidup penduduk di wilayah sekitarnya Bedetabog (Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor) sebagai 'burung-burung metropolitan,' yang melakukan migrasi komuter.

Jumlah penduduk Jakarta sendiri per tahun 2018 sekitar 10.4 juta. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Jakarta adalah 1,13 persen (2012), 1,09 persen (2013), 1,06 persen (2014), 1,09 persen (2015), 0,98 persen (2016). Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah penduduk Jakarta akan mencapai 10,7 juta, dengan kepadatan penduduk 15,51 ribu/km2.

Stuktur penduduk Jakarta, tertinggi di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain, didominasi oleh penduduk usia produktif (71,27 persen) atau sekira 7.324.391 jiwa, yang belum produktif sekira 24,85 persen atau 2.553.915 jiwa, dan yang tidak produktif, sekira 3,89 persen atau 399.302 jiwa. Artinya, 100 penduduk usia produktif akan menanggung secara ekonomi sebesar 40,32 penduduk usia tidak produktif (Perda No.1/2018).

Beban penduduk Jakarta di siang dan sore hari, diperkirakan beroleh limpahan dari 'burung-burung metropolitan' hingga 4 juta orang per hari kerja.

Dengan kondisi ini, persoalan Jakarta sejak 2014 yang menyolok adalah capaian indeks Gini DKI Jakarta sudah menunjukkan ketimpangan yang melebihi rata-rata nasional. Artinya, kelompok penduduk dengan pendapatan rendah semakin rendah perannya dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta.

RPJMD 2017-2022 menggambarkan, peran kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah dan 40 persen menengah sudah lebih rendah dibandingkan dengan 20 persen penduduk dengan pendapatan teratas di Jakarta.

Kemiskinan di Jakarta tidak hanya terkait kesenjangan pendapatan, karena bersifat multidimensi yang berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini di DKI Jakarta masih terdapat warga miskin atau rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Antara lain, masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin yang belum mendapat akses air bersih (94,9 persen), permukiman yang layak (90,1 persen), sanitasi yang layak (65,5 persen), dan bayi miskin -- rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi (55,6 persen).

Kondisi ini yang mendorong Gubernur Anies Baswedan memberi prioritas penanganan persoalan-persoalan tersebut, karena dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta. Fokusnya adalah memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, antara lain dengan menerapkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta perlu adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Pindahnya ibukota ke Kalimantan Timur adalah peluang baik atau momentum untuk mempercepat akselerasi pemecahan masalah asasi Jakarta. | bersambung
 

---

Penulis seorang imagineer dan jurnalis

Editor : Web Administrator | Sumber : berbagai sumber
 
Ekonomi & Bisnis
10 Sep 19, 14:32 WIB | Dilihat : 298
Atmosfir Pelayanan di Hutama Karya
08 Sep 19, 20:57 WIB | Dilihat : 156
Perkuat Nilai Tukar Rupiah, BI Akselerasi Pasar Keuangan
08 Sep 19, 19:47 WIB | Dilihat : 147
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat
Selanjutnya
Seni & Hiburan
06 Sep 19, 22:46 WIB | Dilihat : 208
Puisi Puisi N. Syamsuddin Ch Haesy
18 Agt 19, 21:05 WIB | Dilihat : 757
Kemerdekaan Adalah Jiwa Raga Sehat Tegakkan Keadilan
13 Agt 19, 20:56 WIB | Dilihat : 725
Gubernur Anies Undang Warga Jakarta Nonton JMF2019
12 Agt 19, 22:43 WIB | Dilihat : 445
Pesona Lipet Gandes dan Topeng Jantuk
Selanjutnya