Tak Perlu Berharap Kepada Anggota (Baru) Parlemen

Bang Sém

Kehadiran orang muda -- di antara wajah-wajah baru -- anggota parlemen, khasnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, saya sambut sebagai suatu kewajaran proses alamiah. Tak lebih dari itu.

Regenerasi memang harus berlangsung. Orang-orang muda dan generasi baru yang lebih sehat, cerdas, bersih, dan visioner memang wajar berada di kancah politik.

Apalagi, di antara mereka mempunyai latar belakang akademik yang lebih baik. Tak penting mereka lulusan lembaga pendidikan tinggi domestik atau luar negeri. Karena yang kita perlukan dari mereka adalah ilmunya.

Tak perlu berharap begitu banyak pada mereka, sepanjang partai politik masih dominan mempengaruhi, yang seringkali tidak klop dengan fungsi representasi mereka sebagai para wakil rakyat, dan bukan wakil rakyat.

Belum lagi, karena proses yang mereka tempuh untuk sampai ke parlemen, belum sepenuhnya terbebas dari pragmatisme politik dan politik transaksional.

Ada belanja politik yang mereka keluarkan dalam jumlah tak kecil. Mulai dari survey dan pemasaran politik, sampai aksi transaksi yang populer dengamn istilah 'banjur pada sentuhan akhir.'

Bila mereka menjalankan seluruh agenda dan aktivitas politik dengan rajin, gaji dan imbalan yang mereka terima sebagai anggota parlemen, seimbang dengan belanja politik yang mereka keluarkan.

Satu-satunya harapan saya kepada mereka adalah, menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat dengan baik dan benar.

Dengan begitu, mudah-mudahan, selama lima tahun ke depan (2019-2024) tidak ada lagi anggota parlemen (terutama generasi baru) yang dicokok komisi pemberantasan korupsi (KPK), lantaran perilaku lancung, menghianati rakyat.

Tentu, mereka juga harus terus menempa diri dengan baik. Kualitas akademik dan pengetahuan literatif saja, tidak cukup bagi mereka untuk menjadi anggota parlemen yang sesungguhnya. Terutama dalam memposisikan diri sebagai representasi konstituen yang telah memberi amanah kepada mereka.

Dengan cara begitu, mereka bisa menjalankan seluruh fungsi sebagai anggota parlemen, termasuk fungsi kontrol terhadap eksekutif (pemerintah), secara proporsional.

Mereka juga perlu menempat diri, sehingga menjadi pribadi yang punya integritas, tak menjadikan dirinya sebagai corong aneka kepentingan yang dalam banyak hal tak selaras dengan kepentingan rakyat.

Artinya, mereka mesti paham dan sungguh mengerti, cara bersikap, tidak asal ngocéh (juste parler), supaya dianggap kritis, seperti yang terjadi di DPRD DKI Jakarta.

Apalagi, di lembaga parlemen, jumlah mereka (anggota baru dan muda usia), masih di bawah jumlah mereka yang sebelumnya (dan atau pernah) menjadi anggota parlemen, dengan pengalaman akrobat politik cukup piawai.

Salah satu adagium ihwal anggota parlemen terkait dengan pengembangan hukum negara, sebagai basis penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mengatur belanja pembangunan.

Di Eropa, berlaku adagium lama, "Jika ingin berkontribusi langsung pada pengembangan hukum negara Anda, jadilah anggota Parlemen!"

Adagium yang seperti slogan politik, ini dipandang sebagai pilihan tunggal yang mungkin, berbekal mandat rakyat, untuk berkontribusi pada aksi kekuatan legislatif. Tetapi peran anggota parlemen, jauh lebih besar dari itu. Yaitu, peran wakil rakyat.

Beberapa mantan anggota parlemen yang pernah populer sebagai anggota yang kritis dan berpengaruh (berwibawa karena integritasnya) di masa lalu, mengingatkan beberapa hal yang kudu diperhatikan oleh anggota baru parlemen.

Mulai dengan persiapan yang matang atas setiap persoalan mutakhir dan kaitan historisnya, setiap kali menghadiri sidang-sidang komisi dan dengar pendapat.

Jangan pernah berdebat dengan hanya mengandalkan retorika dan bekal assignment fraksi sebagai representasi kepentingan partai. Pun bersikap kritis dalam perdebatan di lingkungan internal fraksi, karena apa yang diputuskan fraksi mesti dijaga secara konsisten untuk memelihara marwah partai.

Lantas? Pilih momen dan substansi persoalan yang tepat acapkali bicara di berbagai media publik untuk mengungkap sudut pandang pribadi atau perpektif partai yang menjadi wadah politik mereka.

Tentu, harus rajin dan tangkas. Caranya, 'pindahkan konstitusi' ke dalam otak, sehingga mampu mengemukakan berbagai pandangan yang mendasari keputusan sesuai konstitusi.

Kuasai pula secara mendalam berbagai hal terkait kebijakan pemerintah, mulai dari rancang kebijakannya (policy design), sehingga bernas dalam bertanya atau mempertanyakan kebijakan tersebut.

Jangan bosa mengambil inisiatif dan cara untuk terpilih sebagai partisipan aktif atau pimpinan dalam kelompok-kelompok kerja penyelidikan parlemen. Termasuk berani menandatangani mosi kecaman, meminta tanggung jawab pemerintah, sebagai bagian dari tanggungjawab representatif menyuarakan kepentingan konstituen konstituennya di tingkat nasional.

Dan.. ini yang penting: Jangan kikir dan bakhil kepada rakyat (konstituen). Sekali bakhil dan kikir, rakyat  sebagai konstituen akan mengakhiri karir anggota parlemen.

Untuk itu diperlukan cara paling elegan memelihara konstituen di daerah pemilihan, tanpa harus menjadi beban.

Siapkan pos-pos atau gardu aspirasi yang terkoneksi dengan sekretariat pribadi, sehingga interaksi, koneksi, dan relasi dengan konstituen selalu terjaga dan terpelihara.

Selebihnya adalah selalu tahu diri, mampu menjaga watak baik, karena lingkungan parlemen dan partai politik, menyediakan sosio habitus yang kapan saja bisa mengubah posisi, "yang terhormat" menjadi "yang terlaknat." |