Tanggungjawab Jurnalis Membangunkan Kesadaran Politik Berbudaya

Catatan Bang Sem

Sebagai bagian dari kebudayaan yang paling riuh -- karena berurusan dengan kekuasaan -- dan menentukan arah pengembangan kebudayaan secara menyeluruh ke masa depan, dunia politik harus menjadi prioritas dibenahi.

Para petinggi dan pelaku politik praktis, mesti punya kemauan, kemampuan, dan keberanian melakukan perubahan dari dalam dirinya. Khasnya kesadaran untuk menerapkan budaya politik yang sungguh beradab, yang menjunjung tinggi etika politik.

Pun kesadaran untuk melaksanakan salah satu tanggungjawab asasinya, melakukan pendidikan politik berdimensi kebangsaan dan mengubah minda politisi menjadi negarawan.

Indonesia yang pernah dikenal sebagai bangsa berbudaya luhur dengan pemikiran kebudayaan lokal berdimensi global, pada masanya (1928 - 1955) mampu menunjukkan dirinya sebagai salah satu bangsa yang mampu menerapkan praktik demokrasi sebagai manifestasi politik kebangsaan.

Kompetisi antar partai politik, yang meski berlangsung sengit, masih mampu melokalisasi peta konflik pada wilayah kelembagaan partai politik. Tidak meruyak ke mana-mana, bahkan sampai ke kehidupan personal dan sosial di tengah masyarakat.

Perdebatan petinggi politik dan politisi masih jelas koridornya, tak bercampur baur dengan persepsi dubeus yang berujung pada kriminalisasi politik.

Dalam diskusi sambil lalu dengan sejumlah jurnalis utama negeri ini, mengemuka pandangan, situasi praktik demokrasi dalam bingkai politik kebangsaan, itu sangat mungkin terjadi. Terutama karena media dan jurnalis, mampu memainkan peran fungsional dan kulturalnya secara optimum. Media dan jurnalis mengambil posisi independen dan berjarak dengan partai politik (meski aspirasi politik bisa sama dengan partai politik), dan pemerintah.

Pertarungan partai politik dan media yang menyertainya, pun jelas basisnya, ideologi politik.

Etika politik, meski tak eksplisit berlaku, melalui code of conduct yang berlangsung di lingkungan internal dan antar partai politik. Narasi dan diksi yang mengemuka dari petinggi politik dan politisi jelas dan mencerahkan.

Rakyat memahami keberbagaian dan perbedaan sebagai realitas faktual sebagai bangsa yang plural dan multikultural. Dalam Pemilihan Umum, bahkan sampai era Orde Baru, isu-isu politik yang mengemuka adalah program-program yang dapat dinilai leluasa oleh rakyat. Tentu tak bisa dipungkiri, pemerintah yang dibentuk oleh Golkar, menggunakan juga aksi menekan lawan politik.

Diakui atau tidak, selama masa itu, karir politik politisi jelas sekali alur dan roadmap-nya. tak ada politisi ujug-ujug, karena jenjang karir politisi bergerak dari bawah ke atas.

Persoalan etika dan adab politik baru terjadi ketika pilihan perubahan pada penghujung pemerintahan Orde Baru adalah reformasi, suatu proses perubahan yang memerlukan waktu lama dan melelahkan.

Hal itu terlihat dari amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang memerlukan waktu sangat lama, dan selama masa itu para petinggi politik dan politisi mengalami fatigue en difficulté, kelelahan berjuang, sehingga reformasi berubah menjadi deformasi.

Merujuk pada pandangan Jean-Christophe Picard, Gérard Vignaux (2011), sejak berlangsungnya reformasi, yang terjadi adalah perdebatan tak usai ihwal "bioetika," dan lebih banyak menyentuh kalangan profesional: dokter, arsitek, jurnalis, pensyarah (dosen), guru, advokat, arsitek, dan lainnya yang membingkai dinamika mereka dengan kode etik atau code of conduct.

Picard dan Vignaux memandang, kesadaran tersebut masih merupakan kesadaran sektoral, karena setiap profesi memerlukan moralisasi baru. Hal itu menjadi penanda, proses perubahan reformatif yang kita pilih, cenderung evolutif. Ada solusinya, yakni perubahan transformatif yang lebih dramatik, tapi tak sebesar perubahan revolutif.

Evolusi masyarakat yang dipercepat dengan perkembangan sains dan teknologi, khasnya teknologi informasi, akan sangat membantu masyarakat secara keseluruhan melakukan inovasi melalui berbagai aturan moral yang kebih sesuai dengan kehidupan kontemporer.

Dalam konteks konsolidasi sekaligus transformasi demokrasi, saya sependapat dengan Picard dan Vignaux, yaitu mendorong petinggi politik dan politisi memasukkan etika politik sebagai kebutuhan dasar. Terutama, karena para aktor politik bukan hanya menafikan kode etik, bahkan mereka sepertinya tidak pernah ingin mengajukan pertanyaan seputar kode etik atau code of conduct, apalagi memilikinya.

Masyarakat atau rakyat melalui beragam saluran di luar lembaga politik, mesti terus menerus membangunkan kesadaran tentang politik beradab. Terutama karena para aktor politik sangat rentan terhadap slippage. Mereka mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan anggaran kolosal dan, cenderung mudah tergoda untuk mengacaukan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat oleh kepentingan pribadi mereka (atau kepentingan pribadi dari keluarga mereka). Apalagi, menurut Picard dan Vignaux, politisi juga diekspos oleh kekuatan mereka, yang akhirnya melemahkan kontrol atas perilaku politik.

Situasi paradoks ini berpacu dengan harapan publik terhadap penyelenggaraan negara yang ideal, yang pelanggarannya, dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasan rakyat terhadap mereka.

Setiap kasus baru yang melibatkan para petinggi politik atau politisi, menimbulkan ketidakpercayaan atau ketidaktertarikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (pemilih) yang vis-à-vis dengan dunia politik.

Belakangan hari, sejak terjadi pembiaran dan bahkan secara sadar membentuk cyber trooper dan cyber warrior untuk menggiring rakyat pada loyalitas palsu, jarak sosial rakyat dengan petinggi  politik dan politisi kian jauh.

Dalam konteks itu, politik berbudaya dan beradab, menjadi penting. Karena kondisi tersebut, menegaskan, bahwa martabat dan keutamaan (keteladanan yang dilandasi kejujuran) seorang politikus tetap merupakan prioritas bagi seluruh bangsa. Keteladanan ini merupakan contoh mendasar bagi berfungsinya sistem politik.

Keteladanan, memungkinkan identifikasi dan kepatuhan terhadap tindakan para petinggi politik, itu membangun kembali persaudaraan positif di kalangan rakyat. Sekaligus menghidupkan kembali motivasi berpolitik kaum muda (millenialis) secara tepat dan benar. Terutama, karena belum semua petinggi politik memberikan panggung bagi mereka untuk menjadi politisi yang benar.

Bila tak juga ada kesadaran dalam wujud keteladanan, risiko besar yang akan kita hadapi adalah timbulnya keengganan dan di kalangan kaum millenial berkualitas untuk terjun ke kancah politik. Bila hal ini dibiarkan, dinamika politik kita akan mengarah ke nihilisme.

Apalagi mereka yang mengaku representasi millenialis dan mengklaim partainya sebagai partai kaum millenial, gagap dan limbung masuk ke dalam kancah politik praktis yang sesungguhnya. Perdebatan yang mereka lakukan, sangat sumir, dan nampak sekali tak matang. Bahkan, dari sisi adab, terlihat tak paham realitas sosial budaya masyarakat yang dihadapinya.

Lewat media mainstream maupun media sosial, tampak dengan jelas dan terang benderang, situasi politik tak bernilai budaya, ini telah menimbulkan benih-benih konflik sosial (bahkan individual) yang ketika meledak, akan sangat sulit diatasi.

Proses suksesi damai yang terjadi tahun 2014, sangat mungkin sulit terjadi. Terutama karena konflik kepentingan di kalangan petinggi politik, partai politik, dan politisi sedemikian tinggi. Terutama, karena pragmatisme yang melahirkan politik transaksional, sudah berhitung untung rugi. Bukan lagi berhitung tentang kemanfaatan dunia politik bagi kemakmuran rakyat berkeadilan, kedaulatan bangsa, dan keunggulan peradaban bangsa.

Dalam konteks ini, para jurnalis dan pemimpin media mesti memainkan perannya, kembali menjalankan fungsi mediasi publik dan republik, seperti dulu diperankan oleh Mochtar Lubis, BM Diah, Rosihan Anawar, dan jurnalis segenerasinya yang konsisten apa yang sudah diperjuangkan oleh Adinegoro, Adam Malik, Sumanang dan generasi sebelumnya.

Adalah tugas media dan jurnalis, terus menerus menghidupkan kesadaran dan tanggungjawab budaya petinggi politik - politisi, sehingga demokrasi di negeri ini, sungguh merupakan cara mencapai harmoni kebangsaan.|