POLITIK
  Rekomendasikan    Share    Rss Feeds
Staf Khusus : Perlu Gak Perlu
Penulis : N Syamsuddin Ch. Hae | 26-12-2013 13:41:57 | Dilihat :
Staf Khusus : Perlu Gak Perlu

SEJAK gerakan ‘reformasi’ bergulir, untuk mempercepat proses normalisasi kerja dan kinerja birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan  mengakomodasi berlakunya staf khusus. Tak kurang, sejak jaman Presiden Abdurrahman Wahid kita mengenal istilah itu. Tentu saja, staf khusus bukan merupakan pejabat struktural, meskipun kadang merasa ‘lebih berkuasa.’

Kita amat memaklumi, bila Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sedemikian luas dan besar, serta mempunyai hak prerogatif  - merekrut sejumlah figur yang dianggap pantas dan patut sebagai staf khusus. Apalagi, bidang tugas masing-masing staf khusus di lingkungan Presiden, tidak bersinggungan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab para pejabat struktural. Fungsinya pun lebih banyak melayani aspirasi masyarakat dan merentang komunikasi sosial – politik dengan rakyat.

Seorang teman bertanya: perlukah staf khusus Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Direktur Utama BUMN? Saya jawab: Tidak !

Para menteri merupakan pembantu Presiden yang di masing-masing kementeriannya mempunyai jajaran struktural dan staf ahli yang sudah jelas eselonnya. Juga mempunyai sekretaris jendral dan sekretaris kementerian. Akan halnya Direktur Utama BUMN telah mempunyai jajaran board of director alias dewan direksi, corporate secretary alias sekretaris perusahaan, para general manager (manajer utama) dan manajer.

Di lingkungan kementerian, para staf ahli mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang telah teruji melalui proses penjenjangan jabatan dengan segenap kategori dan kriteria jabatan. Di lingkungan Gubernur, Bupati, dan Walikota pun terdapat sekretaris daerah dan para kepala dinas yang menguasai bidang tugasnya. Pun demikian halnya dengan Direktur Utama BUMN.

Dalam semangat reformasi birokrasi, saya memandang, setiap Menteri , Gubernur, Bupati, Walikota, dan Direktur Utama BUMN dapat menggerakkan seluruh pejabat strukturalnya untuk mencapai kinerja terbaik. Tidak diperlukan staf khusus. Apalagi, bila proses rekrutmen staf khusus hanya berdasarkan kedekatan personal belaka. Bukan pendekatan fungsional dan profesional secara proporsional.

Budaya Kerja

Para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota,  dan Direktur Utama BUMN yang kreatif dan inovatif, akan mampu secara efektif dan efisien mendayagunakan para pejabat struktural dan staf ahlinya. Termasuk mendorong budaya kerja result oriented berbasis good governance dan good corporate governance, yang justru akan menggerakkan proses refungsionalisasi dan efektifitas organisasi secara lebih profesional.

Mereka dapat menugaskan para staf ahli dan pejabat struktural di lingkungannya untuk melakukan berbagai analisis atas setiap permasalahan, yang jauh lebih memberikan hasil terbaik, katimbang mesti menugaskan staf khusus menganalisis hasil analisis para pejabat strukturalnya.

Secara spesifik, di lingkungan BUMN saya menyaksikan, Direktur Utama yang berpegang teguh pada prinsip manajemen profesional dan fugsional lebih mampu menggerakkan peran pejabat strukturalnya masing-masing secara kreatif. Bahkan, berbagai inovasi berkembang. Hasilnya? Kinerja perusahaan yang terus meningkat. Pun demikian halnya dengan sejumlah Gubernur yang mampu mengelola para kepala dinasnya secara kreatif.

Menambah staf khusus di lingkungan jabatan Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Direktur Utama BUMN, saya lihat justru banyak menghambat kinerja staf. Bahkan, seringkali, karena staf khusus tidak mempunyai keahlian tertentu yang telah teruji, justru membuat kinerja bergerak sangat lamban. Sekaligus membuat birokrasi menjadi lebih ribet.

Sejarah perjalanan pemerintahan dan birokrasi di Indonesia menunjukkan, profesionalitas dan kepercayaan terhadap jajaran struktural dan kemauan serta kemampuan mengolah daya mereka, justru banyak memberi hasil yang terbaik. Terutama dalam merumuskan policy design, sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan.

Para pejabat struktural yang berpegang teguh pada tupoksi, kreatif, dan inovatif, justru akan banyak memberikan kontribusi positif. Terutama karena mereka lebih menguasai bidang tugas di lingkungannya masing-masing. Jadi? Kecuali Presiden dan Wakil Presiden, sepatutnya para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Direktur Utama BUMN berupaya meningkatkan peran dan fungsi pejabat atau staf strukturalnya. | 

Editor : N Syamsuddin Ch. Haesy
Weekend pun BNI tetap melayani
Gaya Hidup
Olahraga
Otomotif