Saat Tepat Kurangi Subsidi
Akarpadinews, Jakarta-Komite Ekonomi Nasional (KEN), Minggu (8/12) malam lalu memprediksi pergerakan kenaikan harga minyak dunia hanya akan berada pada kisaran USD92 – USD93, di tahun 2013. Rujukannya, badan energi Amerika Serikat (Energy Information Administration – EIA).
Dengan pergerakan yang tidak terlalu tajam, itu KEN memprediksi, di tahun 2013 peluang harga BBM bersubsidi di dalam negeri tidak akan naik. Itu maknanya, tekanan inflasi yang berasal dari harga minyak dunia, akan sangat rendah. Hal ini mengandung makna, akan terjadi kenaikan subsidi energi, karena ada kenaikan volume konsumsi.
Diperkirakan, volume konsumsi BBM tahun depan meningkat menjadi sekitar 46 juta kilo liter, naik dari sekitar 40 juta kilo liter di tahun sebelumnya. KEN berasumsi, kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian kita.
Saya tidak sependapat dengan pandangan KEN, bahwa kenaikan volume itu karena kurangnya upaya-upaya untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Upaya-upaya itu sudah berjalan cukup memadai. Naiknya volume konsumsi BBM bersubsidi lebih disebabkan oleh karakter masyarakat kita yang cenderung ‘senang menerima’ dan ‘sukar memberi.’
Ada persoalan budaya di dalamnya. Terutama, budaya mendahulukan hak, ketimbang kewajiban. Kuncinya, sikap tahu diri. Ketika subsidi diperuntukan bagi rakyat kecil yang berpendapatan rendah, mereka yang berpendapatan menengah ke atas, mestinya malu mengonsumsi BBM bersubsidi. Akibatnya terjadi inefisiensi yang menyedot belanja APBN.
Semestinya pemerintah mengambil tahun 2013 untuk mengurangi belanja BBM bersubsidi. Efisiensi yang diperoleh dari pengurangan subsidi itu, dapat dikelola secara lebih bermanfaat. Termasuk untuk penguatan belanja pembangunan, seperti infrastruktur dan sejenisnya. Termasuk mendorong industri pedesaan, sehingga desa dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Saya sepakat dengan pandangan KEN, pemerintah berpeluang menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM pada tahun 2013. Terutama karena UU APBN 2013 memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Terutama bila terjadi perbedaan antara asumsi makro dengan keadaan yang dihadapi, terutama kenaikan harga minyak dunia. RUU APBN tidak menyebutkan secara detil berapa selisih yang diperlukan untuk menaikkan harga BBM. Jadi, menurut KEN, ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi terbuka lebar.
Dari sudut pandangan moneter, kenaikan harga BBM bersubsidi yang disertai dengan efisiensi penyerapannya, sangat penting. Terutama untuk mendorong agar belanja sektor-sektor pembangunan lebih kongkret. Tidak timpang oleh besaran belanja rutin yang menyebabkan overhead cost pemerintah dan penyelenggaraan negara yang terus bertumbuh. Apalagi, ketika kita ingin melihat lebih jernih ke depan, faktor utama yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi langsung dirasakan rakyat adalah ketika bergeraknya seluruh income generated masyarakat.
Sejalan dengan semua itu, tahun 2013 merupakan tahun strategis bagi pemerintah untuk menentukan dan memberi kepastian pengelolaan sejumlah blok migas. Sekaligus mendorong manifestasi program-program pengembangan di sektor energi lainnya secara menyeluruh. Terutama penyediaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan upaya kolektif mendorong lebih kuat gerak dan dinamika industrialisasi.
Kita berharap, tahun 2013 yang merupakan tahun awal warming up bagi berlangsungnya kompetisi politik praktis, berbagai hal terkait dengan energi tidak dijadikan sebagai ‘senjata politik’ oleh partai-partai politik. Meski tak mudah, perlu dibangun kesadaran kolektif di kalangan praktisi politik untuk tidak bermain-main dengan sektor energi, terutama migas. ***
