REshuffle Kabinet

Silakan Saja

| dilihat 265

Bang Sém

Tak ada hal yang harus ditanggapi, apalagi dengan serius. Presiden mempunyai hak prerogatif. Hak 'kekuasaan istimewa' untuk mengambil siapa saja atau membuang siapa saja yang dianggap layak dan patut membantunya mengubah mimpi menjadi ilusi, fantasi, dan imajinasi.

Lantas mengubah ilusi, fantasi, dan imajinasinya itu menjadi visi, untuk selanjutnya menggapai visi itu secara nyata dan tepat waktu, dengan hasil kerja terbaik. Tentu ada kaitan dengan vision killer, yang biasanya dari kalangan dekat.

Tak satupun lembaga, apalagi perseorangan yang ikut cawé-cawé, mempengaruhi atau mempersoalkannya. Presiden lebih paham dan mengerti, mengapa dia mengganti para menteri, apalagi di fase akhir kepemimpinannya.

Bagi saya, secara personal dan sosial tak ada pengaruhnya. Siapa menjadi apa, mengapa dan bagaimana pergantian itu dilakukan, serahkan saja kepada Presiden, yang secara sah dan resmi dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (2019) telah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanat selama lima tahun.

Kalaupun ada hal penting yang mesti menjadi prioritas untuk diurus pemerintah dan para pejabatnya, adalah keselamatan jiwa jutaan rakyat, yang sedang diombang-ambingkan oleh kecemasan satu dan kecemasan lain  

Presiden, pemerintah dan para pejabatnya, tak perlu rumit berkutat dengan aneka pikiran dan pernyataan yang mudah memantik gaduh dan membuat rakyat lelah. Cukup satu hal saja dilakukan: fokus menemukan dan menggunakan cara mengatasi masalah, mengubah kecemasan menjadi harapan. Dengan cara itu, para petinggi pemerintahan, akan menjadi solusi. Setarikan nafas, buang kebiasaan buruk: berkilah alias beralasan, setiap kali muncul masalah.

Silakan saja Presiden menggunakan haknya untuk melakukan reshuffle atau pergantian anggota kabinet di tengah jalan. Sepanjang hal itu akan berbuah keadilan yang membahagiakan rakyat, tentu rakyat akan bersukacita memberikan dukungan. Dan kelak, ketika tiba masa penghujung kepemimpinan dan pelayanannya kepada rakyat, akan tiba di gerbang 'akhir yang baik.'

Good governance bisa jadi salah satu panduan bagi para menteri yang baru diangkat. Yakni, bertindak wajar (fairness) dalam mengemban amanah. Tak perlu berlebihan (lebai), termasuk tak perlu bersujud-sujud di kaki manusia, siapa saja, bila kelak, misalnya, persoalan bantuan sosial ternyata laksana gunung es.

Kewajaran itu hanya akan mungkin terwujud, bila pelaksanaan seluruh tata kelola pemerintahan, tugas dan tanggungjawab, mampu dilaksanakan secara transparan (jelas bagi rakyat, bukan 'telanjang'), karena tidak semua hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara kudu diketahui semua orang. Prinsip terbuka dalam transparansi adalah kejelasan - kesesuaian aksi pemerintahan dengan konstitusi, dan peraturan perundang-undangan. Tak ada agenda yang tersembunyi.

Dahulukan responsibilitas, tanggungjawab, penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan baik, karena amanat selalu berjalan beriringan dengan tanggungjawab, dan tentu, tanggungjawab mesti disertai dengan wewenang mewujudkan tanggungjawab itu.

Buktikan saja, setiap program atau agenda kerja yang  harus dijalani, akan berdampak langsung - tak langsung pada keuangan negara yang bersumber dari pajak dan berbagai pendapatan negara lain. Buktikan akuntabilitas atas setiap aksi dan program kerja sungguh clean and clear.

Ketika memilih dan memilah, lalu mengangkat seseorang menjadi petinggi, pembantunya, Presiden sudah mengenali betul integritas, kompetensi, kapabilitas, dan kepiawaiannya dalam menciptakan kinerja terbaik.  Karenanya, mau dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara mandiri. Tentu, memahami dengan seksama makna hakiki dari prinsip independensi untuk melayani rakyat secara adil dan setara.

Hi.. hi.. saya terkekeh kecil, ketika ada yang menelepon, dan mengatakan, "koq bankir jadi menteri kesehatan?" Saya hanya jawab ringan, "apa yang salah?" Boleh jadi, persoalan utama di Kementerian Kesehatan saat ini adalah efektivitas dan efisiensi dan lambannya kinerja penanganan Covid-19 dan layanan kesehatan. Bisa jadi juga, karena telah terjadi reposisi institusi atau ekstensi kesehatan yang lebih mungkin diwujudkan oleh seorang bankir, katimbang dokter.

Tak ada kewajiban kementerian kesehatan harus seorang dokter, seperti halnya, tak ada kewajiban kementerian pemberdayaan perempuan, keluarga, dan perlindungan anak harus dipimpin perempuan. Apalagi, tak sedikit juga dokter, bahkan ahli pertanian yang memimpin beragam bidang bisnis, dari perkulakan, properti, pertambangan, sampai industri perbankan.

Di era post truth yang banyak digoda aneka disrupsi, karena tren kehidupan sedang berkelindan dengan VUCA ( Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) - keriangan, ketidakpastian, kompleksitas, dan kemenduaan (untuk tidak mengatakan keterbelahan, ambivalensia) yang prioritas adalah result - hasil kinerja. Karenanya, KPI (key performance index) menjadi penting.

Jadi? Ya silakan saja.., yang penting adalah bagaimana setiap kinerja dinilai dan ditakar berdasarkan parameter yang jelas, bukan karena takaran lain. Kita yakini saja, pemerintah sudah mempunyai platform kategori dan kriteria jabatan.

Seorang penulis perempuan, lewat status facebook-nya mengingatkan, agar jaket biru yang dikenakan enam menteri baru, itu tak berubah menjadi rompi orange, kelak. Semoga |

Editor : Sem Haesy | Sumber : foto-foto BPMI Setpres2020
 
Sporta
23 Agt 20, 12:51 WIB | Dilihat : 567
Anggur Hijau Douro untuk Bayern Munchen
22 Okt 19, 13:15 WIB | Dilihat : 1478
Pertamax Turbo Ajak Konsumen ke Sirkuit F2 Abu Dabi
03 Sep 18, 12:41 WIB | Dilihat : 2364
Olahraga dan Pelukan Pemersatu
Selanjutnya
Polhukam
17 Apr 21, 15:31 WIB | Dilihat : 389
China dan Tantangan Regional Indonesia
02 Apr 21, 11:07 WIB | Dilihat : 312
Cogan Lampau Politik Lepau Malaysia
31 Mar 21, 15:06 WIB | Dilihat : 406
Kejahatan Rasial Mengancam Warga Asia Amerika
01 Mar 21, 11:09 WIB | Dilihat : 295
Fenomena Politik Miras
Selanjutnya