Kiprah Gubernur Anies Baswedan

Tingkatkan Prestasi WTP dengan Memelihara WTP

| dilihat 132

catatan sém Haésy

Wajah Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta dan A. Reza Patria, wakilnya nampak sumringah.

Senin, 31 Mei 2021, di hadapan Rapat Paripurna, Anies menerima laporan hasil audit negara atas tata kelola anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dipimpinnya, dari Anggota V BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, Bahrullah Akbar.

Dia pantas sumringah, karena BPK memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Artinya Pemprov DKI Jakarta mempunyai kemauan dan kemampuan mengelola anggaran (budget viability) yang baik.

Di balik opini tersebut, terpancar gambaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ketat mengelola anggaran sejak terjadinya pandemi Covid-19, menunjukkan kemauan dan kemampuan maksimum dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk keempat kalinya, secara berturut-turut, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP. Sebelum-sebelumnya, Pemprov yang masih mengelola ibukota negara ini, hanya mencapai opini WDP (Wajar dengan Pengecualian).

Anies beserta Wagub, seluruh aparatur Pemprov, serta pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, mampu memainkan peran dan fungsinya masing-masing untuk menjaga capaian yang membanggakan itu.

Ketika memberi sambutan, seperti biasa, cucu pahlawan yang tegas dalam keramahannya dan berani dalam kearifannya, ini mengucapkan syukur, merespon pemberian Opini BPK yang disampaikan Bahrullah atas lampiran lampiran 3.030 .

"Syukur alhamdulillah BPK RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Alhamdulillah. Opini ini merupakan (capaian) tertinggi yang telah dilakukan Pemprov DKI. Opini WTP ini merupakan opini keempat kalinya secara berturut-turut," kata Anies lagi.

Anies mempersembahkan capaian, itu untuk selueuh pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat dalam wujud menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Anies juga menyampaikan terima kasih pada BPK.

Atas nama Pemprov dan masyarakat DKI Jakarta, Anies berterima kasih kepada BPK RI yang melakukan audit secara amat profesional, serta berikan rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan. Semua itu memacu dirinya dan seluruh aparatur Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas capaian itu.

Anies benar, ketika menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19, itu memantik Pemprov untuk mengoptimalkan perbaikan dan penuntasan berbgagai hal yang perlu diperbaiki oleh Pemprov DKI.

Anies juga benar, ketika menyatakan, predikat WTP ini bukan tujuan akhir. Pemprov secara tanpa henti mesti melakukan perbaikan - penyempurnaan kualitas layanan dan tata kelola keuangan, dimulai dengan pengembangan sistem informasi daerah sampai peningkatan dan penguatan APBD.

Semangat kolaboratif dan apresiatif nampak dalam sambutan itu, ketika Anies juga mengapresiasi BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) -- semacam internal audit-nya pemerintah, yang selama ini telah jadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sistem internal pemerintah.

Meski predikat WTP merupakan hal biasa untuk mereka yang mampu mengelola keuangan daerah dan pembangunan dengan baik, empat kali mencapai predikat tersebut merupakan sesuatu yang patut dimaknai dalam proses lanjut tatra kelola keuangan atau anggaran daerah untuk mencapai kondisi 'bahagia warganya.'

Proses pemeriksaan keuangan atau audit negara mesti terus mengalami perubahan dan penyempurnaan, merambah audit kinerja, yang melampaui capaian good governance sebagai sesuatu yang bersifat necessary condition, capaian minimum. Predikat WTP, kelak harus diposisikan sebagai indikator awal capaian kinerja pembangunan, yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat -- yang antara lain -- bisa diukur dengan 'indeks kebahagiaan,'  yang oleh konstitusi diamanatkan dalam bahsa terang, "anggaran harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat." Kendati, sampai sekarang, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI belum pernah merumuskan parameter kesejahteraan rakyat. Walaupun DPR sudah merumuskan empat indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, gini ratio, dan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan tiga variabel: kecerdasan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Melihat langkah visioner Anies dalam menerjemahkan dan memanifestasikan prinsip otonomi nyata, luas, dan bertanggungjawab dengan mengembangkan kolaborasi atau kerjasama antar daerah (dengan beragam format yang mungkin). Termasuk dalam hal melakukan investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dalam pengembangan bisnis di daerah lain - terutama di sektor pangan.

Mudah-mudahan opini WTP yang dicapai Pemprov DKI Jakarta, sudah termasuk di dalamnya peningkatan audit atas kinerja (tak lagi hanya 20 persen dari seluruh kegiatan audit) untuk mengukur secara obyektif peningkatan kinerja selama ini, yang ditandai dengan berbagai penghargaan atas pencapaian kinerja

Apalagi, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan, disamping memeriksa laporan keuangan, BPK juga bisa memeriksa prestasi kerja masing-masing institusi.

Dari luar pagar, dengan mengamati perkembangan kinmerja Pemprov DKI Jakarta, capaian predikat WTP Pemprov DKI Jakarta, saya melihat cara Anies memimpin manajemen pemerintahan, pembangunan dan penguatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks budget mengtacu pada peningkatan kesejahteraan berbasis keadilan - proporsional, pendidikan, infrastruktur, dan penguatan sosial masuyarakat.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies terang dan jelas memberikan ruang kreatiivitas dan inovasi (dari creativity kick off ke innovation breakthrough). Dengan cara ini capaian predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), mesti dikembangkan dengan memelihara WTP (wealth - terutama asset Pemprov; trust - dengan prestasi kerja; dan proudliness - kebanggaan sebagai pelayan masyarakat)

Dengan cara ini, yang diperkuat oleh kesungguhan menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas, termasuk membentuk 'tim pemberantasan korupsi' di lingkungan internal  - bersinergi dengan inspektorat wilayah, Anies bisa menunjukkan keprigelan - kepiawaian seorang pemimpin.

Bagi para pencerca dan 'alagang aso' para cukong yang hendak merembeskan oligarki, Anies boleh jadi merupakan karang 'penjaga pantai' good governance. Bullian dan fitnah yang gencar dilakukan, akan hilang daya karena kepandiran mereka sendiri, karena tak mampu mengimbangi kecerdasan dan kearifan Anies dalam memimpin.

Pemprov DKI Jakarta, tentu akan lebih punya daya dorong yang kuat, bila seluruh aparatur yang menjadi motor utama manajemen pemerintahan di DKI Jakarta, fokus, fokus, dan fokus pada fungsi utama aparatur negara, sebagai pengemban civil servant dan civic mission. Tidak bergenit-genit, menambah kesibukan -- sekaligus beban -- mengurus organisasi sosial - kemasyarakatan.

Anies mesti terus mengembangkan kemampuannya dan kemampuan Pemprov DKI Jakarta mencapai prestasi-prestasi puncak sampai penghujung kepemimpinannya. Tak hanya dalam skala nasional, regional dan global, yang sekaligus akan meningkatkan harkat - martabat Jakarta. Jauh dari itu, adalah menempatkan Jakarta sebagai pelopor budaya dan keadaban baru paska pandemi nanomonster Covid-19.

Gado gado pake'in terasi

Enak dimakan bersama sama

Capaian WTP tanda prestasi

Kebahagiaan warga tujuan utama

 

Padu Bonjer, 1 Juni 2021

Editor : eCatri | Sumber : sumberfoto akun IG-FB ARB
 
Humaniora
20 Jul 21, 16:09 WIB | Dilihat : 153
Allah Tak Pernah Berjarak
18 Jul 21, 07:48 WIB | Dilihat : 130
Mengambil Iktibar Qurban di Tengah Pandemi
13 Jul 21, 17:52 WIB | Dilihat : 163
Melihat Pandemi dari Kampong
10 Jul 21, 18:51 WIB | Dilihat : 181
Berjuang Bersama Menaklukan Pandemi Covid 19
Selanjutnya
Seni & Hiburan
03 Mar 21, 06:38 WIB | Dilihat : 327
Industri Game Naik Saat Pandemi
01 Mar 21, 15:51 WIB | Dilihat : 265
Ode Buat Artidjo Alkotsar
09 Feb 21, 15:26 WIB | Dilihat : 310
Puisi Gus Nas Ihwal Pers sampai Bencana
Selanjutnya