Aktivasi Telinga dan Benahi Cara Komunikasi

Bang Sèm

Di ujung petang, seorang teman membawa kabar: "Presiden Prabowo ganti lagi Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Jum'at 02/09/26). Kini Syahganda Nainggolan (mantan aktivis mahasiswa ITB) didapuk menjabat Kepala dan Fadli Hartono - mantan staf khusus Menteri Sekretaris Negara yang aktif di Partai Gerindra, diangkat sebagai wakilnya.

Melihat paras dua sosok petinggi Bakom, itu saya percaya komunikasi pemerintah dengan khalayak yang buruk selama ini, bisa diatasi. Saya agak percaya, kali ini Presiden Prabowo menemukan orang yang lebih pas sebagai telangkai 'republik' kepada 'publik' dan 'publik' kepada 'republik.'

Tentang Syahganda, meskipun tak karib, saya 'mengenalnya' cukup lama. Bekas pejabat komisaris BUMN -- Badan Usaha Milik Negara --  yang beberapa kali berjaya mewadahi aspirasi kritis 'luar pagar,' seraya menghidupkan inspirasi "menghimpun yang terserak, mendekatkan yang jauh, mengkaribkan yang dekat untuk berkomitmen saling memuliakan."

Seperti sahabatnya: Ferry J. Juliantono - Menteri Koperasi dan Jumhur Hidayat - Menteri Lingkungan Hidup yang cepat beradaptasi dengan lingkungan beragam atmosfer, Syahganda menjanjikan harapan mampu menjadikan Bakom sebagai wahana komunikasi integrasi kebangsaan.

Akan halnya Fadli Hartono - dilihat dari informasi tentang dirinya, boleh jadi dapat menjadi mitra sekaligus penopang fungsional dan profesional bagi Syahganda.

Pendek kata, dengan menyegarkan komitmen kolaboratif, keduanya dapat saling meneguhkan integrasi gagasan dan integritas dalam menggerakan Bakom sebagai ajang komunikasi dan edukasi dalam mengelola informasi yang jernih.

Di tengah arus besar perubahan dramatik (transformasi) minda dan jiwa bangsa --  yang kerap kecewa oleh model dan aksi komunikasi yang 'tepuk dada tanya selera,' dan kerap menempatkan rakyat (tanpa kecuali kalangan cendekia, akademisi, kaum perempuan dan khalayak kritis) dengan pendekatan lawan dan kawan.

Setop kebiasaan buruk menghadapi kritik khalayak dengan meluahkan emosi berlebihan. Setop menjadi kuda hela sikap terlampau ambisius. Kembalilah ke niat awal "meminta kekuasaan" dari rakyat untuk melayani rakyat (sesuai kaidah civil servant dan civic mission), bukan untuk melecehkan dan menghardik mereka. 

Dendangkan 'Lancang Kuning'

Senantiasalah berusaha menanamkan di nalar dan nurani spirit "melayani rakyat itu mulia." Aktivasi telinga, supaya lebih kerap mendengar dan menyimak aspirasi rakyat. Supaya kelak kian mudah bergerak ke paradigma komunikasi dari peoples follow government, menjadi government follow peoples.

Belakangan hari, bahkan terkesan komunikasi pemerintah dengan rakyat berjarak secara budaya. Jauh dari prinsip dasar good governance dan good government. Relasi sosial dan politik terseret ke dalam pola interaksi yang menimbulkan kesan jauh kata dari realita, "kusangka tebu di pinggir tebing /  kiranya aur di pinggir bibir / kusangka jujur pancaran batin / rupanya palsu penghias zahir" (SM Salim, 1979).

Perkembangan cepat transformasi budaya bertopang pilar sains dan teknologi dengan skala tebaran singularitas yang luas, bertelekan semangat 'kebenaran imitasi' sesuai dengan ragam kepentingan dan hasrat yang tular secara multimedia, multichannel, dan multiplatform, menuntut tata kelola komunikasi pemerintah yang baik, sekaligus cerdas, bernas, tangkas, dan trengginas.

Wawasan kebudayaan (sosial, sains, teknologi, ekonomi, politik, dan agama) pengelola badan komunikasi (bakom) pemerintah menjadi penting. Apalagi ketika hendak sungguh membangun komunikasi yang efektif dan efisien dalam mengelola aspirasi dan inspirasi.

Bakom dapat menjadi organ strategis pemerintah dalam menghela gagasan-gagasan idealis yang melekat pada trilogi penyelenggaraan negara: Tata kelola pemerintahan yang kudu faham secara siapa rakyatnya sebagai subyek; Pola pembangunan bagaimana yang harus dilakoni, terutama dalam menentukan prioritas kinerja; Peningkatan kualitas insan bagaimana yang kudu dicapai, sehingga akan mampu mewujudkan partisipasi rakyat secara substantif (aktif, kritis, korektif dan terbuka).

Lebih keraplah menyadari, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan negara kini, laksana mengelola kapal besar yang berlayar di lautan dalam, ditingkah topan dan badai, petir dan guruh, serta petaka gempa bumi yang menghantarkan tsunami. Karenanya, nakhoda - mualim dan para 'anak buah kapal' kudu paham, bahwa dalam situasi yang demikian, rakyat hanya memerlukan 'cara' mengatasi keadaan dan bukan 'alasan' - apalagi klaim dukungan rakyat.

Siapapun yang diamanahkan sebagai nakhoda oleh rakyat harus sungguh faham rakyat tidak pernah menjual daulat. Rakyat hanya meminjamkan 'kekuasaan' untuk kurun waktu tertentu.

Karenanya, kala merasa kapal besar 'Indonesia' sedang melintasi laut yang tenang, keraplah mendendang tembang "Lancang Kuning" : Lancang kuning berlayar malam / Haluan menuju ke laut dalam / Kalau nakhoda kuranglah faham /  Alamatlah kapal akan tenggelam / Lancang Kuning menentang badai / Tali kemudi berpilin tiga / Lancang Kuning berlayar malam..

Sekali sekala dendangkan juga tembang "Patah Kemudi" : Patah Kemudi di laut Tenang / Haluan menuju laut Utara / Laut Luas Boleh direnang / Asalkan dapat hidup bahagia // Perahu Karam di malam hari / Dipukul ombak dari Selatan / Laut luas boleh arungi / Asal Nakhoda Tahu Pedoman.

Benahi Cara Berkomunikasi

Boleh jadi pilihan Presiden Prabowo sudah menyadari, bahwa Bakom merupakan lembaga strategis yang kudu dikelola baik oleh mereka yang paham menggunakan nalar dan rasa (akal budi) dalam melakukan proses menguji dan menebar-tularkan informasi yang benar. Hidupkan unit kerja yang membawahi fact checker untuk menyampaikan informasi tepat !

Maknanya, tata kelola komunikasi dan informasi pemerintah kudu dijalankan secara jelas (transparance), wajar (fairness), bertanggung jawab (responsible), dapat dipertanggung-jawabkan (accountable), dan mandiri (independence) yang mampu membangun landasan kepercayaan khalayak.

'Ciptakan' kebijakan operasional dan teknis yang mampu menjangkau nalar, naluri dan nurani khalayak dengan mendahulukan (prioritas) platform singularitas (digital) sesuai dengan perangkat yang digunakan sebagian terbesar rakyat (selular).

Gunakan bahasa ('ruh informasi') yang arif sesanding narasi -- diksi dan artikulasi -- yang baik (berdimensi etik dan estetik)., sederhana, ringkas, mudah difahami, jernih (tak terkontaminasi oleh sesanti dan jargon birokrasi).

Benahi cara berkomunikasi sesuai prinsip kepemimpinan (ingat ulang pesan HOS Tjokroaminoto kepada Bung Karno dan Hamka : menulislah laksana wartawan, bicaralah laksana orator).

Lantas? Bangun kolaborasi (melampaui koalisi) dan ruang kontribusi khalayak melalui komunitas non pemerintah, unit kerja pemerintah daerah yang andal (misalnya, Jalahoaks di Pemprov DKI Jakarta, yang meraih posisi terbaik tingkat dunia dalam aksi antihoaks, termasuk pelibatan kaum muda sebagai Duta Antihoaks Jakarta).

Pahami baik-baik, kolaborasi pemerintah dan khalayak adalah cara untuk memahami hakikat, "demokrasi adalah cara mencapai harmoni kebangsaan." Ini juga, agaknya, yang kudu menjadi sesanti Kepala Bakom dan seluruh staf-nya. | 

[ Parakan Muncang - Padu Bonjer, 04/10/26 ]

ARTIKEL TERKAIT : Pemprov DKI Jakarta Siapkan Jagoan Dutahoaks untuk Lawan Hoaks