Cara Gampang Joko Widodo Selesaikan Utang Luar Negeri
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | Bagaimana Calon Presiden Joko Widodo menyelesaikan utang luar negeri? Ini cara gampang yang disampaikannya dalam Debat Capres (Minggu, 15/6). "Berkaitan dengan utang bisa kita selesaikan bertahap dengan adanya efisiensi APBN, menekan kebocoran dan membangun sistem e-budgeting, e-audit, e-purchasing bisa menyelesaikan persoalan secara efektif dan efisien," ujarnya menjawab pertanyaan moderator.
Menurut Joko Widodo, utang Indonesia yang jumlahnya ribuan triliun bisa diatasi secara bertahap dengan cara efisiensi anggaran dan menekan kebocoran APBN. Selebihnya adalah dengan cara melakukan efisiensi yang akan menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). "Ada sisa dan sisa itu akan digunakan menyelesaikan utang yang ada," terangnya. Silpa itu bisa digunakan untuk melunasi kewajiban utang pemerintah. Berulang kali Joko Widodo menyebut tentang program electronic tools, bahkan ketika menjawab pertanyaan tentang investasi.
Utang luar negeri merupakan sebagian total utang suatu negara yang diperoleh dari kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri tidak hanya pemerintah, melainkan juga perusahaan atau perorangan. Utang luar negeri pemerintah, diperoleh melalui Bank Dunia dan institusi keuangan internasional. Akan halnya utang luar negeri perusahaan, diperoleh dari kreditor, seperti perbankan asing.
Utang luar negeri disebabkan oleh debt trap berupa hasrat berutang untuk memenuhi keperluan belanja negara yang melebihi pendapatan negara, seperti pinjaman yang pernah dilakukan pemerintahan Soeharto kepada IMF (Internatioal Monetery Fund) ketika mengalami krisis 1996-1997. Utang luar negeri Indonesia bermula dari diambil-alihnya utang pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Ketika terjadi peralihan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, posisi utang luar negeri Indonesia berjumlah USD2.1 miliar.
Presiden Soeharto mewariskan utang luar negeri kepada Presiden BJ Habibie, sebesar USD60 miliar. Presiden BJ Habibie mewariskan utang luar negeri sebesar USD75 miliar kepada Presiden Abdurrachman Wahid. Utang Luar Negeri itu kemudian membengkak sehingga USD135 miliar, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melanjutkan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz.
Data Bank Indonesia menunjukkan, pada Desember 2013 utang luar negeri Indonesia sudah mencapai USD 264,1 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan 4 persen per tahun, dari. Secara tahunan utang luar negeri tersebut hanya tumbuh 4,6 persen, lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 12 persen.
Hendy Sulistiowaty, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia kepada wartawan, paruh terakhir Februari 2014 (20/2) menyebut, tren perlambatan perekonomian domestik sepanjang 2013 tercermin pada perkembangan triwulan utang luar negeri." Dilihat dari posisinya, utang luar negeri saat ini mencapai 30,2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Penyebab utamanya adalah utang luar negeri sektor publik, sebesar USD 123,5 miliar atau terkoreksi sebesar 2 persen. Dan, utang luar negeri swasta mencapai USD 99,8 miliar atau tumbuh 11,3 persen. Menurut Hendy, "Utang swasta lebih besar dari utang publik (pemerintah), ini seiring peran swasta lebih dominan dalam perekonomian, jadi butuh financing."
Menurut data BI, utang luar negeri jangka panjang sebesar USD 217 miliar atau mencapai 82,1 persen dari total utang luar negeri. Utang luar negeri jangka panjang sektor publik mencapai USD 116,8 miliar atau 94,6 persen utang luar negeri publik. Sementara utang luar negeri jangka panjang sektor swasta sebesar USD 99,8 miliar atau 71,1 persen dari total utang luar negeri swasta.
Jadi, utang ini yang akan dibayar cicil oleh Joko Widodo dengan menggunakan Silpa. Cara gampang itu menunjukkan Joko Widodo sebagai Capres 2013 tidak cukup mafhum tentang utang luar negeri. | bang sem
