Demokrasi Indonesia Tak Pernah Padam

N. Syamsuddin Ch. Haesy

FORUM Demokrasi Bali alias Bali Democratic Forum 2014 yang akan digelar di Nusadua – Bali adakah keniscayaan. Forum yang bakal dihadiri oleh Sultan Brunei Darussalam, Presiden Filipina Benigno Aquino dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Sebelas LSM (lembaga swadaya masyarakat ?) mengatas-namakan aktivis pro demokrasi memandang forum itu tak perlu lagi digelar. Alasannya, pengesahan RUU Pilkada via DPRD oleh DPR RI, telah mematikan demokrasi. Ketika berlangsung proses pemilihan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI yang menggunakan sistem pemilihan langsung, mereka pun ribut : ini bertentangan dengan Pancasila dsb, dst, etc... Prekkkk !!

Indonesia tetap negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan demokrasi tidak mati di negeri ini. Apalagi, Presiden SBY sekembali dari kunjungan menghadiri Sidang Umum PBB di New York dan penganugerahan Doctor Honoris Causa di Universitas Kyoto, kontan menerbitkan Perppu No. 1 dan No.2 Tahun 2014 yang mendorong proses pemilihan kepala daerah langsung.

Sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tak pernah demokrasi  mekar seperti sepuluh tahun terakhir. Kondisi demokratis itu pula yang memungkinkan di negeri ini, terjadi proses luar biasa: berkembangnya lembaga-lembaga non government, kebebasan pers (meski dipatahkan sendiri oleh pengendali media), dan kebebasan bersuara seluruh lapisan rakyat.

Sepanjang sepuluh tahun ini juga lahir para komentator politik karena diberikan panggung oleh media dengan sangat maraknya, meski kualitasnya tak hebat – hebat. Masih terjebak oleh subyektivitas konyol dan lari dari atmosfir sosiologis masyarakat.

Di negeri ini, demokrasi tak pernah mati. Selama sepuluh tahun ini, bahkan, ibarat nyala pelita, api demokrasi tak pernah padam, meski hanya sekejap. Selama masa itu juga, mereka yang menolak Forum Demokrasi Bali bisa hidup tanpa gangguan, meski argumen-argumen yang mengemuka dalam menyikapi perubahan yang terjadi, seringkali tak menunjukkan kematangan dalam memandang demokrasi sebagai cara untuk mencapai harmoni.

Pandangan-pandangan tentang demokrasi yang merebak dan dilahap begitu saja oleh media, masih sekadar copy paste dari pemikiran dan pandangan Barat, dan belum melahirkan persepsi dan pemikiran genuine. Terutama karena terlalu budaya demokrasi belum tamat dipelajari.

Padahal, di tengah masyarakat, hampir setiap hari berkembang pemikiran dan perdebatan tentang hakikat beragam hal, yang membuktikan, rakyat justru telah mempraktikan demokrasi dengan cara yang jauh lebih elegan. Hal itu merupakan kondisi yang terbentuk karena Indonesia mengalami proses panjang dalam memahami dan melaksanakan demokrasi.

Indonesia pernah mengalami dekade demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di masa pemerintahan Bung Karno, demokrasi Pancasila di masa pemerintahan Soeharto, dan selama sepuluh tahun terakhir selepas reformasi, bertumbuh sebagai demokrasi Indonesia yang sedang menemukan format dan formulanya yang paling tepat.

Masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk melanjutkan pengembangan demokrasi  dengan belajar dari pengalaman masa lalu. Forum Demokrasi Bali relevan untuk terus diselenggarakan (siapapun Presiden-nya) untuk mengorganisasi  proses pembelajaran - dialog yang komprehensif  dalam  demokrasi. Dengan forum ini, sangat dimungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan  democracy best practices dalam melaksanakan demokrasi yang khas, bahkan boleh jadi, jauh lebih baik dibandingkan dengan demokrasi a la Perancis dan Amerika Serikat. 

Apalagi, Forum Demokrasi Bali, juga bertujuan mempromosikan kerjasama antar negara dalam pengembangan kelembagaan sosial dan politik untuk  kepemerintahan yang demokratik. Tujuan ini menarik digaris-bawahi, karena seperti pernah diungkap  Kevin Rudd   ketika masih menjabat Perdana Menteri Australia, demokrasi bukan  milik barat  ataupun timur. Demokrasi adalah tetapi milik seluruh umat manusia  sebagaimana tercantum dalam  Deklarasi  Hak-Hak Asasi Manusia.

Xanana Gusmao pernah pula menyatakan, Demokrasi tidak berkembang sendiri, tetapi harus  sejalan dengan sejumlah aspek lain yang membentuk peraturan internasional. Meskipun begitu, menurut Sultan Brunei Darussalam  Hassanal Bolkiah,  Demokrasi di kawasan Asia  memiliki kekhasan. Karenanya, proses demokratisasi  tidak pernah berhenti. Termasuk sikap dan pandangan negara-negara tertentu yang melihat demokratisasi dalam konteks road map perubahan sistem ketata – negaraan dengan prioritas keperluan rakyatnya masing-masing.

Tak ada alasan untuk menghentikan Forum Demokrasi Bali, karena Demokrasi di Indonesia tak pernah padam, apalagi mati.. Forum ini penting dan bermanfaat besar untuk mereka yang sungguh berjiwa demokratis..|