Mahkamah Konstitusi Thailand Menggantang Nasib Ung Ing

Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, 38, boleh jadi sudah mengira kalau dia bakal dikenakan sanksi oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Lantaran khalayak bergerak, melakukan aksi demo, meminta dirinya mundur dari jabatan puncak pemerintahan, menyusul petisi 36 senator yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Thailand yang berwibawa, itu telah memberi sanksi skorsing kepada Paetongtarn yang juga biasa dipanggil Ung Ing, itu (Selasa, 1/7/2025). Sanksi skorsing selama 15 hari, itu  dijatuhkan untuk kepentingan penyelidikan Mahkamah Konstitusi atas Ung Ing.

Mahkamah Konstitusi Thailand seolah menggantang nasib Ung Ing yang kedapatan melakukan pembicaraan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen yang masih sangat besar pengaruhnya.

Dari cuplikan audio yang tular, dalam percakapan dengan Hun Sen yang dipanggilnya 'uncle' (paman), ia bicara perihal kasus yang di perbatasan Thailand - Kamboja, yang 'memanas' sejak Mei lalu. Pemicunya adalah tewasnya seorang tentara Kamboja.

Friksi, bahkan sengketa itu sebetulnya sudah berlangsung puluhan tahun, dan tak pernah selesai. Percakapan Ung Ing dengan Hun Sen tak akan memicu kemarahan dan menaikkan tensi politik di Thailand, bila saja Ung Ing tak terpeleset pikir dan lidah,  mengkritik komandan militer Thailand.

Kalangan politisi Thailand memandang, Ung Ing tak sepatutnya mengkritik komandan militer Thailand, itu. Karena hal tersebut merupakan persoalan dalaman yang semestinya bisa dia sampaikan di lingkup internal pemerintahannya.

Sejak sanksi skorsing dijatuhkan kepadanya, Ung Ing sudah beberapa kali meminta ma'af. "Jika Anda mendengarkannya dengan saksama, Anda akan mengerti bahwa saya tidak bermaksud jahat. Inilah yang akan saya fokuskan dan luangkan waktu untuk menjelaskannya secara menyeluruh," kata Ung Ing kepada pers.

Tapi, agak sulit baginya. Rekaman audio yang bocor itu telah membuat anggota parlemen konservatif mmarah. Mereka menuding Ung Ing melemahkan militer Thailand dan meninggikan posisi Hun Sen alias Kamboja.

Untuk Negara

Alhasil, Ung Ing yang selalu terlihat santun, itu dianggap telah mereduksi 'nation digtnity' Thailand. Anggota parlemen dan khalayak yang bergerak menentang dan menuntutnya mundur dari jabatan tak lagi menghiraukan alasan dan argumentasinya.

"Saya tidak bermaksud melakukan itu untuk kepentingan saya sendiri. Saya hanya memikirkan cara menghindari kekacauan, menghindari pertikaian, dan menghindari jatuhnya korban jiwa," kata pemimpin partai Pheu Thai, itu.

Partai Pheu Thai -- yang mengusung tema besar perubahan -- bersama partai Move Forward pimpinan Pita Limjaroenrat yang memenangkan Pemilu (14/5/25) tapi dibubarkan Mahkamah Konstitusi (lihat: Kemenangan Besar Gerakan Perubahan di Thailand)

Ung Ing mengemukakan,  percakapan teleponnya dengan Hun Sen sepenuhnya, "lebih dari 100 persen... untuk negara."

Apa boleh buat, peristiwa itu dimanfaatkan oleh para anggora parlemen konservatif, terutama United Thai Nation Party sebagai momen untuk menjatuhkan dirinya.

Ung Ing dan partai Pheu Thai yang dipimpinnya, bersama Move Forward dua tahun lalu, dianggap sebagai partai yang membuka jalan perubahan dan memungkinkan berakhirnya kekuasaan pemerintah yang didukung rezim militer.

Menjanjikan Harapan

Itu sebabnya, setelah kemenangannya dalam Pemilu Thailand 2023, Ung Ing tak langsung menjabat PM, karena tak berhasil meyakinkan 230 senator yang amat berpengaruh dalam menentukan siapa yang bakal menjabat PM.

Atas keputusan Mahkamah Konstitusi, Srettha Thavisin diangkat sebagai PM Thailand. Namun, Thavisin kemudian dipecat (14/8/24) karena mengangkat mantan pengacara dengan catatan kriminal sebagai Menteri.

Setelah itu barulah partai-partai yang berkoalisi dengan Pheu Thai memilih Paetongtarn Shinawatra untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand sebagai PM.

Keberadaan Paetongtarn (Ung Ing) sebagai PM mulai menjanjikan harapan. Ia memimpin kabinetnya berjuang menghidupkan kembali ekonomi yang lemah. Aksi diplomasinya banyak dipujikan. Tak hanya di lingkungan ASEAN. ( Baca: Cantik Rupa Elok Pikir)

Dalam pertemuan APEC ke 31 di Lima (15/11/24) Ung Ing melakukan pembicaraan khas dengan Presiden Tiongkok Xi Jin Ping. Ketika itu ia menampakkan performa pesona personanya sebagai yunior yang paham menempatkan diri, sehingga Xi Jinping menegaskan, bahwa Tiongkok dan Thailand adalah tetangga yang dekat dan bersahabat, dengan ikatan kekeluargaan antara warga Tiongkok dan Thailand yang kembali terjalin.

Presiden Xi bahkan agak bernostalgia dan mencatat bahwa tahun 2025 menandai peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Tiongkok-Thailand sebagai “Tahun Emas Persahabatan.”

Tiongkok siap bekerja sama dengan Thailand dan mendukung upaya modernisasi kedua negara, dan mendorong kemajuan yang lebih besar dalam membangun masyarakat Tiongkok-Thailand dengan masa depan bersama.

Bintang KTT ASEAN

Presiden Xi, bahkan mengingatkan kedua pihak harus mempercepat pembangunan Jalur Kereta Api Tiongkok-Thailand, memperluas kerja sama di bidang-bidang yang sedang berkembang seperti energi baru, ekonomi digital, dan kecerdasan buatan, meningkatkan pertukaran budaya, pendidikan, pemuda, dan pertukaran antarmasyarakat lainnya, serta menyelenggarakan acara-acara seperti pemujaan relik gigi Buddha di Thailand.

Tak hanya itu, Presiden Xi juga menegaskan, Tiongkok siap memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Thailand dalam mekanisme multilateral seperti Kerja Sama Lancang-Mekong, ASEAN, BRICS, dan APEC untuk menjaga persatuan dan kerja sama ASEAN dan negara-negara regional serta memberikan kontribusi positif bagi perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran regional.

Ketika berlangsung KTT ASEAN ke 46 di Kuala Lumpur, Ung Ing jadi bintang. Ia menjadi satu-satunya perempuan di antara kepala pemerintahan dan kepala negara Asia Tenggara dan termuda.

Di forum Asia Tenggara, itu Ung Ing menyoroti dampak signifikan dari pengenaan tarif Amerika Serikan belum lama berselang. Dengan anggun dia memperingatkan bahwa keputusan tarif Presiden AS Donald Trump tersebut membentuk kembali dinamika perdagangan global dan menantang prospek ekonomi ASEAN. (baca: Cantik Rupa Elok Pikir )

Mungkinkah Paetongtarn - Ung Ing, mengalami nasib yang sama dengan ayahnya Thaksin Shinawatra -- yang kini juga penasehat Danantara Indonesia -- dan bibinya Ying Luck Shinawatra yang diturunkan dari kursi Pm Thailand?  Mahkamah Konstitusi Thailand memerlukan waktu dua pekan untuk mengumumkan hasil penyelidikannya.

Bila ia juga diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, Ung Ing akan menandai naik dan turunnya clan Shinawatra dalam politik dan pemerintahan Thailand. Termasuk PM kedua yang diberhentikan sejak Pemilu Mei 2023.

Akankah juga ia melawan seperti ayahnya -- sebelum akhirnya hidup dalam pengasingan luar negeri -- ?  Thaksin melakukan perlawanan sendiri atas tuduhan menghina monarki atas wawancara yang dia berikan kepada surat kabar Korea Selatan sembilan tahun lalu. Sidangnya dimulai pada hari Selasa. Hari yang sama Ung Ing diskors.

Budaya Politik Thailand

Thaksin Shinawatra, ayahnya, dicatat pemerhati dan analis politik Thailand sebagai pemimpin politik yang kontroversial, yang kembali ke Thailand pada tahun 2023 setelah 15 tahun dalam pengasingan.

Ia merupakan tokoh paling terkenal yang menghadapi dakwaan berdasarkan hukum penghinaan terhadap raja yang terkenal di negara itu. Isu semacam itu dalam bentuknya yang lain, yang kini sedang  digunakan lawan politik Ung Ing untuk 'menggusur'-nya dari kursi PM Thailand.

Kepulangan Thaksin merupakan bagian dari kompromi besar antara Pheu Thai dan mantan musuh konservatifnya. Mereka, termasuk militer, yang menggulingkan dua pemerintahan Shinawatra melalui kudeta, dan kelompok-kelompok yang dekat dengan monarki.  Koalisi Ung Ing sudah goyah dengan mayoritas tipis setelah sekutu konservatif utama meninggalkannya dua minggu lalu.

Keputusan hari Selasa seolah momok, menampakkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan pemerintahan, yang menurut para kritikus dapat dijadikan senjata untuk menargetkan lawan politik.

Mahkamah Konstitusi Thailand telah membubarkan 34 partai sejak 2006, termasuk partai reformis Move Forward, yang memenangkan kursi dan suara terbanyak dalam pemilihan 2023 tetapi diblokir untuk membentuk pemerintahan.

Titipol Phakdeewanich, dosen ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani berpendapat, "Penangguhan berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya tidak terjadi. Tetapi kebanyakan orang dapat melihat legitimasinya karena percakapan yang bocor benar-benar membuat orang mempertanyakan, apakah PM benar-benar membela kepentingan negara?" Itulah budaya politik Thailand, yang tidak menghiraukan proses politik yang sebenarnya.

Selama masa skorsing, Wakil PM akan bertindak sebagai penjabat pemimpin negara. Namun, Ung Ing akan tetap berada di kabinet sebagai menteri kebudayaan, yang baru dijabatnya menyusul perombakan kabinet yang disahkan beberapa jam sebelum ia diberhentikan sementara. Ah.. Ung Ing.. | sharia, haèdar