Saling Menjebak, Melupakan Substansi
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM. Debat Capres Cawapres putaran akhir di Bidakara, Sabtu malam (5/7) rada hot. Masing-masing pasangan, memasang jurus ‘kejarlah daku kau kutangkap.’ Prabowo – Hatta konsisten menghadirkan pesona personanya yang mengalir begitu saja. Jokowi – JK juga konsisten dengan pesona persona yang intip kelemahan, menyerang, dan ngeles.
“Debat malam ini lebih fokus pada saling menjebak dan lupa substansi,” komentar Dr. Said Didu, mantan Ketua Perhimpunan Alumni IPB melalui celotehnya di akun twitter-nya.
Debat bertema Pangan, Energi, dan Lingkugan Hidup yang dipandu Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof Sudharto P Hadi itu membuka celah para pasangan saling ngulik. Moderator memimpin debat ini dengan baik.
Hatta membuka dengan menghadirkan policy design di tiga bidang itu, bila kelak memimpin. Jusuf Kalla mengungkap hal yang nyaris sama, ditambah dengan cuitan genit, “Semua sudah dilaksanakan, bukan pidato.”
Soal impor beras, Prabowo mengungkapkan, Jusuf Kalla mendukung impor beras. Ia mengungkapkan, dirinya sebagai anggota Golkar, pernah ditegur Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar, sekaligus Wakil Presiden.
"Saya saat itu konsisten ingatkan pemerintah menolak beras impor, Bapak (JK) panggil saya, dengan begitu Bapak mendukung impor beras?," katanya.
Soal impor beras ini, Hatta mengingatkan, JK sangat tahu. “Impor beras dilakukan kalau ada gangguan iklim ekstrem di tanah air,” tukasnya. Hatta juga mengungkapkan, sejak 2000 tidak ada impor beras, karena sesungguhnya sudah swasembada pangan. "Justru Indonesia pada 2008, surplus beras bahkan kita membantu beras Filipina," katanya.
Prabowo Subianto mengingatkan JK, untuk jangan berpura-pura tidak memiliki dosa atau kelemahan. "Kalau pura-pura tidak ada kelemahan, dosa kepada rakyat," katanya. Hal itu disampaikannya, ketika menanggapi pertanyaan JK yang menyentil kasus kelemahan dan ketidakberesan.
Prabowo juga menjelaskan soal istilah "kleptokrasi" yang diungkapnya saat kampanye di Bandung. Menurutnya, hal itu ia kemukakan untuk mengingatkan rakyat Indonesia agar jangan sampai demokrasi yang sudah dibangun dirusak sendiri. “Makna kleptokrasi itu, bisa saja seperti pemerintah yang membuat kontrak atau perjanjian, tapi merugikan rakyat,” ungkapnya.
Prabowo juga mengingatkan Jokowi yang pernah mengungkapkan koperasi tidak relevan lagi dengan petani. Menanggapi hal itu, Jokowi menganggap Prabowo keliru dan salah dengar soal pandangan Jokowi terkait koperasi. "Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar, tidak mungkin seorang Jokowi menganggap petani tidak perlu koperasi," kata Jokowi.
Jokowi ngeles dengan mengatakan, semua orang tahu bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia." Hanya masalahnya di desa ada beberapa hal yang harus dituntaskan baik yang berkaitan dengan dengan perangkat desa maupun kelembagaan di tingkat desa," katanya.
Seperti diberitakan Vivanews (Rabu – 18/6) saat berkampanye di Indramayu (Selasa, 17/6) Calon Presiden nomor urut 2 itu menganggap koperasi untuk para nelayan dan petani di Indonesia sudah tidak efektif lagi. Kata Joko Widodo, ketika itu, dengan adanya koperasi tidak cukup membantu para nelayan dan petani dalam hal permodalan. Menurut dia, paling efektif adalah dengan memberikan bantuan langsung supaya subsidi pemerintah untuk petani dan nelayan itu langsung dirasakan.
Dalam debat Sabtu malam itu, Jokowi mengemukakan, dalam UU Desa sudah digariskan penganggaran dana sebesar Rp1,4 miliar perdesa. Karenanya, dia memandang perlunya badan usaha milik desa dalam bentuk koperasi atau yang lain. Saat kampanye di Indramayu, itu Jokowi berencana mendirikan Bank Agro Maritim dan Bank Agro Bisnis. Tapi dalam debat Sabtu malam, dia mengatakan, "Alangkah lebih baiknya dalam bentuk koperasi."
Akan halnya Prabowo-Hatta sangat kuat berkomitmen memberdayakan kembali koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. | noora
