Nagabonar Melawan Sembilan Naga

AKARPADINEWS.COM | RUANG rapat itu sangat kecil dibandingkan dengan ruang rapat pejabat tinggi kebanyakan di negeri ini. Berada di bagian belakang Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat. Terletak persis di bawah mushalla, tempat semua orang di rumah dinas, itu salat berjamaah, diimami Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar.

Di ruang rapat itu, beberapa kali, hingga malam larut, Deddy menjawab pertanyaan yang saya ajukan, seputar sikapnya terkait dengan penegakan hukum, termasuk Undang-Undang perlindungan Lingkungan Hidup.

Deddy sudah sangat geram. Dia kecewa berat. Dia mengungkapkan, negeri ini seolah-olah sudah menjadi rimba raya. Hukum tak bisa tegak di atas kasus-kasus pelanggaran hukum perlindungan lingkungan hidup.

“Seolah-olah, orang, siapa saja dengan uang dan kuasa yang dimilikinya dapat bertindak semena-mena atas alam dan lingkungan hidup,”tukasnya.

Dia mengambil sikap: siapapun yang merusak alam dan melanggar undang-undang perlindungan lingkungan hidup harus dilawan.

“Saya sampaikan ini dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, juga dalam berbagai rapat koordinasi, baik di daerah maupun di Pusat,”tukasnya.

Sabtu, 21/5, sikap yang sama dengan kalimat, bahasa, dan aksentuasi yang sama, Deddy menyampaikannya di hadapan forum diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat.

Dengan suara berat, menahan geram, dan mata berkaca-kaca, di hadapan peserta diskusi itu, Deddy yang sohor dengan julukan Nagabonar, itu tak kuasa menahan perasaannya. Terutama, ketika berbicara tentang dampak buruk reklamasi terhadap kerusakan alam dan lingkungan di wilayah Jawa Barat.

Deddy menjelaskan, sebagian besar material yang digunakan untuk reklamasi di pantai utara Jakarta, membangun pulau-pulau bagi kepentingan hasrat orang kaya, itu diambil dari wilayah Bogor Barat. Sudah lama Deddy menduga hal ini.

Beberapa waktu berselang, jauh sebelum kasus reklamasi itu mencuat menjadi pembicaraan publik, seperti katanya kepada saya setahun lalu, dia melakukan inspeksi mendadak ke lokasi penambangan batu di wilayah perbatasan Bogor Barat dengan Kabupaten Tangerang.

“Gila. Lingkungan di sana rusak parah. Penduduk setempat mengalami infeksi saluran pernafasan akut akibat debu yang timbulkan oleh arus angkutan batu dan pasir,”ujarnya.

Tak hanya itu. Infrastruktur untuk jalur transportasi umum, juga rusak parah. Suatu kali, ketika dia melakukan inspeksi mendadak ke sana, para sopir truk pengangkut material itu, diperintahkan para bos mereka, meninggalkan mobil begitu saja di jalan.

“Berjam-jam terjadi macet. Aksi itu sengaja. Itu adalah perlawanan. Tidak boleh dibiarkan. Tindakan harus diambil,” ujarnya kemudian.

Deddy tidak berhenti. Dia datang lagi ke lokasi yang sama. Kini masyarakat yang melakukan protes. Deddy menghadapi mereka. “Allah hanya sekali menciptakan alam dan kita merusaknya. Coba pikirkan,” ujarnya.

Masyarakat paham dan balik mendukung tindakan yang ditempuhnya. Dari pertemuannya dengan masyarakat, dan kemudian para sopir truk, itu Deddy tahu, ke mana sungguh batu dari lokasi penambangan batu, itu di bawa. Ke lokasi reklamasi.

80 persen material batu untuk kepentingan reklamasi pantai utara Jakarta, diperoleh dengan merusak alam dan lingkungan hidup di Bogor Barat, yang akan menjadi kabupaten baru, itu.

Deddy menghubungi Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta, tak mendapat respon. Deddy juga menelepon Gubernur Banten, Rano Karno yang wilayahnya juga dilalui, dan lumayan rusak. Tapi, sama, tak ada respon.

Akhirnya, Deddy meminta para pemilik kendaraan angkutan itu bertemu di kantor eks karesidenan Bogor.

Melalui mereka, Deddy menyampaikan solusi, agar orang-orang yang membayar mereka untuk mengangkut galian batu, itu membangun jalan khusus tambang yang tidak menggunakan jalan umum.

“Supaya kalian tidak merusak jalan umum sebagai fasilitas bagi kepentingan orang banyak,”ujar Deddy.

Meski tahu apa yang disampaikannya akan menguap begitu saja, Deddy harus menyampaikannya. Dia ingin menyampaikan pesan kepada para pengusaha yang berada di hulu, untuk bertanggungjawab. Bila tidak direspon, Deddy tak segan-segan menutup jalur transportasi umum untuk mereka.

Makin dalam Deddy mendalami hal ini, makin diketahui, galian batu dan rusak parah jalan yang dilalui truk-truk itu, hanya untuk kepentingan pembangunan reklamasi di pantai Jakarta Utara itu.

Dari para pengemudi dan pemilik kendaraan angkut batu, itu Deddy mengetahui, telah terjadi pungutan liar yang membuatnya kian geram. Rata-rata perhari terjadi pungli mencapai Rp240 juta, yang didistribusikan ke delapan pihak. Artinya dalam setahun terjadi pungli Rp80.4 miliar, di situ saja, hanya untuk membangun 17 pulau reklamasi di Jakarta Utara.

Daerah penambangan batu, itu seolah-olah menjadi daerah tak bertuan, yang diatur oleh kepanjangan invisible hand, para pemilik uang di balik 17 pulau reklamasi itu.

Deddy menghela nafas, dia kemukakan, di hadapan anggota DPR RI ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Lingkungan Hidup, dia mengungkapkan, “Sebuah peradaban janganlah dibangun dengan cara-cara maksiat, serta mengorbankan kepentingan masyarakat lain dan lingkungan wilayah lain.”

Kalimat yang sama disampaikan Deddy di hadapan Rapat Koordinasi tingkat pusat, dan kemudian disampaikannya di hadapan diskusi yang digelar WALHI, itu.

Di hadapan para aktivis lingkungan, kembali Deddy menegaskan, pembangunan yang dilakukan jangan memindahkan bencana dan kemiskinan dari tempat yang satu ke tempat lainnya.

"Janganlah membangun Jakarta dengan cara memindahkan bencana ke daerah lain, janganlah membangun Jakarta dengan cara memindahkan kemiskinan ke daerah lain," ungkapnya.

Salah seorang anggota DPR, sempat guyon dan menyebut, akankah “Nagabonar” menang melawan “9 (Sembilan) Naga”? 

Deddy merespon dengan senyum pahit. “Walaupun saya tahu saya tidak akan menang, walaupun saya tahu jauh dari menang, tetapi saya akan melawan terus sampai saya mati. Siapa tahu saya mati dalam keadaan melawan,” ujarnya. Artinya syahid.

Deddy mengucapkan itu dalam konteks menunjukkan komitmennya menyelamatkan lingkungan hidup, menyelamatkan masyarakat, dan menegakkan hukum perlindungan lingkungan.

“Coba teliti, pernah gak ada kasus pelanggaran Undang Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berakhir dengan vonis maksimal? “ tanya Deddy.

Yang membuat Deddy geram, selain sikap dan tindakan orang-orang di balik penggalian dan pengangkutan material itu yang menimbulkan kerusakan, juga karena dia mendapat informasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tak ada selembar pun surat tanda terima bahan tambang galian, itu. Jadi batu-batu diturunkan begitu saja di pulau-pulau reklamasi.

Dan para petugas di lokasi reklamasi berbohong, mengatakan, semua material reklamasi hanya diambil dari salah satu pulau di wilayah Provinsi Banten, sesuai perjanjian dengan Bupati Serang. Padahal, sekitar 80 persen material itu dari Bogor Barat.

Dari Serang – Banten, saya peroleh informasi, pengerukan pasir bukan hanya dilakukan di pulau tersebut, karena sepanjang perjalanan dari teluk Jakarta ke Teluk Banten, itu kapal menyedot seluruh pasir, dan merusak seluruh biota laut dan terumbu karang sepanjang perjalanan.

Hal itu diketahui dari tertangkapnya Kapal Queen of Netherland oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Banten. Dampak kerusakan sudah dirasakan masyarakat Banten Lama, ketika terjadi fenomena surutnya air laut cukup jauh di di bibir pantai Karang Antu.

Diduga, hal itu terjadi karena pengerukan yang serampangan di sepanjang jalur lintas kapal itu termasuk pasir laut di daerah Lontar dan Pontang. Karena itu, aktivis lingkungan di Banten mendesak dilakukan penelitian, selama berlangsungnya moratorium sementara.

Selain kapal Queen of Netherland, pengerukan juga dilakukan oleh kapal Boskalis dan Van Oord, dari perusahaan yang dikontrak pengembang Pulau G untuk mereklamasi lahan seluas 160 hektar dan pengerukan pasir dengan volume 20 juta kubik di teluk Jakarta.

Lepas dari itu, Deddy mengemukakan, dia juga melakukan sidak ke Kabupaten Karawang, yang Bupati-nya sudah mengeluarkan izin untuk pengerukan pasir di wilayah perairannya untuk kepentingan reklamasi di Teluk Jakarta itu. Kabupaten lain, langsung dikontak Deddy dan berkomitmen untuk tidak memberikan izin.

Suatu malam, penghujung April, Deddy mengemukakan, pihaknya tidak main-main dengan persoalan lingkungan hidup di Jawa Barat. Jauh sebelum ini, dia sudah melakukan aksi memberantas para penambang pasir besi di sepanjang Pantai Selatan Jawa Barat. Mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya.

“Walaupun di pengadilan akhirnya di vonnis ringan dan kita banding, kita akan terus bergerak. Ini tidak boleh dibiarkan,”ungkapnya.

Begitu juga halnya dengan persoalan lingkungan yang menimbulkan pencemaran dan banjir di sepanjang daerah aliran sungai Citarum. “Emang gila… Kita tindak, diproses melalui hukum, eh vonisnya ringan banget,”ujar Deddy.

Deddy tak peduli, meski banyak yang mengingatkan, sikapnya akan mengundang serangan kepada dirinya secara pribadi dan keluarganya. Antara lain melalui cerca dan bully yang dilakukan oleh para zombie media sosial. Termasuk serangan media yang bisa “dibeli” oleh para pemilik bisnis yang terganggu oleh sikap dan tindakan Deddy, sebagai Wakil Gubernur.

Antara lain, serangan tentang aktivitasnya bermain sinetron dan masih terus menjadi bintang iklan di layar televisi. “Soal itu, tanya Gubernur dan tanya seluruh staf dan pimpinan di Pemerintah provinsi Jawa Barat, pernah gak agenda dan aktivitas kerja Wakil Gubernur terbengkalai..,”ujarnya.

Deddy memang melakukan shooting sekali-sekala ketika libur dan tidak memakan waktu lama. Dan semuanya dilakukan melalui prosedur yang berlaku, melalui izin Gubernur. Untuk syuting sinetron tujuannya dakwah. Tentang film iklan, dia mengambil tema-tema yang relevan dengan upaya peningkatan sosialisasi tentang kesehatan.

“Berapa banyak sih iklan komersial gue?” ujarnya, serius.

Dikatakannya, dia menjadi Gubernur bukan untuk mencari kekuasaan atau kekayaan. “Allah memberi rezeki yang cukup dan jauh lebih banyak dibandingkan  dengan rezeki yang dilimpahkan sekarang, saat menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat,”ujarnya.

“Jabatan ini amanah rakyat sekaligus ibadah. Jadi, ngapain musti takut dan ragu menegakkan yang bener dengan cara yang bener juga,” ungkapnya.

Jadi, seperti kata salah seorang anggota DPR, cuma “Nagabonar” yang pas melawan “9 (sembilan) Naga.” Deddy tertawa masam.| Bang Sem