Demonstrasi Besar Prancis Dimulai Aksi Siswa

KAMIS (22/10/26) yang suam dikepung cemas. Paris dan sejumlah kota di Prancis (seperti Nice, Lyon, Coulaines, Lille, Douai, Wattignies, Denain, Marseille, dan lainnya dibelam oleh api anarki.

Pada hari itu  Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan di dewan keamanan, menyatakan, bahwa unjuk rasa -- yang tidak diorganisir oleh organisasi yang jelas, seperti serikat pekerja dan perhimpunan lainnya -- dilarang. Maknanya, Sabtu dan Ahad (24-25/10/26) para demonstran yang tak berorganisasi, bakal ditewak atau ditangkap polisi.

Dalam konteks itu yang menjadi sasaran untuk disekat adalah kaum muda yang diduga amat terpengaruh oleh 'kelompok radikal ultra kiri' yang selalu berupaya 'menciptakan kekacauan,' menjelang pemilihan Presiden tahun 2027.  

Untuk itu para walikota di berbagai kota yang menjadi simpul-simpul aksi demonstrasi dan meletupkan kerusuhan beroleh wewenang oleh Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu. Maklum, sejak demonstrasi berlangsung pekan lalu, tak kurang dari 2000 tempat usaha terkena dampak buruk aksi tersebut.

Guna memperkuat barisan pengaman, pemerintah Prancis telah siap mengerahkan para calon polisi sebagai bala bantuan selama demonstrasi nasional di seluruh Prancis bakal berlangsung pada hari Sabtu (24/10/26), seiring pemerintah memperketat langkah-langkah keamanan, sebagaimana diberitakan oleh stasiun televisi BFMTV pada Jum'at (23/10/26).

Direktorat Kepolisian Nasional Prancis meminta para calon polisi yang hampir menyelesaikan hari-hari pelatihan tersebut untuk menjadi sukarelawan memperkuat pasukan keamanan di berbagai lokasi selama aksi demonstrasi berlangsung.

Sebagai sukarelawan petugas tambahan, para calon polisi  itu akan ditugaskan menjaga gedung dan tempat-tempat usaha, sekaligus melakukan tugas-tugas administratif di kantor polisi, sehingga membebaskan petugas yang lebih berpengalaman untuk operasi yang lebih sensitif.

Kendati demikian, mereka tidak akan dikerahkan di garis depan, karena undang-undang tahun 2022 melarang penggunaan para calon polisi dalam pengendalian massa atau operasi ketertiban umum.

Tak kurang dari 60 ribu petugas keamanan telah disiagakan dan dikerahkan ke seluruh Prancis dalam operasi keamanan skala besar menghadapi massa demonstran sejak 17 Oktober lalu. Selain itu, pemerintah Prancis juga mengerahkan polisi militer Sentinelle, unit elit dari GIGN dan RAID, serta petugas polisi anti huru hara.

Kekerasan di 10 Kota

Tak hanya itu. Pemerintah juga telah mengerahkan polisi untuk mengamankan wilayah metropolitan Paris. Selain berjaga-jaga menghadapi para demonstran, mereka juga dikerahkan untuk memastikan pelaksanaan larangan mengangkut bahan bakar dan gas yang mudah terbakar, membawa peralatan pelindung dalam jarak 100 meter  atau 328 kaki dari sekolah, dan memiliki mortir kembang api.

Juru bicara pemerintah Maud Bregeon mengatakan pembatasan demonstrasi non-serikat pekerja dan perkumpulan resmi akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus. Yang jelas, sejak Macron mengeluarkan pengumuman pada Kamis lalu, prefektur hanya mengizinkan satu dari dua rute yang diminta untuk demo akhir pekan di Paris dan melarang semua pertemuan di Lyon dan sebagian pusat kota Nice, sebagaimana dikabarkan Franceinfo.

Prefek Bouches-du-Rhône melarang semua demonstrasi di wilayah tersebut, termasuk di Marseille. Anehnya, kali ini larangan juga terkait dengan isu yang akan disuarakan demonstran.  Isu-isu selain daya beli, dilarang.

Sedangkan di Lille, prefektur Nord “semua demonstrasi” dan pertemuan di pusat kota pada akhir pekan, dilarang. Kaum muda Prancis yang habitusnya terbentuk sebagai pemrotes mempersoalkan larangan yang dianggap berlebihan tersebut.

Sandra Babubing, komentator isu-isu aktual negara terus melakukan analisis terkini lewat saluran media sosialnya, khasnya via platform Youtube dan  Instagram.  Ia mengatakan, setidaknya 10 kota mengalami tingkat kekerasan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di Prancis.

"Saya pikir yang benar-benar mengkhawatirkan petugas keamanan dan warga biasa adalah banyak dari aksi ini ditujukan dan mengarah pada gedung-gedung negara, balai kota, kantor pariwisata pemerintah, pusat-pusat pekerjaan, juga Istana kepresidenan Elise, di pusat kota Paris," ungkapnya.

Jadi, menurut Babubing, polisi nampak tak lagi mampu mengendalikan para demonstran, yang mengubah taktik tersembunyi. Ia mengambil amsal perbandingan aksi demonstrasi beberapa minggu di bulan September 2026.

Mulanya Gegara Toilet Sekolah

Gelombang kerusuhan tidak dimulai dengan skandal politik besar, seperti pemilihan presiden, atau bahkan perselisihan tentang pajak. Aksi dimulai oleh para belia, siswa sekolah menengah di pinggiran kota, di luar Paris.

Para belia itu memprotes kondisi di sekolah mereka. Mulai dari persoalan ruang kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, bangunan yang rusak, dan dalam beberapa kasus, sekolah yang kesulitan dengan sanitasi dasar.

Di sebuah sekolah menengah kejuruan di St. Dennis, seorang siswa berusia 18 tahun menggambarkan jendela yang pecah, kekurangan air dan tisu toilet. Bahkan tikus dan kecoa.

"Sekarang, bayangkan Anda tumbuh di salah satu negara terkaya di dunia, sebuah negara yang bangga dengan sistem pendidikan publiknya. Dan inilah kondisi yang diharapkan untuk Anda pelajari," ulas Babubing.

Namun, bagi para siswa, ini bukan hanya tentang ruang kelas yang tidak nyaman. Ini tentang masa depan mereka. Jadi mereka mulai mengorganisir demonstrasi, memblokir pintu masuk sekolah, dan menuntut perubahan. Dan tak lama kemudian, protes mulai menyebar ke kota-kota lain. Guru bergabung, orang tua bergabung, mahasiswa bergabung.

Pada 6 Oktober, menurut data Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 250.000 orang turun ke jalan. Tapi, angka penyelenggara memperkirakan sekitar 450.000 orang.

Apa yang dimulai sebagai protes tentang pendidikan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Para pekerja yang frustrasi, pegawai sektor publik yang jengkel dengan pemotongan anggaran, dan daya beli yang stagnan, lantas bergabung dalam demonstrasi yang digagas para siswa. Demikian pula dengan keluarga yang berjuang dengan biaya hidup yang cekak.

Babubing menganalisis, situasi dan kondisi tersebut merupakan  hasil dari tekanan yang terakumulasi selama beberapa dekade. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, populasi yang menua, meningkatnya biaya perawatan kesehatan dan pensiun, krisis ekonomi yang memerlukan pengeluaran pemerintah yang sangat besar. Kemudian datang pandemi global, nanomonster Covid 19, yang diikuti oleh krisis energi, yang kian menekan keuangan khalayak lebih besar.

Melihat di lapangan patut dikata, Prancis berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, gerakan siswa yang menuntut lebih banyak guru dan sekolah yang lebih baik. Di sisi lain, pekerja yang menuntut upah lebih baik dan daya beli yang lebih besar. Pun, pensiunan yang menginginkan pensiun mereka dilindungi.

Kerusuhan di Paris mengundang para demonstran di negara-negara Eropa lainnya teresonansi. Antara lain di Italia, Belgia, Spanyol, Jerman, dan lain-lain. Eropa pun terguncang. Akankah resonansi ini meluas?

Kemungkinan itu sudah mulai, meski dengan jalan lunak. Antara lain aksi panjat Tugu Selamat Datang oleh aktivis Greenpeace dan Tugu Tani oleh aktivis mahasiswa berbagai universitas. | tique, delanova