Presiden SBY Desak Australia Mengusut Isu Liar WikileakS

JAKARTA, AKARPADINEWS.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali dilanda gosip murahan media sampah Australia, Wikileaks. Media yang tak henti melontarkan sejumlah fitnah terbuka kepada sejumlah pemimpin Indonesia, itu kali ini melontarkan isu tentang pencetakan uang di Australia yang mengaitkan Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Celakanya, rubbish news itu diturunkan begitu saja oleh Sindonews.com, milik Harytanoe Soedibyo, tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Padahal isu yang diangkat sangatlah sensitif. Presiden SBY menyayangkan hal tersebut, dan menilai bahwa pemberitaan tersebut mencemarkan dan merugikan nama baik Indonesia, dirinya, serta mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dalam keterangannya di Puri Cikeas Indah, Kamis (31/7), Presiden SBY menyampaikan, Indonesia memang pernah mencetak uang di Australia pada tahun 1999. Namun keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan untuk mencetak uang tersebut ada di tangan Bank Indonesi. “Bukan pada pemerintah dan Presiden.“

Tindakan tersebut merupakan kewenangan dan tugas Bank Indonesia yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Di sisi lain, pada tahun 1999, baik Presiden SBY maupun mantan Presiden Megawati Soekarnoputri belum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. “Poin saya adalah, itu memang kewenangan Bank Indonesia. Siapapun presidennya saat itu, atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat,” katanya. Artinya, Presiden tidak mengambil keputusan, menetapkan kebijakan ataupun mengeluarkan perintah-perintah presiden.

Presiden SBY mendesak Pemerintah Australia, agar membuka dengan terang proses hukum yang tengah dijalankan di sana. Selain itu, apabila terdapat elemen Indonesia yang terlibat, Presiden SBY meminta agar diusut.

Presiden SBY mendorong dilakukannya kerja sama antara pihak Australia dengan KPK Indonesia untuk mengusut hal itu. Pemerintah Australia juga diharapkan untuk tidak mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang dapat menimbulkan kecurigaan serta tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia. Presiden SBY meminta agar Australia segera mengeluarkan pernyataan klarifikasi.

Dalam memberikan penjelasannya itu, Presiden SBY didampingi Deputi Gubernur Senior, Mirza Aditya Swara dan Dirjen Perbendaharaan, Saudara Marwanto. Keduanya mewakili Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan Menteri Keuangan Chatib Basri. Keduanya sedang di luar kota.

Penjelasan itu dianggap penting untuk diklarifikasi oleh Presiden SBY, agar isu itu tidak berkembang kesana kemari. Kemudian menimbulkan persepsi yang keliru dari rakyat Indonesia. | delanova