Siasat Cirit Birit Bendera Putih Politik Darurat

| dilihat 217

catatan Haedar Mohammad

Komunikasi virtual saya dengan beberapa sahabat di Malaysia (Johor, Kuala Lumpur, Malaka, Gombak, Janda Baik, Pekan, PortDickson, dan Terengganu) Rabu (30.06.21) malam penuh gelak dan bahak.

Pasalnya, hari itu, Sidang Kabinet pemerintahan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin -- yang nama sebenar diberikan orang tuanya Mahiaddin bin Mohammad Yassin, yang juga wakil rakyat Pagoh  - Johor di Parlemen -- yang sudah direncanakan, batal.

Pasalnya? Sejak Selasa (29.06.21) Perdana Menteri dilarikan ke hospital, lantaran menderita diare. Muhyiddin yang juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mengalami rawat inap di hospital untuk perawatan dan observasi. Belum ada kabar baru yang menjelaskan musabab dia terkena diare.

Sepanjang sejarah Malaysia, baru kali ini seorang Perdana Menteri dilarikan ke hospital tersebab oleh diare, sehingga menjadi pemberitaan menarik di media tempatan (lokal) dan internasional.

Berbagai spekulasi mengemuka di tengah dinamika politik Malaysia yang tak henti riuh sejak penularan nanomonster Covid-19 meningkat dan menerjang seluruh negeri, paska Pilihan Raya Negeri Sabah, penghujung September 2020.

Muhyidin dan pemerintahannya tak henti diserang oleh barisan pembangkang (oposisi) koalisi Parti Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), Parti Amanah Negara (Amanah) dan Warisan, pimpinan Anwar Ibrahim, bekas Timbalan Perdana Menteri yang tak pernah lelah memburu kursi Perdana Menteri.

Serangan juga datang dari Barisan Nasional (UMNO, Malaysia China Association (MCA), Malaysia Indian Congress (MIC), dan Gerakan) pimpinan Zahid Hamidi, juga petinggi-petinggi UMNO, seperti bekas Perdana Menteri Moh Najib Tun Razak, Tok Mat Hasan, Ahmad Mazlan, dan beberapa lainnya, meski di dalam pemerintahan Muhyiddin banyak politisi UMNO menjabat Menteri (antara lain Hishamuddin, Anuar Musa, Khairy Jamaluddin, Ismail Sabri Yaakob).

Praktis hanya Partai al Islam se Malaysia (PAS) pimpinan H. Abdul Hadi Awang yang terbuka membela Muhyidin dan pemerintahan Perikatan Nasional.

Serangan kian gencar, sejak Muhyiddin menyatakan Proklamasi Darurat atas persetujuan Yang Dipertuan Agong Malaysia, Sultan Abdullah, yang berlaku antara 11 Januari sampai 1 Agustus 2021. Alasan penanggulangan sebaran nano monster Covid-19 yang diajukan Muhyiddin membuka hati Sultan Abdullah memberikan izin.

Proklamasi Darurat, itu terkait dengan Fasal (2B) Perkara 150 Ordinan bagi berbagai tindakan kekuasaan untuk mengendalikan dan mencegah meningkatnya penularan wabah secara ketat.

Tapi, Muhyiddin terkesan memanfaatkan kewenangan istimewa itu, untuk 'melemahkan' pembangkang dan lawan politiknya di parlemen. Berdasarkan Proklamasi Darurat, itu praktis parlemen tidak bersidang, baik Dewan Negara maupun Dewan Rakyat.

Politisi-politisi lama, terutama Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Najib, Tok Mat Hasan, Lim Kit Siang, dan Lium Guan Eng melakukan serangan terbuka melalui media sosial, termasuk saluran YouTube dan Facebook.

Apalagi, sejak Menteri Pertahanan Ismail Sabri yang memikul tanggung jawab atas keselamatan negara mengeluarkan keputusan melakukan Perintah Kawan Pergerakan (PKP) alias pengendalian sosial berskala besar (22 Maret 2021) di seluruh negara Malaysia dengan sanksi denda dan ancaman lokap (penahanan) bagi siapa saja yang melanggar. Namun praktiknya, petinggi partai dan pemerintahan yang melanggar ada juga yang melanggar.

Setelah enam bulan dan diperpanjang lagi, ternyata PKP tak membawa hasil. Penularan wabah (yang berubah dari ujian menjadi kutukan di berbagai negara), ini tak juga terkendali. Padahal, akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan darurat itu, sungguh membuat kondisi sosial ekonomi rakyat Malaysia, kian teruk terpuruk.

Kemiskinan dan pengangguran merebak, belum lagi kondisi diperparah dengan bencana alam (banjir, longsor) di berbagai negeri. Lembaga swadaya masyarakat (NGO). Berbagai media sosial mengabarkan, rakyat tertekan oleh psikosisoal paling teruk. Mengemuka juga berita ihwal penduduk yang bunuh diri, meski belum terkonfirmasi secara sahih, peristiwa itu terbabit dengan kondisi resesi ekonomi akibat berlakunya PKP. Tapi, boleh dipastikan, situasi ekonomi yang teruk menimbulkan gangguan kesehatan mental.

Serangan politik berlangsung gencar. Pemerintahan PN di bawah kepemimpinan PM Muhyiddin dianggap gagal mengatasi keadaan. Tapi, Muhyiddin mengumumkan perpanjangan berlakunya PKP sejak 27 Juni sampai sampai angka harian paparan nanomonster Covid-19 turun hingga di bawah 4.000 kasus.

Menteri Pertahanan Sabri Yakoob mengemukakan, fase 1 penerapan PKP akan diberlakukan hingga tiga indikator ambang batas tercapai. Selain sampai perkembangan kasus turun di bawa 4.000, juga tingkat penggunaan tempat tidur di unit perawatan intensif (ICU) mencapai level moderat, dan 10 persen populasi telah menerima dua dosis suntikan vaksin Covid 19.

Namun, pada Senin (28/6) masih tercatat, 5.218 kasus Covid 19 dalam sehari. Total lebih dari 735.000 kasus Covid 19 tercatat di berbagai wilayah Malaysia sejauh ini, dengan lebih dari 4.900 kematian.

Di tengah situasi demikian, mengemuka inisiatif Nik Faizah Nik Otsman, pengguna akun facebook @jah, timbalan ketua Angkatan Wanita Amanah Negeri Kelantan (8.06.21) untuk menghidupkan solidaritas dan kolaborasi antar rakyat, guna saling membantu.

Nik Faizah menulis imbauan di akun facebooknya dengan PP (personal picture) bendera putih dengan latar hitam, "Saya nasihatkan kepada semua yang susah, tiada makanan, naikkan bendera putih di rumah anda... biar orang sekeliling sepakat pergi membantu, memberi sedikit sebanyak yang termampu."

Postingan ini mendapat respon positif khalayak ramai dan tular di media sosial menjadi gerakan dengan hastag #BenderaPutih. Nik Faizah yang semula berfikir sederhana sebagai seorang ibu, bahwa di rumah 'warna putih' paling tersedia, tak mengira kalau gagasannya itu diartikulasikan lain secara politik.

Kalangan pembangkang dan yang berseberangan dengan pemerintah, karena sudah tak punya pilihan untuk terus bertahan hidup sangat prihatin, mengartikulasikan hastag #benderaputih sebagai isyarat agar Muhyiddin dan pemerintahannya mundur dan menyatakan diri gagal.

Yang Dipertuan Agong Malaysia, Sultan Abdullah, sudah mengundang semua petinggi partai politik, juga Yang Dipertua Dewan Negara Tan Sri Dato Seri Utama Rais Yatim dan Yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, yang masing-masing bersama para timbalannya.

Sultan Abdullah bertitah supaya Perdana Menteri segera memanggil seluruh anggora parlemen untuk bersidang. Bahkan dua kali titah itu dilakukan. Tetapi, Muhyiddin belum melaksanakannya. Rakyat kesal dan menuding dia telah derhaka kepada Sultan. Dan, Rabu - 30 Juni 2021, itu sidang kabinet tak bisa dilakukan karena dirinya dilarikan ke hospital lantaran terjangkit cirit birit alias diare.

Anwar Ibrahim menyebut Muhyiddin dan pemerintahan Perikatan Nasional, pongah, tidak melaksanakan titah Sultan. Menurutnya Sultan lebih paham kondisi rakyat sebenarnya, karena sering 'turun padang' - tour of duty, langsung membantu rakyat yang kesusahan.  Anwar dan pembakang mendesak Muhyiddin mengundang parlemen bersidang sebelum 1 Agustus 2021.

Sikap Muhyiddin juga dituding menjadi sebab, tertundanya musyawarah Sultan dengan para Menteri Besar dan Ketua Menteri (di Indonesia, Gubernur) seluruh negeri yang diagendakan berlangsung 28 Juni. Juga menghalangi musyawarah para raja yang diagendakan 29 Juni 2021.

Siasat cirit birit, kibaran bendera putih, dua hal berbeda. Namun keduanya dibaca oleh rakyat Malaysia sebagai kondisi obyektif dinamika politik mutakhir. Muhyiddin dan Perikatan Nasional dinilai kabar PM mengalami cirit birit sebagai siasat politik degil (keras kepala), sebagai bagian dari politik darurat untuk mempertahankan kekuasaan.

Para sahabat saya yang terlibat dalam webinar, yang semula terbelah dalam hal memberikan dukungan politik, kini sama sepaham, bahwa Muhyiddin dan pemerintahannya telah gagal mengatasi keadaan menurunkan kurva paparan nanomonster Covid-19. Kegagalan itu dipandang sebagai penyebab kondisi rakyat Malaysia kian terpuruk.

Dalam situasi semacam itu, gerakan rakyat di bawah hastag #benderaputih untuk menghidupkan kolaborasi dan sinergi antar rakyat, sebagai cara untuk menyelamatkan situasi, merupakan pilihan yang tak terelakkan.

Dalam situasi semacam ini, menyikapi sikap Muhyiddin dan pemerintahannya yang dianggap degil dan derhaka terhadap Sultan, harapan bertumpu kepada Sultan, menggunakan hak memanggil parlemen untuk bersidang. Tapi tidak mudah dilakukan, karena perubahan konstitusi semasa Mahathir Mohammad menjabat Perdana Menteri selama 22 tahun, mengisyaratkan perlunya 'nasihat' Perdana Menteri untuk melakukan hal tersebut.

Namun, Yang Dipertua (Speaker) Dewan Negara sudah mengingatkan, sesuai tafsirnya atas pasal darurat dalam konstitusi, Sultan dapat menggunakan kewenangannya tanpa harus menunggu 'nasihat' Perdana Menteri. Akankah Sultan menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Negara sesuai tafsir Rais Yatim?

Mereka yang tak sabar melihat situasi, malah mendesak Sultan menggunakan logika otoritasnya, bahwa karena Sultan yang melantik Perdana Menteri, Sultan dapat memecatnya, bila wakil rakyat menggunakan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri.

Nah.. inilah yang agaknya sedang dimainkan Muhyiddin dengan siasat cirit birit itu. Alamaak... |

Editor : eCatri | Sumber : berbagai sumber
 
Humaniora
03 Sep 21, 12:31 WIB | Dilihat : 170
Membaca Tantangan Abad 21 dan Hegemoni Pendidikan Global
20 Agt 21, 09:28 WIB | Dilihat : 483
Politik Kematian Simbol Kediktatoran
17 Agt 21, 15:10 WIB | Dilihat : 127
Merdeka sebagai Badui dan Cara Menyelesaikan Masalah
13 Agt 21, 12:59 WIB | Dilihat : 170
Adzan Pilu di Tengah Coronastrope
Selanjutnya
Seni & Hiburan
31 Jul 21, 04:03 WIB | Dilihat : 129
Mata Maut
03 Mar 21, 06:38 WIB | Dilihat : 363
Industri Game Naik Saat Pandemi
Selanjutnya