Transformasi Pendidikan, Belajar dari Finlandia
AKARPADINEWS.COM| Ujian Nasional (UN) seakan menjadi momok bagi sebagian siswa-siswi SMA dan SMP di Indonesia. Mereka dihantui ketakutan jika tak lulus menjalani UN. Tak sedikit di antara mereka yang stres tatkala gagal hadapi ujian.
Bagi sekolah, UN menjadi pertaruhan nama baiknya. Makin banyak anak didiknya yang lulus, maka sekolah akan dipandang mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Pihak sekolah tentu akan bangga jika seluruh anak didiknya lulus UN. Sebaliknya, jika banyak muridnya tidak lulus, maka citra sekolah akan anjlok di mata masyarakat.
Karenanya, banyak ditemukan pihak sekolah membantu anak didiknya untuk menjawab soal. Bahkan, ada soal UN yang bocor--menyebar ke anak didiknya. Jika demikian, pihak sekolah justru mengajarkan ketidakjujuran kepada anak didiknya.
Karenanya, Anies Baswedan, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan mengatakan, telah membuat terobosan untuk mengevaluasi kebijakan UN sebagai penentu kelulusan siswa. Anies juga menegaskan, tetap menerapkan UN pada sekolah sebagai evaluasi bagi siswa dan guru untuk menentukan standar pendidikan di Indonesia.
Anies juga menuangkan sebuah program jangka panjang mengenai UN dalam Kebijakan Perubahan Ujian Nasional. Dalam kebijakan itu, Anies menjelaskan, salah satu alasan kebijakan UN perlu diubah ialah lantaran membuat siswa menjadi korban dan mengakibatkan proses belajar yang tak tuntas.
Selain itu, dalam kebijakan itu Anies membuat skema perubahan UN berjangka pada tahun 2016-2018, dengan menerapkan UN di awal semester akhir dan UN dapat diulang. Dengan begitu, tahun 2019-2020, sekolah dan guru diharapkan dapat mengarahkan potensi siswa ke arah yang lebih baik dan UN dapat dilakukan dengan fleksibel. Program Anies ini merupakan sebuah rancangan yang kiranya dapat mengurai masalah dalam pelaksanaan UN.
Terobosan lain yang dilakukan kementerian yang dipimpinnya, Anies menjelaskan tentang penyelenggaraan UN dengan sistem online. Sistem tersebut akan diujicobakan pada siswa SMK dahulu. Menurut Anies, ujian berbasis komputer akan diterapkan terlebih dulu di SMK. Alasannya, karena SMK kebanyakan sudah mempunyai laboratorium komputer.
Terkait polemik UN yang kerap memunculkan kabar kebocoran soal, pemerintah telah menyiapkan skema untuk mengatasi intervensi kebocoran soal. Srategi pemerintah itu bisa saja menjadi rancangan ideal bagi penerapan UN dan sistem pendidikan Indonesia. Namun, rancangan itu belum memberikan kepastian jika sistem pendidikan Indonesia akan lebih baik, yang memproduksi jebolan-jebolan yang berkualitas.
Indonesia kiranya perlu berkaca pada sistem pendidikan di Finlandia. Dunia sudah mengakui jika negara di belahan Eropa itu memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Finlandia menyasar pendidikan taraf Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) dengan sistem memberikan penghargaan di awal jam pelajaran dan di akhir jam pelajaran.
Selain itu, anak-anak pada taraf pendidikan dasar itu diajak untuk terus bermain di sekolahnya. Hal itu dilakukan agar anak-anak mengasah imajinasi sehingga daya kreatifitasnya terasah. Bermain menjadi bagian pembelajaran yang nyata bagi anak-anak sehingga mereka dapat mudah menyerap ilmu. Bahkan, untuk pendidikan menengah, siswa juga diperbolehkan bermain video games ataupun beraktivitas fisik di ruang aktivitas sekolah untuk mengasah imajinasi mereka.
Di Finlandia, tidak menerapkan standar nilai tinggi bagi tiap jenjang pendidikan. Penerapan standar tersebut hanya mengurangi waktu peserta didik untuk berpikir dan menyelami rasa ingin tahu anak didiknya.
Penerapan tandar mutu pendidikan itu juga dirancang subjektif oleh penyelenggara pendidikan, padahal tiap anak memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda. Fakta lainnya ialah sekolah di Finlandia menerapkan sistem yang memberikan kepercayaan pada muridnya.
Menurut Sophia Faridi, anggota tim penasehat Kementerian Pendidikan Amerika Serikat, sistem yang memberikan kepercayaan dalam sistem pendidikan di Finlandia cukup menarik dan logis. Dia menceritakan, Pemerintah Finlandia membuat guru mempercayai kemampuan anak didiknya sehingga tidak ada sistem evaluasi yang formal.
Hal menarik lainnya yang dilihat Faridi ialah tidak adanya persaingan kelulusan siswa antar sekolah di Finlandia. Dengan tidak adanya sistem evaluasi formal, maka hal itu membuat sekolah tidak tertekan karena semua sekolah sama baiknya. Hal itu membuat tiap sekolah di Finlandia tidak menyandang gelar sekolah unggulan atau sekolah favorit.
Terkait rekrutmen guru, Faridi menilai, Finlandia menerapkan sistem yang ketat. Karena, di Finlandia, profesi guru merupakan profesi yang dihargai, setara dengan profesi dosen ataupun profesor. Guru di Finlandia diberi gaji hingga 27 ribu Euro atau setara dengan Rp376 juta.
Menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah, seseorang harus menempuh jalur Magister atau Strata dua (S2). “Untuk mendapatkan kualitas guru yang bagus, universitas sangat menyeleksi kandidat mahasiswa keguruannya dengan ketat,” terangnya. Selain itu, Finlandia mewajibkan guru-guru untuk mengembangkan diri tiap minggunya selama dua jam.
Faridi melihat, dari 45 menit belajar, siswa diberikan 15 menit untuk berekspresi dan melakukan apapun yang ingin dilakukannya saat jam pelajaran. Dengan begitu, anak-anak dapat memahami pelajaran dengan ikhlas dan tidak merasa dirinya tertekan dengan ilmu yang dicekoki pada mereka.
“Siswa jadi mengerti kapan mereka harus berbicara dan kapan harus diam untuk membaca dan mempelajari buku pelajarannya,” ujarnya. Finlandia juga menerapkan segala bidang ilmu itu dengan tidak menempatkan salah satu disiplin ilmu lebih tinggi daripada disiplin ilmu yang lainnya. Segala bidang ilmu sama baiknya di mata Pemerintahan Finlandia, baik itu ilmu sastra maupun matematika.
Penerapan sistem pendidikan berbasis pada siswa yang dilakukan oleh Finlandia menekankan pada kualitas dari peserta didiknya. Tidak ada siswa yang dibeda-bedakan, semua siswa memiliki kesempatan yang sama terhadap tiap cabang ilmu yang diminatinya.
Muhammad Khairil
