
Haedar Muhammad
Di balik kekuasaan yang dipinjamkan rakyat secara amat sementara -- lima sampai sepuluh tahun atau kurang dari itu -- di peringkat manapun, tak semua petinggi tahan uji. Khasnya dalam melawan syahwat (gejolak nafsu di dalam dirinya.
Seringkali mereka mudah terjerat relasi tahta - harta. Khasnya, karena menyimpan ilusi bawah sadar, bahwa menjadi petinggi kudu disertai dengan fasilitas yang mentereng. Umpamanya, rudin (rumah dinas) dan modin (mobil dinas) yang mewah.
Petinggi sedemikian, tak peduli belanja rudin dan modin semacam itu dibiayai oleh anggaran belanja pemerintah yang -- antara lain -- dihimpun dari pajak, tanpa kecuali pajak rakyat.
Dalam konteks gaya hidup, petinggi semacam ini lebih cenderung berfikir, bersikap, dan bertindak dahilang atau mentang-mentang. Karenanya, dahilang pantas disebut sebagai manifestasi dan gejala kejiwaan paling rendah, yang kapan saja bisa berkelindan dengan korupsi dan rasuah.
Karenanya, wajar bila rakyat -- terutama mahasiswa, misalnya -- melakukan protes dan perlawanan, melalui aksi unjuk rasa. Karena sikap dahilang menjadi salah satu sebab terjadinya ketimpangan sosial yang melemahkan ketahanan sosial.
Sikap dahilang seringkali jauh dari kecerdasan budaya lokal, yang menyediakan kesederhanaan, kesetaraan, dan keadilan sebagai gaya hidup yang ditopang oleh nilai dan norma asasi keberadaban.
Nilai dan norma asasi tersebut menghidupkan kesadaran yang dikelola secara entusias untuk menggerakkan dan merawat simpati, empati, apresiasi, respek, dan cinta. Sekaligus mencegah para petinggi terperosok dan terjebak ke dalam kubangan fantasi hidup mewah, bermegah-megahan.

Jiwa Tangguh
Gaya hidup hedon yang melekat pada sikap dahilang menyebabkan para petinggi yang kadung dipinjamkan kekuasaan oleh rakyat melupakan tugas dan kewajiban utamanya, yakni melayani rakyat. Dengan sendirinya pula menjadi a histortis.
Sejarah perjuangan kebangsaan di Indonesia mencatat, bahwa kesederhanaan merupakan jiwa tangguh bangsa ini sehingga berdaya menggerakkan seluruh potensi - elemen - eksponen khalayaknya memerdekakan diri dari cengkeraman penjajah.
Sejarah perkembangan bangsa ini juga mencatat, salah satu faktor utama penghambat kemajuan bangsa ini adalah sikap dahilang yang disangga oleh mental rasuah, korup, serakah, kemaruk, pongah, dan aji mumpung,
Sikap dahilang itu juga yang menyebabkan banyak para petinggi negeri ini, yang tak bernilai, kumpeu (tak berintegritas), sehingga mudah dikendalikan oleh para oligark. Sikap yang menyebabkan bangsa ini hilang muru'ah.
Sejak kesadaran kebangsaan bertumbuh di awal abad 20 (1905), para pemimpin pergerakan menempa khalayak sebagai insan yang berintegritas. Insan yang mempunyai kesadaran dan kemauan kuat membangun kekuatan kolektif untuk menjadi bangsa yang merdeka.
Kesadaran dan kemauan demikian menutup rapat kemungkinan berkembang dan bertumbuhnya sikap dahilang. Yang bertumbuh dan berkembang adalah kesadaran kolektif persamaan derajat manusia.
Kesadaran semacam ini terpelihara sampai dekade 1960-an. Benih-benih sikap dahilang mulai tersemai dan bertumbuh sejak dekade 1970-an, ketika Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto memberi jalan terhadap konglomerasi.
Berangkat dari latar sejarah demikian, sikap dahilang mesti dipandang sebagai penyakit yang harus diatasi. Karenanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang pemerintahan anti kolusi, korupsi dan nepotisme, mesti terus diwujudkan. |