Pilih Dirjen Yang Tepat Untuk Kerja Berat Menteri ESDM

AKARPADINEWS.COM | LELANG jabatan yang belakangan diwawar melalui media massa untuk posisi Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ESDM (Energi Sumberdaya Mineral), sebagai upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, agaknya akan menghadapi jalan buntu.

Berbagai informasi yang terkoleksi dari beragam sumber di kementerian yang paling rumit mengurusi sumberdaya dalam untuk menyejahterakan bangsa, itu menunjukkan hal tersebut. Ada tarik menarik kepentingan dalam berbagai skala yang menjadi penyebab. Terutama, karena kuatnya political appointee yang dibawa oleh kepentingan ‘orang-orang berjasa’ bagi Jokowi – JK dalam Pilpres 2014. Tentu, termasuk partai politik. Apalagi, sejak Jokowi memutuskan posisi menteri di kementerian itu adalah kalangan profesional.

Tak ada yang keliru dengan Jokowi, ketika dia menunjuk profesional sebagai Menteri ESDM. Bahkan keputusan itu, boleh dikata, membawa angin segar. Banyak manfaat yang dari keputusan itu bagi rakyat. Terutama, ketika Menteri diberikan wewenang penuh menunjuk siapa pembantunya (khususnya Direktur Jendral) sesuai dengan visioneering yang dicanangkan. Khasnya, terkait dengan kebijakan tentang ekspor barang tambang mineral setengah jadi, batubara untuk memenuhi energi dalam negeri, dan migas untuk bangsa.

Skap dan pandangan Menteri ESDM, Sudirman Said, juga sudah jelas. Sebagai profesional dan lama memimpin BUMN yang cukup berprestasi, dia mampu mengharmoni kepentingan reformasi birokrasi dan manpower plan, untuk menjadikan Kementerian ESDM sebagai praercursor dalam pengelolaan Migas dan Minerba.

Komitmennya untuk mengurangi kewenangan Menteri dalam urusan sisik melik perizinan yang ribet (karena lemahnya UU Migas dan UU Minerba yang disusun dengan banyak kepentingan) pantas dipujikan. Karenanya, tak berlebihan, bila para Dirjen yang akan membantunya bekerja melaksanakan program lima tahunan, mestinya merupakan kalangan yang mempunyai integritas, kapasitas, kapabilitas, dan bukan pemburu jabatan.

Keperluan orang-rang yang sedemikian ditempatkan di Kementerian ESDM sangat urgen karena persoalan yang dihadapi tidak sebatas mengurusi kontrak pengolahan sumberdaya migas dan minerba. Melainkan jauh dari itu, menyangkut nation dignity, ketahanan energi, penguatan fundamental industri, sampai kepada penguatan fundamental keuangan negara.

Di sektor Minerba, misalnya, yang dihadapi Kementerian ini adalah kalangan pebisnis dari komunitas PETI (Penambang Tradisional Tanpa Izin) sampai penambang mancanegara dari multinational corporation dengan gaya politik yang kuat. Belum lagi para pelaku bisnis yang sekadar menjual prospektus ke kalangan investor mancanegara dan gemar memicu friksi dan konflik di lapangan.

Distribusi kewenangan mengelola perizinan sektor Minerba, juga tak sederhana, karena melibatkan banyak pihak. Mulai dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sampai pemerintah Kabupaten – Kota, bahkan termasuk kepala kampung dan tokoh adat.

Tapi sayang, memang. Di setiap pergantian rezim, niat membenahi sektor energi dan sumberdaya mineral, tidak pernah selalu mudah mempertemukan ‘gayung’ dengan ‘tempayan.’ Ada kepentingan-kepentingan lain yang nampak dan tak nampak. Termasuk kepentingan sesat sesaat yang mengabaikan cita-cita besar: menegakkan kedaulatan energi dan sumberdaya mineral.

Ada kesan, Menteri ESDM dihadapkan oleh situasi yang kelak tak bisa berbuat banyak mengendalikan sektor yang teramat strategis ini.  Terutama ketika hilirisasi selalu diterjemahkan secara multi tafsir, bahkan diseret ke ranah politik (termasuk politik internasional) yang sama sekali tak relevan. Terutama, karena kebijakan teopat, tegas, lugas, dan trengginas akan membuat Indonesia menjadi pemain utama sektor ini di dunia.

Ini yang tak dikehendaki tentu.  Terutama, ketika realitas di balik bisnis minerba, terdapat korelasi politik yang lumayan ribet dan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan di Kementerian ESDM. Sebutlah, dimensi dan korelasi politik internasional terkait dengan Freeport Indonesia, Vale Indonesia, Rio Tinto, Newmont, dan begitu banyak lagi. Sedankan untuk mengambil-alih penguasaan potensi migas dan minerba itu memang tak sederhana. Kisah kembalinya PT Inalum, boleh jadi merupakan contoh, bagaimana tak mudahnya proses itu.

Tak ada yang bisa mengambil keputusan paling strategis dan berintegritas untuk mengurus potensi ESDM kita, kecuali Presiden Jokowi. Termasuk dalam menentukan para Dirjen yang akan membantu Menteri Sudirman Said melaksanakan tugasnya secara penuh. Full otorize.

Jokowi harus mengambil jarak yang tegas dengan siapapun, yang hendak masuk dan bermain di sektor Migas dan Minerba. Abaikan berbagai pernyataan dari berbagai kelompok yang seolah-olah memberikan dukungan kepada orang per orang, padahal justru menghendaki yang lain. Integritas Tim Penilai Akhir untuk menyeleksi pejabat strategis Eselon 1 sangat dinanti manifestasinya. Sudah cukuplah cerita-cerita buram hari kemarin yang menyebalkan dan masih bersisa kasusnya hingga kini, sekarang tinggal membenahi sektor ini lebih serius. Serius. Serius.

Dengan keseriusan paripurna, akan dihasilkan kebijakan dan keputusan yang paling menguntungkan bagi republik. Tolok ukurnya sangat sederhana: siapa kelak para direktur jendral yang berada dalam pasukan Sudirman Said membenahi berkah Tuhan di bumi Indonesia itu. Pilih dirjen yang tepat untuk perkuat Menteri ESDM, sebelum berkah itu berubah jadi laknat. | Bang Sem