Mulai dengan Neraca Pangan, Energi dan Lingkungan

MEMBICARAKAN Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan tanpa terlebih dahulu menjelaskan neraca atas ketiga bidang tersebut akan lebih banyak bergumul pada fantasi, fantasi, dan fantasi. Policy design tentang ketahanan ketiga bidang tersebut, pun tak cukup dengan sekadar mengandalkan niat dan kemauan untuk melaksanakannya.

Dalam konteks grand strategy yang menjadi wilayah Presiden dan Wakil Presiden, apabila ingin melaksanakan pembangunan berbasis model kebutuhan dasar, hal pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan neraca untuk menemukan persoalan obyektif dan prioritas sebagai focal concern. Kemudian dihadapkan dengan beberapa aspek kekuatan pendorong, meliputi teknologi dan sumber daya manusianya.

Sejak era kepemimpinan Bung Karno selalu terjadi kecenderungan menyelesaikan persoalan secara retoris, bahkan kemudian menimbulkan beda pandangan antara Presiden dengan Wakil Presiden. Pada Era kepemimpinan Soeharto, karena orientasi pembangunan industri (meskipun dengan diiringi semangat berbasis pertanian) pernah tercapai swasembada, sehingga mendapat penghargaan dari FAO (Food Agroculture Organization) yang merupakan salah satu badan di bawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

Tapi prestasi itu tak bisa dipertahankan, karena pada dekade 70-an merupakan pangkal berlangsungnya alih fungsi lahan besar-besaran. Demikian pula halnya dengan Energi dan Lingkungan. Akibatnya terjadi deforestasi yang begitu hebat. Akibatnya, terjadi pelemahan fundamental ekonomi yang berujung krisis tahun 86 – 87. Program sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan, tak berwujud.

Ketika era reformasi berlangsung, perhatian terhadap ketiga persoalan ini juga nyaris terabaikan. Importasi pangan dan energi berlangsung dan meningkat pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri (antara lain dengan importasi beras Vietnam).  Baru pada satu dasawarsa terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan  Wapres Jusuf Kalla, dan Presiden SBY dan Wapres Boediono melakukan pembenahan. Tapi, sepanjang masa pemerintahan ini, terjadi persoalan-persoalan global dan berkembang politik gaduh, sehingga upaya-upaya di sektor ini nyaris tak nampak ke permukaan.

Lima tahun ke depan, dari berbagai pemikiran yang berkembang dalam berbagai even nasional dan internasional, saya mencatat, prioritas utama sesungguhnya adalah policy design yang mengacu kepada penciptaan kondisi bagi tersedianya pangan yang memadai, kemampuan daya beli rakyat, penguatan akses pelaku ekonomi di bidang pangan dan energi terhadal modal – pasar – informasi, entrepreneurship, dan  penguatan industri pertanian di perdesaan.

Dalam konteks lingkungan, selain mengendalikan konversi lahan dan intensifikasi pertanian, pengembangan energi alternatif melalui konservasi energi, yang terutama harus dilakukan adalah penguatan pelayanan pemerintah terhadap praktisi di sektor-sektor ini. Berbagai perubahan dan aksi korporasi berbasis pangan dan energi yang dilakukan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta, merupakan modal bagi siapapun Presiden – Wakil Presiden mendatang. Fokusnya adalah akselerasi pencapaian grand strategy yang sudah terumuskan di dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).

Berpijak pada pandangan Jaard Diamond, hal pertama yang harus dilakukan kini adalah bagaimana pengendalian pertumbuhan penduduk, reorientasi pola konsumsi pangan dan energi, serta akselerasi pelestarian dan perlindungan lingkungan. Baik terkait dengan penurunan efek rumah kaca dengan penurunan gas emisi, moratorium penebangan hutan, terutama di Jawa – Sumatera – Kalimantan.

Kemudian, penguatan koridor pembangunan berbasis pangan, energi, dan lingkungan. Antara lain dengan pendistribusian ruang untuk food estate, food plant, dan food market. Dengan orientasi berfikir ke arah sini, yang semestinya ditempuh dua tahun pertama adalah pelaksanaan tata ruang wilayah yang fokus, sekaligus politik pangan – energi – lingkungan berbasis neraca realistis.

Tidak bisa menggampangkan persoalan dan tidak bisa juga berkutat dengan persoalan.. |