Perlu Aplikasi Kesehatan Buruh Migran
Nargim Prajeek
Karena negara tidak sepenuhnya bisa menjamin memberikan hak bagi warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sejak beberapa dasawarsa yang lalu, kita mengenal buruh migran antar negara.
Sejumlah negara dari Asia, seperti Indonesia, Pilipina, India, Banglades, Pakistan, China, dan beberapa negara lain dari Afrika dikenal menjadi negara-negara penyedia buruh migran.
Di seluruh dunia, tercatat lebih dari 165 juta pekerja migran dewasa dan lebih dari 237 buruh migran yang masih dalam kategori anak-anak, berusia antara 15 sampai 18 tahun.
Meski mendefinisikan buruh migran mencakup semua orang yang dipekerjakan, termasuk gurkha (petugas keamanan yang bekerja di lingkungan kantor pemerintah di negara tujuan), International Labour Organization (ILO) mencatat, sebagian terbesar merupakan pekerja yang kurang terampil.
Mereka, pada umumnya lebih sering mengalami defisit pekerjaan yang layak, dengan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang buruk, dengan status pekerja tidak tetap.
ILO menyebut, buruh migran berisiko tinggi terpapar bahaya - termasuk terpapar virus - di tempat kerja. Tak hanya itu, mereka juga menghadapi faktor risiko terkait pekerjaan tambahan dan determinan sosial kesehatan yang tidak menguntungkan.
Yang banyak mengemuka dalam pemberitaan media selama ini, nasib buruh migran di beberapa negara tujuan populer, seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, serta sejumlah negara di Eropa, juga mengalami diskriminasi pekerjaan dan upah, kondisi kerja dan kehidupan yang buruk, kurangnya akses ke perlindungan sosial dan hambatan bahasa dan budaya.
Insiden cedera karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih tinggi dialami oleh buruh migran dibandingkan dengan buruh non migran.
Buruh migran untuk pekerjaan buruh kebun, buruh industri, buruh transportasi, pembantu rumah, dan berbagai bidang kerja non skill, dalam banyak hal masih mengabaikan standar perburuhan internasional.
Standar tersebut, mengatur perlindungan kepada semua pekerja, dari penyakit dan cedera yang timbul dari pekerjaan mereka, yang berlaku untuk seluruh pekerja.
Badan Pengurus Pusat ILO di Jenewa, sejak 1981, telah merumuskan konvensi keselamatan dan kesehatan kerja, yang mengikat seluruh negara asal dan tujuan buruh migran.
Dalam hal kesehatan, misalnya, konvensi merumuskan pemahamannya sebagai suatu kondisi yang tidak hanya menunjukkan tidak adanya penyakit atau kelemahan. Baik meliputi unsur-unsur fisik, maupun mental yang langsung tak langsung mempengaruhi keselamatan dan kesehatan, termasuk kualitas lingkungan kerja.
Dalam konteks inilah sistem kesehatan yang efektif dan efisien, terutama dalam mendeteksi kondisi pekerja, termasuk informasi dasar buruh migran, sejak dari daerah asal. Terutama, karena sistem tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memenuhi syarat dan ketentuan penerimaan tenaga kerja dari negara tujuan.
Di berbagai negara asal buruh migran, tak terkecuali di Indonesia, sejumlah sentra layanan kesehatan untuk buruh migran, juga didirikan dan dikelola oleh kalangan swasta, yang menjadi mitra agensi atau perusahaan pengerah dan penempat buruh migran.
Informasi dasar kondisi kesehatan pekerja migran sebagai hasil pemeriksaan awal sebelum keberangkatan dari negara asal, diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berbasis bukti.
Kelak, data dan informasi setiap buruk migran itu menjadi bagian dari praktik terbaik dan pembelajaran dalam menangani kebutuhan kesehatan buruh migran. Dalam banyak hal, kemudian dapat menjadi berkontribusi pada pengembangan rancangan rencana aksi global untuk mempromosikan kesehatan buruh migran.
Merujuk pada Deklarasi New York, data dan informasi dari hasil pemeriksaan kesehatan buruh migran di negara asal, menjadi penting bagi instalasi kesehatan di negara tujuan. Terutama untuk mempertimbangkan pemberian bantuan terkait kesehatan yang diperlukan melalui kerja sama bilateral dan internasional kepada negara-negara yang menampung dan menerima buruh migran dalam jumlah besar.
Merespon urgensi data dan informasi kondisi kesehatan - termasuk medical record - buruh migran tersebut, sekaligus memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, di berbagai negara asal berkembang kreativitas dan inovasi aplikasi kesehatan buruh migran yang dapat dipakai secara global.
Aplikasi tersebut, ketika dihampiri secara obyektif, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dasarnya, akan memungkinkan terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam konteks perlindungan kesehatan buruh migran.
Sejumlah kalangan muda di Indonesia, termasuk yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan mewujudkan aplikasi tersebut. Bahkan digunakan oleh negara lain sebagai aplikasi yang kompatibel dengan sistem kesehatan di negara tujuan.
Dalam konteks ini, seluruh instansi pemerintah di Indonesia --yang terkait dengan pengerahan dan penempatan buruh migran di luar negeri atau menerima buruh migran dalam jumlah besar dari luar negeri -- perlu jemput bola. Melakukan komunikasi dan mengundang kreator aplikasi kesehatan buruh migran. Khasnya, mereka yang karyanya sudah dikui dan dipakai oleh negara lain.
Inisiatif pro aktif menjadi penting, agar proses pengerahan dan penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri, dapat berkurang dari segala kerumitan yang kurang perlu.
Sekurang-kurangnya, Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja di Indonesia, perlu berkolaborasi dan bersinergi lebih kuat dalam melakukan upaya peningkatan layanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, menjemput era digital yang ditopang, oleh internet on think dan artificial intelligent. Tak terkecuali dalam menguatkan peran dalam pergaulan internasional. |
