Ragam Gaya Retorika Presiden
Bang Sèm
BAGAIMANA seharusnya laku seorang pemimpin, apalagi yang hendak menampilkan citra diri sebagai seorang patriot pejuang bangsa berbicara di berbagai forum resmi? Seberapa besar porsi untuk berinteraksi dan berimprovisasi, mengkaribkan diri dengan khalayak?
Pertanyaan ini mengemuka dan ditujukan kepada saya, pada sesi Public Speaking dengan titik berat retorika di salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) beberapa waktu berselang.
Menjawab pertanyaan itu, saya kemukakan nasihat Guru Bangsa, Yang Utama Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto kepada dua pemuda yang kelak menjadi pemimpin dan ulama tekenal : Bung Karno dan HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah).
"Bicaralah laiknya orator dan menulislah seperti wartawan," kata HOS Tjokroaminoto pejuang kebangsaan, Pemimpin Sarekat Islam yang juga masyhur sebagai orator dan penulis - wartawan ulung di masanya.
Pengikutnya luar biasa. Ribuan orang kaum dan pengurus wilayah se Indonesia, menyimak pidato historisnya pada saat NATICO (National Congres) I Sarekat Islam (SI) digelar di Societaat Concorde (kini Gedung Merdeka) - Bandung, (16 - 18 Juni 1916)
Pada kesempatan tersebut (17/06/16), HOS Tjokroaminoto menyampaikan pidatonya bertajuk 'Zelfbestuur.' Gagasan berisi seruan dan tuntutan kepada penjajah Belanda, agar kaum pribumi menyelenggarakan pemerintahan sendiri,
Tak hanya itu. Pidato bertajuk 'Zelfbestuur,' memantik SI Afdeling Sumatera Utara menerbitkan surat kabar 'Benih Merdeka.' Koran pertama yang jenamanya menggunakan kata 'merdeka.' Pidato itu juga menawarkan gagasan dan tuntutan ihwal otonomi desa dan otonomi wilayah yang nyata dan bertanggungjawab.
Artikel-artikelnya di berbagai surat kabar, baik surat kabar yang dia pimpin sendiri, surat kabar yang diterbitkan oleh SI, dan surat kabar lainnya ditunggu rakyat.
Dalam pidato-pidatonya, HOS Tjokroaminoto -- yang kemudian diteruskan Bung Karno dengan gayanya sendiri, demikian pula halnya dengan Bung Tomo -- memilih padu padan retorika Cicèro yang bergelora, penetratif dan hipodermis.
Bung Karno sebagaimana halnya HOS Tjokroaminoto, memilih model retorika a la Cicèro, sesuai keperluan dalam komunikasi massa, dan diperlukan saat rakyat memelihara 'bara perjuangan' dengan pilihan perubahan revolutif. Perubahan cepat.
Hamka dan sejumlah ulama -- mengambil esensi 'penetratif hipodermis' dan lebih merasa pas memilih retorika sufis a la Plato dan Aristoteles. Mengemas logos dengan ethos dan pathos sesuai latar budaya Minangkabau yang tartil. Sesuai dengan prinsip retorika Islam 'bil hikmah wal mauidzah hasanah.' Dengan cara arif berkalimah menggunakan nilai bahasa yang baik untuk sebagian terbesar rakyat / umat.
Retorika a la Cicèro
Selepas 'Sumpah Pemuda' (28/10/28) retorika a la Cicèro menjadi pilihan para pemimpin bangsa ini. Bung Karno lantang menggunakannya ketika berpidato tentang Manipol Usdek (manifesto politik berasas UUD 45, sosialisme Indonesia, demokrasi - ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia) dalam pidato tahunannya bertajuk "Penemuan Kembali Revolusi Kita." (17/08/59).
Model retorika a la Cicèro ini, pun terasa ketika Bung Karno menyampaikan gagasan pemikiran yang lama disemainya sejak 1926, yakni Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) yang dipandang sebagai telangkai strategis menguatkan buhul persatuan agar bangsa ini tidak tercerai berai.
Retorika sedemikian, masih terasa digunakan Bung Karno, kala menyampaikan Nawaksara (Nawa Aksara - Sembilan kata berisi sembilan pokok bahasan), tajuk pidato resmi pertanggungjawabannya selaku Presiden / Mandataris MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) - pada Sidang Umum IV MPRS (Majelis Permusyawaratan Sementara) - 22 Juni 1966. Pidato itu sekaligus merupakan ungkapan sikap Bung Karno tentang peristiwa Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
Dalam pidatonya, Bung Karno menyebut peristiwa itu sebagai 'politik keblinger,' dan sebagai Presiden dia menolak menyalahkan salah satu pihak secara mutlak.
Bung Karno menyampaikan semacam retrospeksi atas amanat-amanatnya, khasnya ihwal konsepsi Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS yang pernah dia disampaikan.
Ia juga menyampaikan penegasan untuk melanjutkan gagasan tentang kemandirian bangsa, dalam prinsip yang disebutnya Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri) dalam lapangan ekonomi, dan melaksanakan Pola Pembangunan Semesta Berencana yang merupakan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.
Dengan tekanan tertentu yang artikulatif dan aksentuatif, dalam pidatonya ini, Bung Karno memaparkan kondisi ekonomi dan upaya pemerintah dalam mengatasi krisis serta inflasi. Setarikan nafas dan sekelipan mata Bung Karno juga mengurai ihwal politik luar negeri bebas aktif, non blok , anti imperialis. Juga tentang sikap konfrontatif Indonesia terhadap Malaysia yang ditudingnya menjadi kepanjangan tangan Nekolim (Neokolonialisme dan Imperialisme).
Retorika a la Cicèro bahkan 'mengental' ketika Bung Karno mengungkap beragam kritik atas berbagai penyimpangan yang terjadi selama Revolusi Indonesia berlangsung. Sekaligus pembelaan diri atas kebijakan-kebijakannya ihwal politik pada masa sebelum dan sesudah G30S/PKI.
Dalam pidatonya yang kadang platonis, itu Bung Karno juga bicara ihwal Kabinet Dwikora yang disempurnakan, termasuk penyempurnaan kelembagaan negara. Ia memadupadan model retorika dalam pidatonya ini, untuk menaikkan 'rasa kebangsaan,' namun gagal meyakinkan para anggota MPRS, sehingga seluruh anggota lembaga 'tertinggi' negara, itu menolak laporan pertanggungjawaban resmi Presiden, sekaligus menarik mandat MPRS yang dilekatkan kepada dirinya.
Gaya Platonis Soeharto
Presiden Soeharto yang memimpin bangsa ini kemudian, lebih banyak menggunakan model retorika platonis dengan pola perubahan evolutif. Termasuk membuncahkan dan memercikan butiran embun asa dengan pilihan-pilihan kosa kata yang mengurai mimpi kesejahteraan melalui aksi pembangunan.
Pidato-pidato Presiden Soeharto dengan ramuan retorika platonis 'mengumbang' rakyat dengan sejumlah idiom - idiom, seperti, 'tinggal landas,' 'demokrasi Pancasila,' 'Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia),' 'Swasembada,' 'Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta),' 'Pahlawan tanpa tanda jasa,' 'Kencangkan Ikat Pinggang,' dan lain-lain. Lebih tiga dekade rakyat terbuai, lalu tersentak, kala krisis multidimensi -- yang dimulai dengan krisis moneter bak 'angin koncang' -- dengan jenama 'Reformasi' menghempaskan segalanya.
Kala 'Reformasi' dipilih sebagai jalan perubahan -- tanpa mengkaji lebih mendalam hakekatnya sebagai gerakan yang paling ambisius dan melelahkan -- maka muncullah berbagai persoalan asasi sangat ironis dalam ketatanegaraan. Formasi ketatanegaraan tak terkelola dengan baik. Lantas terbiarkan bergerak menuju deformasi kebangsaan.
Deformasi yang mengacu pada setiap perubahan, ketika reformasi hanya sampai pada aksi modifikasi format, bentuk, ukuran, atau struktur yang mudah rentan dipengaruhi oleh intervensi atau tekanan dari lingkungan internal dan eksternal.
Presiden BJ Habibie tertakdir menjadi Presiden. Ia sosok begawan sains dan teknologi yang kudu mendarat dengan retorika yang dipandang menjadi telangkai teknokrasi yang digerakkan intelektualisme. Merungkai tembok-tembok otokrasi, merekonsiliasi komposisi politik dan mempercepat proses konsolidasi demokrasi.
Dalam berbagai pidatonya, terasa bagaimana retorika campuran a la Plato - Aristoteles - Cicèro, yang sekali sekala aksentuatif dan artikulatif, mempertemukan logika dengan naluri dan rasa menjadi ciri pidato-pidatonya. Idiom imtaq (iman dan taqwa) disandingkan dengan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kendati demikian, melalui pidato-pidatonya, BJ Habibie menyediakan ruang keselarasan nalar, naluri, nurani, dan rasa, namun tak mudah dipahami oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Khususnya oleh mereka yang dikuasai dan dikendalikan syahwat politik.
Dari pidato-pidato dan aksinya sebagai seorang intelektual yang saleh, nampak ikhtiar sistemik BJ Habibie berusaha keras mencapai keseimbangan 'bentang sayap' republik yang mesti menguatkan konsolidasi demokrasi di tengah rakyat yang berkubang dalam kemiskinan.
Sidang Umum MPR pun menjadi ajang luah curah retorika politisi yang menempatkan intuitive reason dan analytical thinking di ajang kepentingan politik dan kompetisi merebut kekuasaan. Khasnya, di antara politisi yang dipengaruhi oleh firasat dan perasaan somatik di satu sisi, dengan politisi bernalar logis - rasional.
Aristopanes dan Jombangan
20 Oktober 1999 - Laporan Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie ditolak oleh SU MPR, antara lain karena banyak kalangan kecewa oleh hasil referendum yang menyebabkan Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri.
Di hari yang sama pada sesi pemilihan Presiden, dengan perspektif 'kalah menang,' melalui pemungutan suara (voting), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden (dengan 373 suara) mengalahkan Megawati Soekarnoputri (dengan 313 suara).
Megawati Soekarnoputri yang berdaya tinggio karena partainya (PDI Perjuangan) dirayu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) -- yang dibentuk Gus Dur -- untuk mau berkompetisi dengan Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ajang kompetisi Wakil Presiden.
Megawati unggul, kemudian bersanding dengan Gus Dur sebagai wakilnya. Terpilihnya Gus Dur dan Megawati sedang menunjukkan, bahwa rekayasa politik yang menabrak rasionalitas dan fatsoen politik dapat mengabaikan logika politik: pemenang dalam Pemilihan Umum tak serta merta bisa menempatkan calonnya sebagai Presiden.
Terpilihnya Gus Dur dan Megawati dari perspektif retorika memperlihatkan gaya campuran. Gus Dur membawa formula retorika Aristopanes, sedangkan Megawati menghadirkan gaya campuran: a la Cicèro dan gaya aristotelian.
Gus Dur yang juga piawai sebagai penulis dan orator, dalam pidato - pidato dan berbagai pernyataannya, kerap menghadirkan retorika Aristopanes dengan pola komunikasi yang tak terduga, teatrikal, fokus, jenaka, dan satir.
Pada momen-momen tertentu pidatonya bahkan menjadi black commedy, tak terkungkung kerangka teoritis. Dengan gaya retorika a la Aristopanes itu, pidato-pidato Gus Dur menjadi sangat berbeda dengan pidato Presiden - presiden sebelumnya.
Dengan penguasaan gaya retorika Aristopanes dengan nada dan karakter komunikasi 'jombangan' (jawatimuran), Gus Dur terkesan menempatkan retorika sebagai cara komunikasi yang lugas. Gus Dur tidak menggunakan retorika yang kerap dipakai politisi sebagai alat manipulasi yang 'mengumbang' khalayak dan 'menyeret'-nya ke kubangan ilusi dan fantasi.
Pada bagian-bagian tertentu pidatonya kala menyampaikan kelakar khas, retorika dalam pidato Gus Dur secara literal menyentak dengan sejumlah idiom yang lantas tular (viral), seperti : 'Gitu aja koq repot,' 'Anak Taman Kanak-kanak,' dan lain-lain.
Mènyèh Mènyèh
Kala Gus Dur 'dilengserkan' via MPR, lalu Megawati menggantikannya sebagai Presiden dan Hamzah menjadi Wakil Presiden, retorika dalam komunikasi politik Indonesia kembali berpaut dengan gaya Cicèro bercampur gaya platonis.
Gaya retorika demikian, kian terasa kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan retorika sofistik plantonis a la aristotelian plus gaya Galileo Galilei. Retorika intelektualis, ilmiah, terstruktur, dan tartil. Presiden SBY terbilang Presiden yang dalam pidato-pidatonya 'patuh' pada kaidah bahasa Indonesia yang baik.
Dengan gaya retorika yang dipilihnya, Presiden SBY dalam berbagai pidatonya di dalam dan luar negeri kerap menyampaikan gagasan-gagasan yang mencerminkan kebebasan intelektual dan akademis, meski tak memisahkan rasionalitas sains dari doktrin agama dan tradisi budaya lokal.
Saya tak tahu persis gaya retorika apa yang tercermin dalam pidato Jokowi yang banyak jeda dan 'mengambil durasi,' dan menyeret khalauknya terseret ke fantacy trap. Sejak ia bicara dalam wawancara dengan Tommy (Suryo Pratomo) dalam acara gunemcatur televisi 'Economic Challenger' ihwal mobil SMK, saya lebih cenderung melihat dia sebagai marketer, katimbang Presiden.
Dia kerap kali melontarkan ilusi dan fantasinya perihal 'keberhasilan' melobi investor mancanegara di berbagai negara. Angka-angka harapan yang dikemukakannya perihal IKN (Ibu Kota Negara), kereta cepat Jakarta - Bandung, dan lainnya yang tak pernah mewujud dalam kenyataan.
Pun demikian halnya dengan klaim-klaim keberhasilan tentang pembangunan infrastruktur yang ternyata hanyalah dusta. Saya sepakat dengan berberap kolega di Belanda yang memasukkan jenis retorikanya sebagai leugens retoriek.
Bagaimana dengan retorika dalam pidato Presiden Prabowo? Saya belum tahu dengan pasti, karena masih mencermati ! |
