Untuk Lindungi Ekosistem dan Badak Jawa

Jumhur Minta Bahlil Keluarkan TN Ujung Kulon dari WUP

| dilihat 117

Jakarta, 19 November 2026 | Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengemukakan, Jumhur meminta Taman Nasional (TN) Ujung Kulon - Pandeglang, Banten dikeluarkan dari wilayah usaha pertambangan (WUP).

Diinformasikan juga, permintaan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pernyataan Jumhur disampaikan pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/26).

Tujuannya untuk melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.

 “Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Jumhur.

Menurut Jumhur, perairan TN Ujung Kulon perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan Badak Jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.

TN Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.

Siaran pers tersebut juga mengemuikakan, bahwa berbagai penelitian menunjukkan, bahwa perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik.

Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

 

 Evaluasi dan Tinjau Kembali

Jumhur mengemukakan, aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia.

Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut. Belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa. Meski begitu, KLH/BPLH menilai,  risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.

Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH Jumhur Hidayat meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut.

Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TN Ujung Kulon dikeluarkan bila verifikasi ilmiah membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.

Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian / lembaga terkait. Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TN Ujung Kulon, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

Selama evaluasi berjalan, Jumhur meminta, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi.

KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan. “Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TN Ujung Kulon itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” ujar Jumhur.

Penetapan WUP Bukan Izin Tambang

KLH/BPLH menegaskan, penetapan WUP adalah bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin menambang. Penetapan ini tidak otomatis memberi hak untuk eksplorasi maupun eksploitasi. Setiap rencana kegiatan tetap harus melewati beberapa lapis pengaman.

Selari dengan kesesuaian ruang, KLH/BPLH menegaskan,  untuk daratan diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk ruang laut diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan untuk kawasan hutan diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian Kehutanan.

Tentang perlindungan kawasan hutan konservasi, dikemukakan,  Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 -- tentang Kehutanan beserta perubahannya  -- menyatakan kawasan hutan hanya boleh dipakai untuk pembangunan di luar kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung.

Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021. "Artinya, WUP di dalam kawasan hutan konservasi tidak dapat memperoleh persetujuan perizinan tambang," jelas Jumhur.

Akan halnya perlindungan kawasan konservasi laut, dikemukakan,  Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membatasi pemberian KKPRL bagi pertambangan terbuka, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (6).

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum perizinan berusaha diterbitkan. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru bisa dimulai setelah persetujuan KKPR sektor terbit.

AMDAL mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi hidrologi dan kualitas air, keanekaragaman hayati dan habitat satwa dilindungi, ekosistem pesisir dan laut termasuk potensi sedimentasi, serta dampak terhadap masyarakat.

 "Persetujuan lingkungan bukan alat untuk melegalkan kegiatan yang melanggar tata ruang atau dilarang aturan sektoral," ungkap Jumhur.

 

Tidak Perlu Dipertentangkan

Indonesia sudah memiliki RPPLH Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 33, 34, 37, dan Lampiran III).

Sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan bagi pembangunan jangka panjang dan menengah serta kebijakan sektoral.

Analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program RPPLH Nasional menunjukkan 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.

Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, 53,95 persen wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.

“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” ungkap Jumhur.

KLH/BPLH bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Tujuannya memastikan data spasial, status kawasan, dan fungsi lingkungan hidup selaras dengan peraturan perundang-undangan. 

“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkas Jumhur kemudian.

Ujung Kulon menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan tanggung jawab ekologis. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar sumber daya alam dimanfaatkan, tetapi juga dari seberapa baik lingkungan hidup dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. | keben, zah

_____

Artikel terkait :  Badak Ujung Kulon

Editor : haedar | Sumber : KLH, Foto Badak: TNUK: Alain Compos, Toby Nowlan, Stephen Belcher.
 
Lingkungan
20 Nov 26, 11:04 WIB | Dilihat : 118
Jumhur Minta Bahlil Keluarkan TN Ujung Kulon dari WUP
18 Nov 26, 00:06 WIB | Dilihat : 211
Badak Ujung Kulon
05 Sep 26, 11:26 WIB | Dilihat : 784
Hutan Kalimantan Membara Jerebu Kepung Sarawak
Selanjutnya
Polhukam
15 Nov 26, 00:09 WIB | Dilihat : 262
Tiga Prioritas Utama ASEAN
24 Okt 26, 03:59 WIB | Dilihat : 374
Demonstrasi Besar Prancis Dimulai Aksi Siswa
09 Okt 26, 18:12 WIB | Dilihat : 437
Gerakan Koperasi Senafas dengan Dakwah Ekonomi SI
04 Okt 26, 00:39 WIB | Dilihat : 527
Aktivasi Telinga dan Benahi Cara Komunikasi
Selanjutnya