Dari Monopoli Kekerasan Sampai Pajak Pencemar Lingkungan
AKADEMI Jakarta (AJ) menggelar Seminar Sehari -- kegiatan reguler tahunannya -- mengangkat topik, "Petaka Indonesia: Melawan Kedangkalan dengan Pendalaman." (Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Senin :9/11/26).
Seminar yang dihadiri banyak tokoh, antara lain Tribuana Said - tokoh pers nasional asal Medan, putera pasangan tokoh pers pendiri harian Waspada (Moh Said dan Ani Idroes) -, Ketua Dewan Adat Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi - Fauzi Bowo (Foke), bergelar mantan Gubernur DKI Jakarta bergelar Datuk Muallim Ahlul Adat, para aktivis senior dan yang sedang aktif kini, juga sejumlah mantan anggota parlemen dan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang tak hendak disebut namanya. Nampak juga sejumlah akademisi, wartawan dan aktivis perempuan senior.
Kehadiran mereka pada seminar tersebut sampai acara usai, antara lain karena AJ merawat baik tradisinya dalam merespon persoalan mutakhir bangsa dari perspektif kebudayaan dalam makna yang luas. Tanpa kecuali, untuk menyimak AJ sebagai representasi lembaga independen, merawat independensinya.
Foke sengaja datang untuk menyimak percakapan tentang masalah bangsa mutakhir dengan beragam perspektif. Selain itu, ia ingin menyegarkan kembali silaturrahmi dengan kalangan budayawan, akademisi, dan aktivis.
Akan halnya Ketua AJ, Seno Gumira Ajidarma (SGA) ketika mengantarkan seminar ini menjelaskan, kegiatan ini merupakan usaha kita bersama dalam menyikapi keprihatinan, keseriusan, kepedulian dan kita akan masalah yang dialami bangsa saat ini. Sekaligus mempercayakan kepada para pembicara dari berbagai kalangan mengisyaratkan masalah dan 'jalan keluar.'
Seminar sehari meliputi tiga sub topik bahasan. Masing-masing: Kedangkalan Pengelolaan Negara yang menghadirkan pembicara: Iqbal Damanik (Aktivis lingkungan Greenpeace yang juga 'Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Bayangan'), Bivitri Susanti (akademisi hukum tata negara dan aktivis); dan Agustinus Prasetyantoko (akademisi); Kedangkalan Keteladanan yang menghadirkan pembicara: Gus 'Roy' Murtadho - aktivis dari kalangan santri; Sukidi - pemikiir kebhinnekaan; dan Dewi Kanti - aktivis masyarakat adat Sunda Wiwitan; dan, Jalan Keluar yang menghadirkan pembicara Yanuar Nugroho (akademisi, aktivis, mantan birokrat) dan Martin Suryajaya (akademisi Institut Kesenian Jakarta, anggota Dewan Kesenian Jakarta).
Monopoli on violence
Pada sesi pertama Kedangkalan Pengelolaan Negara - yang dipandu anggota AJ Bambang Harimurti, Bivitri yang menyoroti persoalan hukum dalam tata kelola negara. Khasnya karena penyelenggara negara lebih memaknai keberadaannya sebagai pemerintah, penguasa.
Di tangan pengelola negara sebegini, hukum merupakan kekuatan coersive. Atas nama hukum -- meski kita setuju hukuman mati -- orang bisa dihukum mati, atas nama hukum orang bisa dipenjara. Atas nama hukum, masyarakat adat bisa diusir, diambil tanahnya. "Seolah-olah negara diberi monopoli untuk menggunakan kekerasan. Monopoli on violence. Nah, karena itulah hukum menjadi alat yang paling enak untuk digunakan (melakukan) kekuasaan."
Bivitri mengemukakan, "Kalau pemimpinnya atau penguasanya adalah penguasa yang ada civic values-nya, maka itu akan sangat baik sebenarnya. Tapi masalahnya adalah ketika penguasanya adalah penguasa yang tamak, yang serakah, maka hukum juga akan dengan sangat mudah digunakan untuk kepentingan ketamakan itu. Mulai dari membuat undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan, menerbitkan izin, menerbitkan sertifikat tanah dan lain sebagainya, sampai ke penegakan hukumnya."
Penegakan hukumnya, menurut Bivitri, bisa bermata dua. Di satu sisi menekan yang enggak punya power sama sekali, bahkan mungkin enggak punya uang untuk membayar lawyer di satu sisi. Di sisi yang lainnya hukum digunakan juga sebagai senjata, tapi lebih banyak untuk kepentingan politik di level tingkat tingginya.
Lebih lanjut Bivitri menyatakan, "Kita tahu ada banyak sekali kasus kriminalisasi yang sudah jalan sampai pengadilan. Tapi bahkan belum sampai ke pengadilan pun kita sudah sering mendengar ada pemerasan-pemerasan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada orang-orang yang punya sumber daya ekonomi (mungkin bank, mungkin perusahaan, pabrik sampai makanya) maka (pemilik) pabrik juga kabur dari Indonesia dan seterusnya."
Jadi, menurut prakiraan Bivitri, persoalannya memang karena hukum itulah yang punya coersive power dan dia efektif sekali untuk mengatur hidup kita semua. Dosen ilmu hukum yang juga salah seorang pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, ini mengulang ingat khalayak tentang kekuasaan coersive sebagai kekuasaan seseorang atau lembaga untuk memaksa, mengintimidasi, menebar rasa takut, dengan ancaman hukuman.
"Atas nama hukum, segala hal dipandang seakan-akan benar. Moralitas dilepaskan dari hukum. Hukum betul-betul produk dari orang-orang yang memang diberi power, diberi kekuasaan untuk membuat hukum. Mengutip pandangan pakar hukum Satjipto Rahardjo, Bivitri mengingatkan, hukum untuk masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum.
Di bagian lain paparannya, dalam konteks demokrasi, Bivitri juga menyinggung tentang proses pembentukan undang-undang yang menafikan partisipasi khalayak. Ia mengambil amsal proses perubahan Undang Undang (UU) BUMN terkait dengan pembentukan Danantara yang prosesnya hanya berlangsung 4 hari. Namun, UU lain, seperti Masyarakat Adat, Perampasan Aset, dan lain-lain memakan waktu berbilang hari, bulan, dan tahun.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2021 telah mengeluarkan putusan yang menyebut partisipasi itu harus meaningful dalam arti harus berdampak. Putusan MK tersebut kemudian dimuat juga dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tapi partisipasi masih tetap terabaikan, sampai sekarang itu masih kerap terjadi.
Menurut Bivitri dalam pembahasan UU yang melibatkan partisipasi khalayak, kan bisa ditempuh yang paling basic aja -- misalnya yang basic aja, draf itu harus dikasih uji publik lah. Akar masalahnya, ada di perilaku partai politik dan politikus-politikus kita dan sistem politik secara umum yang bikin kita enggak nyambung dengan para wakil kita. Jadi sebenarnya dalam masalah hukum ini problemnya enggak di hukumnya, tapi dalam penegakannya lebih dari itu.
Kelelahan Fiskal
Beranjak ke perspektif ekonomi, kedangkalan dalam pengelolaan negara, Agustinus Prasetyantoko - akademisi mantan Rektor Universitas Katolik Atmajaya - mengemukakan, masalah ekonomi yang hari ini kita hadapi itu sebetulnya adalah sebagian itu warisan (masa pemerintahan Joko Widodo).
"Kalau ditanya apa warisan yang paling berat yang itu menjadi sumber persoalan kita di hari ini? Jawabannya adalah APBN. Jadi, APBN atau kebijakan fiskal, kondisi fiskal kita itu kalau hari ini kita bilang buruk sekali, itu sebenarnya sudah buruk sejak 10 tahun terakhir sebelum rezim ini berganti," ungkapnya.
Tetapi persoalannya, tambah Agustinus, rezim ini bukannya memperbaiki yang sudah cenderung buruk itu, tapi memperparah dengan cara yang berlipat-lipat, gitu. Sehingga sekarang ini kita menghadapi masalah fiskal sebagai salah satu problem terbesar ekonomi kita.
"Kalau saya andaikan, fiskal kita itu sebetulnya sudah mengalami situasi yang disebut sebagai kelelahan gitu atau fiscal fatigue itu ada teorinya itu ada pembahasannya.Fiscal fatigue adalah situasi di mana peranan pemerintah dalam ekonomi yang berupa kebijakan fiskal, itu tidak menghasilkan sesuatu yang kemudian membuat revenue pemerintah itu naik," jelas Agustinus. Akibatnya, ya terus menyusut. Karena itu kebutuhan utang itu naik terus.
Dikemukakannya, kecenderungan ini sebetulnya sudah terjadi sejak 10 tahun zamannya Jokowi. "Karena ekspansi kebijakan infrastruktur itu masif sekali, sehingga beban pemerintah imeningkat, sedangkan revenue dari pemerintah enggak tambah ya."
Kelelahan fiskal terjadi ketika pemerintah ini berganti. "Kayak badan kita aja kalau kita fatigue, kita capek.. kan opsinya dua. Ya udah istirahat... itu namanya disiplin fiskal, istirahat misalkan atau udah dikasih doping aja. Nampaknya yang terjadi kan yang kedua. Jadi fiskal kita sudah fatigue tetapi disuruh kerja lebih keras lagi dengan MBG, dengan KDMP, dengan macam-macam ya."
Pada situasi demikian, pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga itu sebesar 5,47 persen. "Orang banyak bingung.. oh tinggi amat ya. Tapi sejak tiga kuartal terakhir ini memang tinggi-tinggi: 5,6 turun 5,2 naik lagi 5,4. Jadi pertumbuhan kira-kira selama 3 kuartal kita di tahun 2026 itu 5,4 persen. Tinggi sekali untuk ukuran kita. Pertanyaannya adalah siapa sebetulnya quote un quote yang membiayai pertumbuhan itu?" ungkap Agustinus lagi.
Kebijakan Fiskal Pemerintah
Agustinus mempertanyakan, sumber-sumber pertumbuhannya itu dari mana?. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi itu disokong oleh kesatu aktivitas konsumsi masyarakat, kedua adalah aktivitas investasi, ketiga adalah aktivitas pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan terakhir adalah aktivitas ekspor impor yang pertumbuhan ekonominya kan tumbuh 5,4.
Namun, kenyataannya yang pertumbuhan tinggi sekali itu adalah belanja pemerintah. Jadi sederhananya kalau kita mau bilang udah kita percaya aja deh angka 5,47 persen itu beneran memang segitu. "Itu karena dipompa, didukung oleh pengeluan pemerintah yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah kalau pemerintah itu jor-joran, ya fiskalnya itu tinggi. Kira-kira akan dapat revenue yang sepadan enggak? Kita tahu penerimaan pajak itu terus turun," ungkap Agustinus lagi.
Kenapa kok turun? Sekarang kalau ditanya yang bayar pajak itu siapa sih? Kan yang paling gampang mengkoleksi pajak itulah pegawai kan? Karena pegawai setiap bulan dipotong langsung oleh perusahaannya disetorkan ke pemerintah. Jadi kalau jumlah pegawai formalnya menurun sudah pasti tax collectionnya juga menurun.
"Yang menjadi paradoks ya ketika data tentang ekonomi pertumbuhan 5,4 persen, pertumbuhan pekerja formalnya turun. Yang naik adalah pekerja informal dan karena informal enggak ada kewajiban untuk narik pajak secara otomatis karena informal. Siapa yang akan membuat administrasinya?" ungkap Agustinus.
Menurutnya, hal tersebut akan punya problem, dimana tax revenue kita turun. Bayangkan, ujar Agustinus, kalau tax revenue-nya turun terus, pemerintah dipaksa meningkatkan pengeluaran yang tinggi.. untuk MBG, untuk KDMP utangnya naik tentu saja ya kan ditutup utang.
Agustinus mengingatkan, dalam melihat fenomena ekonomi, yang paling jeli adalah para investor asing. Kenapa begitu? Karena mereka berkepentingan dengan investasi yang ditaruh di sini. Dan mereka sudah melihat data ini, karena itu mereka cenderung outflow.
"Karena itu rupiah tetap di atas 18.000. Itulah kenapa ada anomali. Katanya pertumbuhan ekonomi bagus 5,4. Satu, kok masyarakat susah hidupnya. Kedua, kenapa investor asing tetap pergi? Ya, karena itu tadi, ini adalah doping semuanya ini. Kira-kira begitu," tukas Agustinus.
Formal Job Turun, Informal Job Naik
Akademisi ini, mengemukakan, "Kalau kita tanya sebenarnya apakah pendekatan pasar atau pendekatan negara yang lebih besar.. sebenarnya apa sih tujuan utamanya ?" Ia menyoal tujuan utama dari kebijakan ekonomi ya mau ke pasar mau yang itu kan sebenarnya creating jobs kan. Kenapa begitu? Karena dengan creating jobs ya kemakmuran masyarakat itu akan dengan sendirinya tercipta.
Nah, bagi yang percaya bahwa loh yang meng-create job itu swasta loh. Coba lihat siapa yang memberikan pekerjaan. Perusahaan lebih banyakan daripada negara. Kenapa aktor-aktor pelaku pasar tidak dilindungi dengan hukum yang baik, dengan kepastian usaha?
"Kalau sekali lagi baca bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia, negara harus berperan. Enggak ada salahnya juga, tapi kalibrasinya tetap. Apakah dengan jargon itu dengan klaim bahwa negara sekarang aktif, jobnya tambah apa enggak? Itu saya kira satu cara untuk mengkalibrasi kebijakannya sudah benar apa belum.. gitu," tukasnya.
Agustinus mengemukakan, kalau ternyata jargon bahwa kita negara harus lebih kuat, makanya BUMN mesti dikumpulin menjadi Danantara dan semua perusahaan yang gede-gede harus diambil alih. Tetapi sekali lagi kalibrasi yang paling gampang adalah lapangan pekerjaan yang layak itu tambah atau enggak?
"Faktanya enggak gitu kan. Faktanya jumlah kelas menengah turun. Bukan kita anti pemerintah ini. Data statistik menunjukkan bahwa formal job kita itu turun. Yang naik adalah informal jobs," ungkap Agus.
"Nah, menurut saya ini salah satu fakta, angka yang menunjukkan belum bekerja, yang diklaim bahwa dengan state intervention yang lebih kuat itu akan menjamin kemakmuran. Ya, caranya menjamin gimana? Kalau lapangan pekerjaannya berkurang ya kira-kira begitu," tegasnya.
Di sisi lain, tentang investor asing yang tak datang, Agus mengemukakan, jangankan investor asing datang, investor domestik sekarang pergi ke tempat lain gitu. "Investor negatif ngelihat kita. Nah, itu yang yang bisa dilihat adalah yang bisa diteliti.. ya itu adalah statement-statement dari lembaga rating. Statement lembaga rating itu jelas sekali mengatakan salah satu yang dipertanyakan itu adalah satu dari kelelahan fiskal. Eh, fiskalmu sudah capek, jadi jangan dipaksa. Kira-kira begitu. Tapi yang kedua, kamu tuh sebenarnya maunya apa?"
Bikin Danantara tapi enggak jelas tugasnya apa dan seperti apa komunikasinya, koordinasinya. Jadi dua itu yang menjadi konsen dari investor asing. "Nah, kita itu sekali lagi masih hipotesis dan hipotesis diuji pertama adalah state intervention menciptakan tenaga kerja apa enggak? Jawabannya tidak gitu. Jadi, ini ujian yang pertama aja gagal...," ungkap Agus.
Kedangkalan Berpikir
Iqbal Damanik, aktivis lingkungan Greenpeace, menyoal diksi kedangkalan. "Soal kedangkalan berpikir dalam konteks lingkungan berkaitan dengan penambangan (antara lain nikel) dan pertumbuhan ekonomi." Ia mencari, apa padanan yang pas untuk menjelaskan kedangkalan itu. "Tapi yang muncul di kepala saya waktu itu adalah sesuatu yang indah sekali sebenarnya. Karena 70 persen karang di muka bumi ini, ada di Indonesia. Dan itu ada di lautan dangkal."
Tapi kedangkalan lautan tadi atau yang indah tadi misalnya atau kedangkalan ketika dia ditempatkan di dalam kepala, kenapa malah laut dangkal ini yang sedang dihancurkan? Mengapa tanaman-tanaman pala itu sekarang sedang bertarung dengan nikel?
"Di sana cengkeh-cengkeh masyarakat di Maluku sedang ditebangin satu persatu. Lalu dengan atas nama pertumbuhan ekonomi dan nikel mereka mengatakan bahwa lebih baik kita tebang ini, lalu kita mengeruk yang yang ada di dalam perut bumi. Jadi penciptaan kedangkalan di dalam kepala ini membuat kita takut berpikir jauh lebih dalam dan bahkan dangkal untuk berimajinasi seakan-akan bahwa solusi yang harus kita hadapi adalah pertumbuhan ekonomi. Seakan-akan kita semua harus tumbuh."
"Seakan-akan terumbu karang di Raja Ampat harus kita bongkar untuk kita ambil nikelnya. Pohon pala yang sudah 'menguliahkan' anak-anak Maluku Utara, anak-anak raja itu hilang diganti dengan nikel. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai angka dua digit. Mencapai angka 30 persen pertumbuhan ekonominya. Mungkin itu adalah angka pertumbuhan ekonomi paling besar dalam abad modern ini satu daerah dan ada di Maluku Utara," ujar Iqbal.
"Tapi saat yang sama kita lihat nelayan-nelayan tidak lagi bisa menangkap ikan-ikan di pulau-pulau di di lautan-lautan dangkal yang penuh dengan ikan dan sumber daya ekonomi. Ini menikmati 30 persen pertumbuhan itu siapa? Itu dia pertanyaannya adalah siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi 30 persen di Maluku Utara, 16 persen di Sulawesi Tenggara, 54 persen secara nasional," ungkap Iqbal kemudian.
Lantas terbit aturan. Keuntungan tersebut diprivatisasi kepada sebagian orang. Lalu beban-beban ekologis ini mereka pindahkan kepada publik, mereka sosialisasikan kepada kita. Apakah ini terbukti? Terbukti, begitu terjadi kebakaran hutan dan lahan, siapa yang menanggung bebannya? Kita.
"Kita yang menanggung biaya kesehatan anak-anak, bapak, ibu. Kalau kita mau membayangkan seberapa besar beban dari kebakaran hutan dan lahan pada anak bayi," ujarnya. Iqbal beramsal, "Sekarang bayangkan, di dalam Glora Bung Karno yang isinya hampir 60.000 sampai 70.000 orang, semuanya duduk anak bayi. Lalu kemudian anak bayi itu kita asapi dengan membakar sampah di tengah-tengah stadion GBK. Itulah situasi yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan," ujarnya.
"Kita tidak berupaya untuk menyelamatkan mereka secara cepat, itu adalah beban ekologis dari yang disebabkan oleh perilaku imajinasi yang dangkal oleh pemerintah dan korporasi," sambungnya. Lalu kemudian ketika kita mengkritik, mereka bilang, "Lebih baik kalian menolong bayi-bayi tersebut daripada kalian membentangkan spanduk di HI misalnya."
Memacu Spekulator
Tapi kalau kita mau tahu sebenarnya paling gampang sebenarnya mencontohkan ini dengan makanan. 1 persen sampah makanan di wilayah Eropa sana mampu mengatasi kemiskinan lebih dari 8 juta orang di Afrika. Jadi situasinya sekarang adalah bukan soal kita mau kembali kepada proses puritan seperti yang di Badui. Misalnya kita mematikan listrik, kita menghilangkan teknologi dari diri kita.
"Sebenarnya yang kita inginkan adalah apakah kita perlu tumbuh secepat ini? Apa kita butuh lari secepat ini? Melambat itu bukan hal yang tabu. Karena situasi kita hari ini berbeda dengan 50 tahun yang lalu, berbeda dengan 100 tahun yang lalu," lanjut Iqbal.
Hari ini kita ada pada posisi krisis iklim dimana suhu bumi sudah lebih panas 1,5 derajat dibandingkan masa pra industri. Sehingga bencana yang hari ini terjadi sudah delapan kali lebih berat dari apa yang sebelumnya. Jadi kalau seandainya hari ini kita mampu mengatasi beban-beban ekologis, belum tentu anak-anak yang akan lahir hari ini -- yang mereka akan dewasa 20 tahun atau 40 tahun kemudian mampu merasakan beban ekologis yang mungkin lebih parah.
Iqbal menyebut soal ketimpangan. kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan 50 juta kekayaan orang Indonesia lainnya. Artinya ketimpangannya tinggi sekali gitu. "Jadi harusnya kita berpikir, bagaimana kita memiliki batas maksimum sebenarnya sama mereka orang-orang terkaya ini, untuk bisa mengubah gaya hidup tadi, bukan beban hidup. Kita kan dibenturkan, untuk kemudian menurunkan model kemewahan tadi itu. Lalu kemudian kita bisa mengejar pertumbuhan secara berimbang," jelas Iqbal.
Menyinggung soal pajak, Iqbal mengemukakan, kita percaya pada tax the rich or makes polluter pay (kenakan pajak kepada orang kaya atau para pencemar). Polluter pay principle - prinsip pencemar wajib membayar pajak, itu harus ada.. tapi di Indonesia, hal itu tak ada... ada peraturan Kementerian Keuangan, apakah itu diterapkan?
Iqbal mengemukakan, kita tahu bahwa orang-orang kaya ini kadang mengkonsumsi secara boros sekali listrik kita, apakah kita butuh listrik atau apakah kita butuh membakar batu bara sebanyak ini..? Sebenarnya kalau kita lihat resort margin kita atau batu bara yang kita bakar dengan percuma, angkanya mencapai angka 30 sampai 40 persen di Jawa. Di saat yang sama orang-orang di Kalimantan itu tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan listrik.
Akhirnya? Muncul kemiskinan struktural atau muncul properti premium. Orang-orang di wilayah Kalimantan di Papua membeli air bersih lebih mahal daripada yang kita beli hari ini. Mereka lebih membayar listrik lebih mahal dari apa yang kita bayar hari ini. Bahkan mereka harus mencari sumbangan ke sana kemari untuk membangun pembangkit listrik di kampung-kampung mereka karena mereka tidak terkoneksi dengan PLN.
Makanya, menurut Iqbal, kita sebenarnya mendapatkan privilege dari beban-beban ekologis yang ditanggung oleh saudara-saudara kita di luar Jawa. "Menyambung dulu soal pajak lingkungan, memang di Undang-Undang HPP itu harmonisasi perpajakan sudah dibuka. Tetapi begitu inisiatif ini dinaikin diskusinya sudah banyak yang teriak gitu," cetusnya.
Pada sesi pertama, percakapan dengan tiga nara sumber menunjukan, memang ada kedangkalan pemikiran pemerintah dalam melakukan tata kelola negara. Faktor ini, antara lain yang menjadi pemicu terjadinya petaka Indonesia -- seperti poembakaran hutan dan lainnya -- , melalui berbagai kebijakan, yang antara lain membuka peluang bagi spekulator beraksi... | izzah, farhan
----
[ Blog Akarpadinews tidak menerima Iklan dalam bentuk apapun. Terbuka untuk donasi terbatas ]
