Akibat Anggaran Tersendat Jakarta Darurat Banjir
JAKARTA, AKARPADINEWS.COM. MENDUNG terus menggantung di langit Jakarta. Ribuan warga Jakarta masih menahan perih dan gatal karena banjir menebar kuman dari sampah dan kotoran yang dibuang kaum primitidi di seluruh sungai dan kali yang mengaliri Jakarta.
Senin (13/1) petang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menetapkan Jakarta sebagai kota siaga darurat banjir. Hal ini menyusul beberapa daerah di DKI Jakarta yang sudah tergenang banjir dan perkiraan cuaca yang menyebutkan bahwa puncak musim hujan di DKI Jakarta akan terjadi pada bulan Januari-April 2014.
Menurut Jokowi, saat ini proses penetapan Jakarta Darurat Banjir masih terus diproses melalui badan hukum di Pemprov DKI Jakarta, yang akan langsung diserahkan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Penetapan Jakarta sebagai Kota Siaga Darurat Banjir, itu dilakukan agar seluruh pihak yang terkait dengan bencana dapat langsung bergerak mengungsikan korban banjir. Termasuk mendistribusikan bantuan di berbagai titik banjir, terutama yang terparah. Paling tidak, terdapat lebih dari 15 titik banjir di Jakarta saat ini.
Pemerintah DKI Jakarta agak kesulitan juga menghadapi banjir kali ini. Terutama karena penundaan APBD 2014 yang belum disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, di tingkat nasional, perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa tahun lalu untuk sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur juga terhambat, karena anggaran belum disetujui Menteri Keuangan Chatib Basri. Akibat anggaran tersendat, debet air yang menjadi beban Ciliwung tak bisa dialihkan ke Kanal Bajir Timur dan tetap merangsek ke jalur lama. Termasuk menekan pintu air Manggarai.
Secara laten persoalan Banjir Jakarta tak akan pernah selesai, sepanjang tidak ada gerakan budaya serempak dari seluruh warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengembalikan fungsi sungai dan kanal. Termasuk pemulihan waduk dan setu yang telah beralih fungsi menjadi kompleks perumahan.
Benar yang dikatakan Jokowi dan para ahli, persoalan Jakarta (banjir, sampah, lalu lintas) tak akan selesai, bila persoalan dasarnya tidak diselesaikan lebih dulu. Utamanya masalah lingkungan dan kependudukan. Karena tidak terkelola dengan baik, people generator, land use generator, dan traffic generator, terbiarkan.
“Selama persoalan kependudukan dan lingkungan tidak diatasi secara terencana, dan tidak ada upaya mendistribusikan kegiatan Jakarta, maka permasalahan laten dan ruwet yang dialami DKI Jakarta akan terus terjadi,”ungkap Gubernur. Choirun, seorang planolog. Ia menjelaskan, meluasnya daerah terbangun yang cenderung membentuk permukiman sangat padat dan besar telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan dan saluran air menjadi permukiman.
“Kalau sudah sampai disini, maka akan sulitlah penataan ruang. Bahkan, sangat mungkin berimplikasi terhadap keberlangsungan aktivitas ibukota negara,” serunya. Jadi, jangan pernah berharap DKI Jakarta akan aman dari banjir, nyaman, lancar, dan segala yang menyenangkan manusia.
Permasalahan Jakarta yang kompleks itu, memberi peluang kepada semua pihak membuat pilihan-pilihan terhadap ruang yang akan diciptakan di masa mendatang. Terutama, pilihan menyangkut sejauhmana fungsi DKI Jakarta dapat lebih difokuskan kembali. “Mestinya, Jakarta tidak mengarah ke perluasan daerah terbangun yang bersifat multifungsi,” tambahnya.
Tak hanya kondisi saluran air yang menjadi persoalan. Alih fungsi lahan menjadi permukiman juga banyak mempersempit kanal dan sungai, seperti yang terjadi di berbagai daerah yang kini menjadi mangsa banjir.
Berbagai hal tersebut sudah mengemuka sejak beberapa tahun lalu, namun tak ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya, daerah otonom di sekitarnya jadi cuek. Apalagi, di penghujung masa jabatannya, tujuh tahun lalu, Sutiyoso sempat menawarkan gagasan keliru tentang Megapolitan. “Bukannya mengatasi problem generator Jakarta, koq malah perluasan daerah orientasinya. Cenderung megalomania,” seru Nadia, gadis Betawi yang kini tinggal di Ciawi. | Noor
