Cabaran Kewartawanan Era Baru

Bang Sém

Kewartawanan sebagai profesi yang setara dengan profesi lain di berbagai bidang, tak pernah tertambat di masa lalu, tak juga tertahan di hari ini. Ia akan bergerak terus ke hari esok, bahkan yang belum terbayangkan. Pada setiap fase perubahan zaman, kewartawanan senantiasa menghadapi berbagai cabaran (tantangan). Termasuk cabaran era baru.

Profesi ini akan senantiasa harus bergerak sesuai dengan pergerakan zaman, 'berlayar' bersamaan dengan dinamika perubahan peradaban, apapun terminologi yang hendak disandangkan.

Kewartawanan tidak berada di tepi perubahan, karena wartawan bukan hanya pencatat perubahan, melainkan salah satu unsur penggerak perubahan itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan negara dan bangsa yang memilih sistem demokrasi, wartawan memainkan perannya sebagai pilar demokrasi keempat.

Dengan perannya itu kewartawanan menyandang fungsi edukatif, informatif, re kreatif, sekaligus fungsi kontrol sosial.

Sebagai lembaga independen, kewartawanan merupakan medium yang memungkinkan wartawan menjalankan takdirnya sebagai pelantang suara (loudspeaker) dan aspirasi rakyat.

Secara profesional dan spiritual, wartawan sebagai penguji dan penyampai informasi sahih dan terkonfirmasi tentang kebenaran. Bukan sekadar distributor informasi tentang fakta dan data suatu peristiwa.

Wartawan menguji fakta dan data yang tersembunyi di balik peristiwa melalui investigasi yang jeli, teliti, dan jernih. Itulah sebabnya, wartawan juga kerap dituntut menjalankan misi kenabian (prophetic mission).

Memandu Kaum Intelektual

Di Asia Tenggara kewartawanan melekat pada seluruh proses perjuangan kemerdekaan. Wartawan melalui medianya menyampaikan gagasan-gagasan penting, utama, dan khas tentang kemerdekaan suatu negara dan bangsa.

Dengan pikiran-pikiran segarnya, mereka memandu kaum intelektual lainnya mematangkan dirinya sebagai pejuang kemerdekaan bangsanya, termasuk bagaimana membentuk dan mengelola negara.

Di tengah perlawanan intelektual  menghadapi kolonialisma Belanda, Guru Utama Bangsa Haji Omar Said (HOS) Tjokroaminoto bersama para koleganya seperti Haji Agoes Salim, Dokter Abdoel Moeis, Ki Hajar Dewantara, Dokter Sutomo, RM Tirto Adhi Soerjo, Dokter Radjiman Widyodiningrat, Mohammad Yamin, Dokter Tjipto Mangunkusumo, Ki Bagoes H. Hadikoesoemo, AA Maramis, Abi Koesno Tjokrosoejoeso, Mohammad Hatta, Dokter R. Koesoemah Atmadja,  Abdul Rahman Baswedan, RM Margono Djojohadikoesoemo, Parada Harahap, Adinegoro,  Haji Wahid Hasyim, dan kawan-kawan menerbitkan media sebagai wadah penggerak  perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Sebagian mereka kemudian menjadi perumus konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

HOS Tjokroaminoto memotivasi Soekarno (Bung Karno) dan Hamka dengan nasihat bernilai, "Siapapun yang hendak menjadi pemimpin, sentiasalah menulis seperti wartawan dan bicara seperti orator," dalam satu tarikan nafas.

Pada 17 Juni 1916, di hadapan para pemimpin Sarekat Islam yang menyelenggarakan NATICO (National Congress) I Sarekat Islam di Societaat Concorde (kini Gedung Merdeka) Bandung, HOS Tjokroaminoto lantang menyampaikan pidato bersejarah bertajuk Zelf Bestuur (pemerintahan sendiri), gagasan awal tentang kemerdekaan dan otonomi daerah.

Tengku Radja Sabaroedin terinspirasi oleh pidato itu, kemudian menerbitkan surat kabar 'Benih Merdeka' (November 1916), surat kabar pertama yang menggunakan kata 'Merdeka' di Indonesia.

Di Malaysia, gerakan perlawanan rakyat memerdekakan diri dari penjajah, antara lain, juga digerakkan oleh sejumlah wartawan yang menerbitkan Utusan Melayu, yaitu Yusof Ishak (yang kemudian menjadi Presiden Pertama Repubnlik Singapura), Yahya Abdul Rahman, Yunos Haji Daim, Osman Hassan, Haji Ambo Sooloh

Beranjak dari pandangan demikian, kita ketahui, dimensi perjuangan wartawan dan dinamika kewartawanan dengan segala risikonya (antara lain dipenjara) merupakan unsur utama pembentukan suatu negara merdeka. Walaupun pada fase-fase pergerakan kebangsaan kemudiannya, wartawan dan kewartawanan kerap diposisikan dan diperlakukan sebagai 'musuh' oleh para politisi yang berkuasa sebagai pemerintah.

Homeless Media dan Ternak Buzzer

Kemerdekaan media dan kewartawanan dihadang oleh tindakan politik  yang dikenal sebagai Pers Breidel, sejumlah media dicabut izinnya, seperti Harian Indonesia Raya, Abadi, Kompas, Sinar Harapan, Tempo dan lain-lain.

Dari peristiwa yang membungkam kewartawanan dan wartawan, itu kita kenal antara lain Mochtar Lubis, Jakob Oetama, Adnan Kohar, Goenawan Mohammad, dan lain-lain. Kendati demikian arus pergerakan kewartawanan tak pernah bisa dihentikan. Bahkan ketika kaum oligark - konglomerat  secara sengaja masuk ke dalam industri media dan melakukan intervensi 'news room.'

Gerakan reformasi 1998, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie, undang-undang yang membelenggu media, kewartawanan dan wartawan dihapuskan. Undang Undang No 40/1999 tentang Pers disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (23/9/99).

Sejumlah organisasi kewartawanan (PWI - Persatuan Wartawan Indonesia dan AJI - Aliansi Jurnalis Indonesia) terlibat langsung pada seluruh proses perumusan undang undang tersebut. Kewartawanan dan wartawan Indonesia menikmati kemerdekaannya. Berbagai media terbit, lalu laksana 'semut mati karena gula' mengakhiri eksistensinya.

Kondisi tersebut terjadi, tak hanya disebabkan oleh arus deras teknologi informasi dan peradaban baru komunikasi massa. Melainkan oleh perubahan minda khalayak yang didorong oleh media baru -- secara multi media, multi saluran, dan multi platform -- yang disebut media sosial yang cepat berkembang menjadi tsunami informasi.

Media sosial memacu berkembangnya 'home less media' yang membanjiri khalayak dengan beragam produk yang 'bebas sebebas-bebasnya.' Habitus baru komunikasi khalayak" internet of things dan artificial intelligent (AI).

Habitus komunikasi sosial baru tersebut mengheret fungsi media ke tengah kancah singulariti tanpa kendali, yang serta merta mengubah minda khalayak tentang berbagai ihwal, tanpa kecuali politik. Terminologi citizen berubah menjadi netizen.

Home less media melahirkan banyak 'influencer' dan 'buzzer' seolah ternak yang sengaja dipelihara politisi dan penikmat kekuasaan. Mereka sengaja dibiarkan dan dipelihara sebagai cyber warrior dengan tugas utama : menghantam siapa saja yang menjadi oposan (pembangkang) bagi penguasa.

Kesadaran Politisi, Akademisi dan Wartawan

Dengan upah yang memadai mereka nodai kecanggihan AI untuk kepentingan menghancurkan nalar publik (khalayak) dengan menciptakan friksi dan bahkan konflik sosial. Setarikan nafas, mendegradasi kualitas informasi yang dikonsumsi khalayak, merusak tatanan dan stabilitas politik.

Di tengah situasi demikian muncul pertanyaan : Bagaimana postur kewartawanan era baru?  Karenanya, sesanti HAWANA (Hari Wartawan Malaysia) 2026, "Kewartawanan Era Bahru : Keseimbangan AI dan Etika" menarik perhatian.

Esensi sesanti HAWANA 2026 tersebut segera mengusik kesadaran untuk menguatkan ketahanan profesionalitas wartawan sebagai subyek kewartawanan berasas etika dan perilaku.

Organisasi kewartawanan mesti secara sadar dan sistemik (bekerjasama dengan dunia akademik dan pemerintah) memperbaiki perilaku politisi sebagai negarawan. Hal ini sekaligus bermakna, mengembalikan fungsi partai politik sebagai penggerak pendidikan politik bagi rakyat.

Perlu pembaruan undang-undang partai politik yang mampu mengatur dan menjamin eksistensinya sebagai politisi beradat dan beradab. Menegaskan demokrasi sebagai cara elegan dalam memberi makna gerakan politik bukan hanya untuk berebut kekuasaan. Dalam kaitan ini wartawan mesti patuh kepada code of ethic dan code of conduct profesional mereka.

Dengan upaya demikian para politisi, pemimpin partai politik, dan wartawan mesti sama menyadari, bahwa dalam perspektif algoritma, keberadaan mereka mereka adalah pemasok - pemberi data dan informasi utama bagi sistem AI.

Mesti ada kesadaran kolektif, bahwa kecerdasan asli manusia (paduan nalar, naluri, nurani, dan rasa) adalah subyek penentu bagi AI. Bukan sebaliknya. Maknanya adalah perlunya kesadaran politisi, akademisi, serta wartawan  yang terus menerus menghidupkan mutual respect, merawat kecerdasan dan kearifan budaya sebagai 'ruh' untuk merancang peradaban baru. |

 Jakarta 26.05.26