Dunia Tak Memerlukan Janji Baru
Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Pangeran Abdul Mateen menegaskan, dunia tak memelukan janji baru, yang pada akhirnya gagal kita tepati. Dunia memerlukan kita untuk memenuhi janji-janji yang telah kita buat sebelumnya.
Pernyataan lugas tersebut dikemukakannya dalam pidato sekejap dalam sesi perdebatan terbuka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) ke 81, Ahad (27/09/2026).
Pada tampilan perdana di mimbar politik dunia tersebut, Pangeran Abdul Mateen tampak meyakinkan. Istrinya, Anisha Rosnah yang berada di antara delegasi Brunei Darussalam nampak menyimak pidato yang menggugah kesadaran kolektif antara bangsa di dunia tersebut untuk melihat dan menerima kenyataan.
"Kenyataan yang kita hadapi memang rumit, namun prinsip -prinsip yang seharusnya memandu kita tetaplah jelas. Kepercayaan terhadap sistem internasional akan menguat, ketika janji ditepati, ketika hukum internasional diterapkan secara setara, ketika dialog lebih dikedepankan daripada kekerasan, ketika kedaulatan dihormati, dan ketika setiap negara — baik besar maupun kecil —mengetahui bahwa suaranya memiliki arti," ujar Mateen.
Oleh karena itu, katanya, demi membangun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang benar-benar bermanfaat bagi semua pihak, kita harus senantiasa mengingat siapa yang dimaksud dengan "semua" itu; bukan sekadar institusi atau statistik, melainkan manusia.
Pangeran Mateen mengingatkan, PBB yang kita bangun hari ini akan membentuk dunia yang akan diwarisi oleh generasi mendatang.
"Kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan dunia dimana kerja sama tetap lebih kuat daripada konflik; dimana dialog lebih diutamakan daripada konfrontasi; dimana hukum internasional tidak tunduk pada ukuran atau kekuatan negara; dan dimana keadilan tidak ditentukan oleh kekuasaan semata."
Lebih jauh, Pangeran Mateen memungkas pidatonya menyatakan, "Begitulah cara kredibilitas dipulihkan. Begitulah cara multilateralisme dan hukum internasional tetap relevan. Dan begitulah cara kita membangun PBB yang sungguh memberikan manfaat bagi semua. Brunei siap untuk menjalankan perannya," ungkap Menteri Luar Negeri Brunei yang mudah, gagah, dan hensem itu.
Pangeran Mateen yang dibimbing dan dibina langsung oleh ayahnya Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah Muiz'zaddin Wad'daulah dalam pergaulan internasional dan diplomasi, itu nampak beintegritas.
Kepercayaan Mudah Retak
Pada bagian awal pidatonya, Pangeran Mateen menunjuk, tema sidang ke 81 tahun ini secara langsung menyoroti sesuatu yang sedang hilang dari dunia dengan sangat cepat, yakni kepercayaan.
"Kepercayaan sulit dibangun, mudah retak, dan begitu hilang, sangat sulit untuk dipulihkan,"ungkapnya, seraya menyatakan, " Tanpa kepercayaan, perjanjian berisiko hanya menjadi sekadar kata-kata. Lembaga-lembaga berubah menjadi ajang saling tuduh, dan negara-negara kian merasa terdorong untuk hanya mengandalkan diri sendiri."
Ia mengingatkan, di tengah transformasi yang mendalam, membangun kembali kepercayaan antarnegara memungkinkan kita menghadapi perubahan dan ketidakpastian secara bersama-sama.
Saat ini, katanya, kita tidak hanya menyaksikan menurunnya kepercayaan antarnegara, tetapi juga krisis keyakinan yang kian membesar terhadap aturan-aturan yang seharusnya mengikat kita bersama.
"Ketika negara-negara mulai meyakini bahwa aturan diterapkan secara berbeda bergantung pada kekuatan atau situasi, naluri yang muncul adalah berpaling ke dalam diri sendiri dan bertindak secara sepihak," ungkap Pangeran Mateen. "Hal itu melemahkan kita, semua," tambahnya.
Selanjutnya, dalam pidatonya tersebut, Pangeran Mateen mengemukakan, dialog menjadi lebih sulit. Lembaga multilateral kehilangan wibawa, dan tatanan internasional menjadi lebih rapuh, sehingga negara-negara kecil dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak.
Bagi Brunei Darussalam, ungkapnya, multilateralisme bukanlah sekadar konsep intelektual. "Multilateralisme adalah jaminan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah akan dihormati; bahwa setiap bangsa, tanpa memandang ukuran, memiliki suara; dan bahwa hukum internasional melindungi pihak yang lemah sama pastinya dengan hukum tersebut membatasi pihak yang kuat," tegasnya.
Oleh karena itu, jelas Pangeran Mateen, Piagam PBB harus tetap menjadi landasan bersama kita. Piagam ini tidak boleh memiliki makna yang berbeda-beda dalam menghadapi krisis yang berlainan. Prinsip-prinsipnya harus ditegakkan secara konsisten jika organisasi ini (PBB) ingin mempertahankan legitimasi dan kredibilitasnya.
Hanya sedikit isu yang menunjukkan hal ini secara lebih menyakitkan dibandingkan persoalan Palestina, tegasnya. Selama beberapa generasi, kata Pangeran Mateen, rakyat Palestina telah menantikan keadilan, status kenegaraan, dan martabat. "Mereka tidak dapat diminta untuk terus menunggu tanpa batas waktu demi hak-hak yang sesungguhnya sudah menjadi milik mereka," tegas Pangeran Mateen..
Di Gaza, skala penderitaan manusia dan kehancuran yang terjadi sungguh tak tertahankan. Warga sipil—termasuk begitu banyak anak-anak—terus menanggung dampak terberat. Tenaga medis, jurnalis, pekerja kemanusiaan, dan personel PBB juga telah kehilangan nyawa saat menjalankan tugas mereka. Penderitaan ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.
"Di Tepi Barat, rakyat Palestina terus mengalami pendudukan, perluasan permukiman ilegal, kekerasan oleh pemukim, serta pengusiran dari rumah dan tanah mereka," ujar Pangeran Mateen, mengusik.
Gaza adalah Nyawa Manusia
Dia mengemukakan, "Baik di Gaza maupun di Tepi Barat, semua ini bukan sekadar angka statistik. Ini menyangkut nyawa manusia. Penderitaan mereka menyingkapkan sebuah kebenaran mendasar: hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam harus berlaku secara setara bagi semua pihak. Tidak boleh ada standar ganda yang membedakan satu pihak dengan pihak lainnya."
Oleh karena itu, tegasnya, perdamaian yang adil dan langgeng menuntut lebih dari sekadar penanganan dampak konflik. Perdamaian tersebut mengharuskan adanya upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik serta mewujudkan hak sah rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
"Tanpa keadilan bagi rakyat Palestina, perdamaian abadi tidak akan mungkin tercapai," seru Menteri Luar Negeri termuda di rantau Asia Tenggara, itu. Hal ini tetap menjadi ujian penentu bagi kredibilitas PBB, khususnya Dewan Keamanan. Konflik ini pun tidak lagi terbatas pada Palestina; dampaknya kini meluas ke seluruh kawasan. Di negara tetangga, Lebanon, personel penjaga perdamaian PBB juga telah kehilangan nyawa saat menjalankan misi perdamaian.
Dalam konteks yang lebih luas inilah, ungkap penerbang pesawat tempur, itu Brunei Darussalam turut mensponsori resolusi Dewan Keamanan nomor 2823 yang memperkuat akuntabilitas atas kejahatan terhadap personel penjaga perdamaian PBB.
"Mereka yang bertugas di bawah bendera PBB harus dilindungi. Namun, akuntabilitas tidak boleh bersifat insidental atau sesaat. Perlindungan bagi mereka yang mengabdi demi perdamaian serta perlindungan terhadap nyawa orang-orang tak berdosa—terutama anak-anak—harus tetap menjadi inti dari organisasi ini," tegasnya.
Tentang reformasi multilateral, Pangeran Mateen menyatakan, membangun kembali kepercayaan bukan berarti kembali ke dunia yang sudah tidak ada lagi. Hal ini berarti membekali diri kita untuk menghadapi dunia yang sedang terbentuk saat ini. "Mulai dari konflik dan perubahan iklim hingga pembangunan berkelanjutan dan teknologi baru, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks dan saling terkait," tegasnya.
Perwira Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam, itu lantas mengemuukakan, "Transformasi sedang berlangsung. Kita harus memastikan transformasi tersebut memperkuat kerja sama, bukan justru memperdalam perpecahan."
Ia menyebut ASEAN di Asia Tenggara, memberikan contoh nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di tingkat kawasan." Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, ASEAN memilih jalan dialog, pengendalian diri, dan keterlibatan yang berkelanjutan. Tahun ini, menandai peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC).
"TAC merupakan perwujudan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan yang tercantum dalam Piagam PBB di tingkat kawasan : penghormatan terhadap kedaulatan, penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi, dan kerja sama antarnegara. Dengan demikian, TAC tidak berdiri terpisah dari sistem multilateral, melainkan justru memperkuatnya," ujarnya, tegas.
Pangeran Mateen mengemukakan, pengalaman ASEAN menunjukkan bahwa institusi tetap relevan ketika aturan dihormati, dialog tetap terbuka, dan perbedaan dikelola secara damai. Hal yang sama juga harus berlaku bagi PBB.
"Reformasi tidak boleh sekadar menjadi upaya penataan ulang struktur semata, sementara kepercayaan di luar ruangan sidang ini terus terkikis. Transformasi harus memperkuat kemampuan PBB untuk mencegah krisis, merespons kebutuhan negara anggota secara efektif, dan menghasilkan capaian yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat," ucapnya.
Oleh karena itu, kata Pangeran Mateen kemudian, Brunei Darussalam mendukung berbagai inisiatif seperti Pakta untuk Masa Depan (Pact for the Futur) dan inisiatif UNAT. Karena pada akhirnya, reformasi harus menghasilkan lebih dari sekadar efisiensi; reformasi harus memperkuat kredibilitas organisasi ini serta kapasitasnya dalam mewujudkan hasil nyata.
Tak boleh ada yang tertinggal
Tentang pembangunan berkelanjutan, Pangeran yang juga pemain ruby itu menyatakan, PBB pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Itulah semangat Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
"Inti dari agenda ini adalah sebuah janji sederhana: kemajuan saat ini tidak boleh dicapai dengan mengorbankan masa depan. Bagi Brunei, persiapan menghadapi masa depan bermula dari masyarakatnya sendiri," urainya lebih jauh.
Hal ini, katnya, menjadi inti dari Visi Brunei 2035, yang dibangun di atas tiga tujuan yang saling memperkuat: masyarakat yang terdidik, sangat terampil, dan berprestasi; kualitas hidup yang tinggi; serta ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan.
"Secara bersama-sama, tujuan-tujuan ini mencerminkan keyakinan kami bahwa kemajuan nasional tidak dapat diukur semata-mata dari pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara menjadi kuat ketika masyarakatnya kuat," urainya.
Hal ini berarti negara mesti membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi terhadap perubahan. "Ini juga berarti memastikan adanya keamanan dan stabilitas agar mereka dapat membangun kehidupan dengan penuh keyakinan, yang didukung oleh komunitas yang kuat, layanan kesehatan dan layanan dasar yang berkualitas, perlindungan sosial, serta masyarakat yang kohesif dan tangguh," urainya, bernas.
Pangeran Mateen menyatakan, bagi Brunei, stabilitas dan pembangunan berjalan beriringan. Stabilitas memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk merencanakan masa depan, sedangkan pembangunan memberikan peluang bagi mereka untuk mewujudkan masa depan tersebut.
"Keduanya harus ditopang oleh ekonomi yang dinamis, beragam, dan tangguh, yang mampu menciptakan peluang bermakna serta lapangan kerja berkualitas. Bersama-sama, hal-hal ini menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat mewujudkan potensi mereka sepenuhnya," jelas Pangeran Mateen.
Oleh karena itu, ungkapnya, "Ambisi kami bukan sekadar membangun negara yang lebih makmur, melainkan mewujudkan masyarakat yang merasa aman di masa kini, yakin akan masa depan, serta memiliki kemampuan untuk membentuk masa depan mereka sendiri."
Ia menegaskan, kemajuan akan kehilangan maknanya jika masyarakat merasa kurang aman, kurang dilibatkan, atau kurang memiliki harapan terhadap masa depan. Itulah sebabnya prinsip "tidak bole ada seorang pun yang tertinggal" (no one left behind) harus menjadi lebih dari sekadar slogan. "Prinsip ini harus tercermin dalam setiap keputusan yang kita ambil dan hasil nyata yang kita wujudkan. Tanpa keadilan bagi rakyat Palestina, perdamaian abadi tidak akan mungkin tercapai," ungkapnya. | jeanny
