Indonesia Tegas Serukan Gencatan Senjata Permanen Segera

NEW YORK CITY | Indonesia menyerukan tindakan segera gencatan senjata permanen di Palestina, pembaruan multilateralisme, dan pemulihan hukum internasional.

Pernyataan tegas itu disampaikan di tengah sidang Dewan Keamanan PBB yang menegangkan (Jum'at - 25/7/25). Ketegasan dan kelugasan Indonesia menggarisbawahi meningkatnya frustrasi global terhadap impunitas dan kegagalan lembaga-lembaga dalam menjamin perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut.

Teguran keras Indonesia, itu ditujukan kepada militer zionis Israel dan keterlibatan sejumlah negara Barat yang lebih luas. Dengan nada yang pahit, jurubicara Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB, itu menyatakan, militer zionis Israel dan pendukungnya telah bertindak sebagai "sheriff yang mengangkat dirinya sendiri."  Mereka sangat mengganggu stabilitas Timur Tengah.

Pernyataan sikap Indonesia itu diawali dengan mengungkap kematian tragis Dr. Marwan Sultan -- Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza -- sekeluarga, yang rumahnya dibombardir oleh zionis Israel, sehingga sebagian besar keluarganya tewas.

"Saya berterima kasih kepada Pakistan atas penyelenggaraan pertemuan ini dan kepada para pengarah atas wawasan mereka. Izinkan saya memulai dengan menyampaikan duka cita mendalam Indonesia atas wafatnya Dr. Marwan Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang tewas bersama beberapa anggota keluarganya akibat serangan udara Israel awal bulan ini.

Wafatnya mereka menambah daftar panjang korban jiwa pekerja kemanusiaan di Gaza yang gugur saat membela kemanusiaan. Hal ini juga mencerminkan fakta yang mengkhawatirkan, bahwa sejak debat terbuka terakhir Dewan Keamanan PBB hanya 3 bulan yang lalu, situasi di Timur Tengah justru semakin memburuk.

Kemerosotan ini, dalam pandangan juru bicara perwakilan Indonesia, disebabkan oleh 'sheriff yang menunjuk dirinya sendiri di kawasan tersebut, yang alih-alih menegakkan hukum dan ketertiban, justru memicu kekacauan lebih lanjut' dengan menyerang negara-negara tetangganya, yaitu Iran, Suriah, dan Lebanon.

Sheriff Ilegal Agresor Palestina

Sheriff yang menunjuk dirinya sendiri, yang pola agresinya sangat terkait dengan tindakan ilegalnya yang terus-menerus di Palestina, di mana krisis kemanusiaan di Gaza terus meningkat, dan Tepi Barat menghadapi eskalasi kekerasan dan perluasan permukiman ilegal.

Bagaimana sheriff dapat beroperasi? Dengan cek kosong, menikmati kekebalan dan impunitas. Apa yang akan dilakukan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan wewenangnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga tidak ada negara yang dapat bertindak tanpa hukuman?

Indonesia menyerukan tiga tindakan mendesak terlebih dahulu. Harapan tinggi bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengembalikan multilateralisme ke meja perundingan.

Menurut juru bicara Indonesia, itu baru kemarin, Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka yang memperjelas bagaimana sebagian besar negara ingin melihat kebangkitan multilateralisme untuk mengakhiri "kekuatan adalah kebenaran."

Konferensi tingkat tinggi mendatang mengenai solusi dua negara yang diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum PBB merupakan momen penting.

Untuk mengembalikan multilateralisme dalam penyelesaian sengketa secara damai. Indonesia menantikan keberhasilan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ini dan bangga menjadi salah satu ketua bersama kelompok kerja.

Indonesia juga terus mendukung berbagai proses dan musyawarah yang sedang berlangsung di bawah Mahkamah Kejahatan Internasional (ICJ). Ini merupakan contoh lain dari multilateralisme yang sedang berlangsung.

Dengan keterlibatan aktif Majelis Umum dan ICJ, Dewan Keamanan tidak boleh terus-menerus berada dalam kelumpuhan. Kedua, juru bicara indonesia mengungkapkan, harapan tinggi bahwa musyawarah dan keputusan Dewan Keamanan mencerminkan kesadaran global.

Kegagalan Kolektif Tegakkan Hukum

Situasi mengerikan di Gaza, lanjut pernyataan wakil Indonesia tersebut, tak hanya sangat tidak manusiawi. "Situasi ini juga merupakan pendorong utama meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dewan Keamanan harus menegaskan kendalinya atas situasi ini dengan segera menerapkan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Palestina," tegas juru bicara Indonesia.

Kekerasan tanpa pandang bulu, termasuk jatuhnya korban massal di antara para pencari bantuan yang berusaha mengakses makanan dan pasokan, harus segera dihentikan. Bantuan kemanusiaan harus menjangkau mereka yang membutuhkan tanpa hambatan.

Para pekerja kemanusiaan harus mampu beroperasi dengan aman. UNWRA tetap menjadi satu-satunya harapan sah kita. Perannya sungguh tak tergantikan.

Ketiga, Indonesia mengemukakan harapan tinggi bahwa Dewan Keamanan PBB dapat memulihkan kesucian hukum internasional. "Pendudukan Israel yang berkelanjutan atas Palestina, serangannya baru-baru ini terhadap Iran, dan serangan udara di Suriah merupakan konsekuensi dari kegagalan kolektif dalam menegakkan hukum internasional yang melanggengkan impunitas dan standar ganda." tegas pernyataan tersebut.

Lebih jauh dikemukakan, hukum internasional juga membentuk fondasi solusi dua negara yang tetap menjadi satu-satunya kerangka kerja yang layak dan disepakati secara internasional, yang krusial bagi perdamaian dan stabilitas regional yang lebih luas.

"Di tengah iklim stagnasi, memastikan instrumen hukum berfungsi sebagaimana mestinya adalah kunci untuk memulihkan kredibilitas dewan," tambah juru bicara Indonesia tersebut.

Memungkas pernyataannya, jurubicara Indonesia tersebut menegaskan, "Kegagalan yang berkelanjutan dalam mengatasi situasi regional yang semakin memburuk secara gamblang menyoroti runtuhnya sistem multilateral."

Hal tersebut seharusnya mendorong semua anggota PBB untuk mengakui, bahwa reformasi tidak hanya diperlukan tetapi juga harus dilakukan tanpa penundaan. Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi pada upaya krusial ini menuju Dewan Keamanan yang berupaya menantang mandatnya sendiri." | jeanny