Pendidikan Karakter, Berkaca pada Jepang
AKARPADINEWS.COM | MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menekankan, penerapan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Saat membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Siak, Riau, Senin (23/8), Muhadjir mengatakan, pendidikan karakter pada jenjang SD, proporsinya 70 persen, sedangkan pada jenjang SMP harus 60 persen.
Untuk mencapai target yang diharapkan, Muhadjir menilai, diperlukan peran optimal dari para guru. Mereka diharapkan dapat menerapkan materi dan metode pembelajaran yang dapat membentuk karakter anak didiknya. Menurutnya, ada tiga aspek penting dalam pendidikan karakter, yakni etika, estetika (keindahan), dan kinestetika (pendekatan berbasis gerak atau keterampilan fisik).
Penerapan pendidikan karakter menjadi bagian dalam wacana perpanjangan masa sekolah (full day school) yang diyakini Muhadjir dapat menjauhkan anak-anak dari kegiatan negatif, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Program itu tidak hanya akan diisi pelajaran semata, namun juga kegiatan ekstrakurikuler.
Wacana itu sontak mengundang komentar dan protes dari berbagai kalangan. Bahkan, di situs change.org, muncul petisi penolakan wacana tersebut (Baca: Kontroversi Full Day School). Berbagai protes itu mengarah kepada hak anak yang terlanggar bila wacana itu diterapkan, salah satunya hak bermain. Sebab, pelaksanaan full day school disinyalir akan menyita waktu anak di sekolah sehingga anak seakan terpenjara di sekolah. Interaksi anak dengan orang tua pun makin berkurang lantaran banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Ada pula yang menilai jika sekolah bukan satu-satunya institusi yang mendidik anak.
Interaksi bersama keluarga, masyarakat, dan sesama teman sebaya perlu dilalui anak-anak sebagai bagian dari proses pembelajaran. Berbagai kritik itu tentu harus direspons Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bila ingin mengimplementasikan program full day school.
Listya Ayu Saraswati, pengamat sosial budaya mengatakan, wacana full day school belum tentu menjadi solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi dan sistem pendidikan Indonesia saat ini, khususnya dalam membentuk karakter anak didik.
Menurutnya, pendidikan karakter bisa saja dimasukkan ke dalam sistem belajar yang sudah ada. Lulusan Program Magister Cultural Studies, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) itu juga berpandangan, penerapan full day school itu pastinya membutuhkan dana yang cukup besar dan persiapan yang matang.
Misalnya, dia mencontohkan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memastikan sekolah mampu menyediakan fasilitas, mulai dari sarana tempat belajar, sampai makanan, dan lain sebagainya, untuk anak-anak. "Belum biaya penunjang lain, kan? Jadi agak berisiko kebijakan full day school itu,” ujarnya.
Program full day school juga tidak menjamin anak jauh dari tindakan kontra produktif. Perempuan yang kini mengajar di Program Studi Sastra Inggris Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menilai, untuk mencegah anak dari pengaruh negatif perlu juga peran dari orang tua.
“Menjauhkan anak dari kegiatan negatif itu butuh kerja keras orang tua, guru, dan orang-orang dewasa di sekitar anak, apalagi zaman sekarang (modern). Walaupun anak mengikuti full day school, tapi apa bisa terus-menerus dipantau akses (media sosial) anak yang menjurus ke pergaulan negatif? Banyak pengaruh negatif yang bisa mereka akses secara blindly and fast,” ungkap Listya.
Soal pendidikan karakter, Listya berpendapat, dimulai dari sistem paling dekat dengan anak, yakni keluarga, dan harus dilakukan secara terus menerus sejak dini. “Misalnya, anak diajarkan budaya antri, bilang terima kasih setelah dibantu orang lain, nilai-nilai kejujuran, dan lain-lainnya,” kata Listya.
Sementara di sekolah, pendidikan karakter bisa diterapkan sejalan dengan jam pelajaran yang sudah ada. Menurut perempuan berusia 26 tahun itu, para guru bisa melakukannya dengan cara yang sederhana seperti mengucapkan salam atau terima kasih, bersikap jujur, dan menerapkan nilai-nilai demokratis di kelas.
Listya menyarankan, agar ada baiknya Indonesia berkaca pada sistem pendidikan di Jepang yang konsep pendidikan karakternya cukup bagus. Untuk tingkat dasar, Jepang menerapkan kurikulum yang membuat peserta didiknya tidak tertekan walau penerapan kegiatan di sekolah memakan waktu sekitar enam jam. Kurikulum SD di Jepang juga menekankan anak didik pada beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan fungsi dan perannya dalam lingkup sosial.
Mata pelajaran yang diajarkan antara lain bahasa Jepang, ilmu sosial, aritmatika, ilmu sains, life skill, seni musik, seni rupa (menggambar dan kriya), home economies, dan olah raga. Di antara sembilan mata pelajaran itu, ada pembagian jenjang pengajarannya.
Pelajaran life skill misalnya, hanya diajarkan untuk siswa kelas satu dan dua. Lalu, pelajaran ilmu sains dan ilmu sosial, baru dipelajari saat anak didik duduk di kelas tiga. Dan, pelajaran home economies baru akan dipelajari saat duduk di kelas lima dan enam.
Selain sembilan mata pelajaran pokok itu, peserta didik juga dibekali pelajaran moral dan kegiatan ekstrakurikuler, yang diberlakukan untuk seluruh jenjang kelas dari kelas satu hingga kelas enam.
Dari beberapa mata pelajaran dalam kurikulum pelajaran SD di Jepang, terdapat beberapa mata pelajaran yang diarahkan pada pendidikan karakter. Pelajaran life skill misalnya, memiliki tujuan untuk menumbuhkan kemandirian pada anak-anak Jepang sejak dini.
Pelajaran itu berkesinambungan dengan materi pelajaran home economies, yang mengarahkan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan praktek dan eksperimen dengan menggunakan berbagai alat rumah tangga. Tujuannya, untuk melatih peserta didik agar dapat menggunakan peralatan rumah tangga tersebut dan dapat melakukan pekerjaan rumah.
Dengan begitu, peserta didik dapat mengerti peran dan fungsinya di dalam keluarga dan dapat membantu meringankan pekerjaan rumah yang biasanya diemban oleh orang tua mereka.
Selain itu, melalui kegiatan praktek dan eksperimen, peserta didik diharapkan dapat berlaku kreatif dengan segala keterbatasan di rumah untuk dapat berperan aktif dalam keluarga.
Kedua pelajaran itu dilengkapi dengan penerapan pelajaran moral. Pada pelajaran tersebut, peserta didik diajarkan beretika sebagai anggota masyarakat. Pelajaran moral itu diberikan secara bertingkat menyesuaikan jenjang kelasnya.
Untuk kelas satu dan dua, pelajaran moral berisikan materi cara bersikap yang tepat dalam menggunakan barang milik publik dengan menjaganya jangan sampai rusak. Selain itu, peserta didik diajarkan cara mencintai dan bersikap yang tepat terhadap orang tua, kakek-nenek, guru, pegawai sekolah, teman sebaya, dan masyarakat sekitar.
Tak hanya itu, peserta didik kelas satu dan dua juga diajarkan mencintai negaranya dengan membangun kesadaran cinta tradisi dan budaya Jepang. Kesadaran itu dipupuk dengan cara-cara yang sederhana, yakni mencintai kota kelahirannya dan mengapresiasi serta menghargai keunikan kota kelahiran teman-temannya.
Pada jenjang kelas tiga dan empat, pelajaran moral diterapkan pada peserta didik dengan penambahan beberapa materi, menyangkut kesadaran atas kewajiban peserta didik sebagai warga negara untuk mentaati segala peraturan yang berlaku.
Lalu, peserta didik juga diajarkan pentingnya bekerja dan keinginan untuk bekerja. Mereka diyakini jika pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat bermanfaat bagi kemajuan negara.
Tak hanya itu, peserta didik jenjang kelas tiga dan empat ditanamkan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan Jepang sehingga mereka mencintai negaranya. Penanaman itu melalui berbagai kegiatan budaya lewat perayaan kebudayaan maupu kegiatan karyawisata menuju tempat-tempat budaya. Peserta didik juga diajarkan untuk menghargai tradisi dan kebudayaan yang ada di dunia.
Kemudian, pada jenjang kelas lima dan enam, peserta didik mendapatkan pelajaran moral yang kaitannya tentang cara sosialisasi di masyarakat. Siswa diajarkan bagaimana memahami pola struktur masyarakat di sekitarnya, termasuk peran dan fungsi anggota masyarakat.
Mereka juga diajarkan keorganisasian yang diarahkan dalam berbagai kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat sekitar. Dengan begitu, mereka memahami cara berkomunikasi efektif, alur komando, dan berinisiatif dalam sebuah sistem keorganisasian.
Lalu, peserta didik kelas lima dan enam juga diajarkan menjadi warga negara yang taat hukum. Mereka juga dididik cara memperlakukan orang lain dengan baik, tanpa diskriminasi, dan tidak melanggar hak-hak orang lain.
Di jenjang tersebut, anak didik diajarkan memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka juga diwajibkan berinisiatif untuk kebaikan bagi komunitasnya dan mampu melaksanakan nilai-nilai tradisi dan budaya Jepang dalam kehidupan sehari-harinya.
Menariknya, pelajaran moral itu tak hanya didominasi cara-cara penjelasan dari guru. Para peserta didik justru diminta mempraktekkannya dalam masyarakat. Karenanya, pihak sekolah mengundang masyarakat sekitar untuk hadir di jam pelajaran moral sebagai fasilitator untuk melatih para siswa mempraktekkan hal itu.
Selain terdapat pada kurikulumnya, pendidikan karakter di Jepang juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa diharuskan membantu petugas kantin menyiapkan makan siang untuk teman-temannya atau ikut piket membersihkan kelas dan kamar mandi sekolah. Praktik itu dilakukan secara bergilir sehingga seluruh siswa melakukannya. Tujuannya, agar mendisiplinkan para siswa dan mengetahui pentingnya bertanggung jawab.
Penerapan kurikulum pendidikan karakter itu tidak membuat peserta didik merasa tertekan. Justru, mereka senang mengikuti rangkaian belajar mengajar di sekolahnya. Di Jepang, guru SD memahami betul tugasnya. Agar dapat menjadi contoh anak didik, para guru menerapkan perilaku yang bermoral. Contohnya, sehabis makan siang, terdapat tradisi berterima kasih kepada koki sekolah. Biasanya, guru memulai ucapan terima kasih, baru diikuti oleh murid-muridnya. Dengan begitu, ada transfer value kepada anak didik.
Selain itu, sistem pendidikan dasar di Jepang mengharuskan orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah ikut berperan dalam proses belajar mengajar. Ada kalanya, pihak sekolah mengadakan sesi yang mewajibkan orang tua datang ke kelas dan melihat aktivitas anaknya di kelas. Dengan begitu, orang tua paham proses belajar mengajar yang diterima anaknya. Bila ada nilai anak yang menurun, orang tua juga paham kekurangan anaknya. Dengan begitu, dapat membantu orang tua dalam mengarahkan anak dalam belajar.
Kurikulum pendidikan di Jepang tersebut menunjukkan jika pendidikan karakter dibuat dengan sangat matang. Apalagi, pendidikan karakter itu ternyata bisa dilakukan tanpa harus membuat siswa seharian berada di sekolah dan harus diidentikkan dengan jam sekolah seharian.
Karenanya, wacana full day school perlu dikaji secara mendalam dan tidak terburu-buru. Menurut Listya, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu fasilitas sekolah nyaman untuk anak ada di sekolah sehari penuh.
Selain itu, dia menambahkan, jenis kegiatan yang diikuti siswa sekolah harus jelas dan orang tua perlu mengetahui ragam kegiatan. “Kegiatan anak apa saja dan bagaimana anak melakukannya itu perlu dijelaskan. Lalu, orang tua juga perlu diberi pengarahan dan tetap selalu diminta untuk mendampingi anak dan mengawasi saat mereka di rumah. Dukungan orang tua sangat dibutuhkan bila full day school itu hendak dilaksanakan,” jelasnya.
Sebuah konsep sistem pendidikan ideal tidak dapat dieksekusi dalam waktu yang terburu-buru. Sebab, jika salah dalam eksekusi, maka bisa membuat kualitas pendidikan di Indonesia malah merosot.
Sebelum menerapkan sistem pendidikan yang baru, pemerintah juga melakukan studi mengenai sistem pendidikan yang tepat untuk anak-anak di Indonesia yang sejalan dengan latar budaya Indonesia yang kaya.
Muhammad Khairil
