Kini Hamzah Penentang Mahyuddin Paling Depan

Kabar separuh panas datang dari Kuala Lumpur, Jum'at (13/2/26). Tidak mengejutkan. Kemungkinan itu sudah diduga semula, selepas Perhimpunan Agung Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) - 6 dan 7 September 2025.

Pada masa itu, berkembang isu ihwal kepemimpinan perseteruan partai yang sedang terpanggang sekam antara Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Timbalan Presiden Bersatu, Hamzah Zaenuddin, yang juga Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat (Parlemen) Malaysia.

Sekam politik pernah membara, kala bersatu berkoalisi dengan Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah Nasional (Amanah) dalam Pakatan Harapan (PH). Muhyiddin dan kawan-kawan 'menekan' Tun Mahathir Mohammad yang sedang menjalankan amanah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke 7.

Mereka menyatakan Bersatu keluar dari koalisi PH. Tun Mahathir lebih jeli. Tun melihat gelagat siasat  Muhyiddin cum suis tersebut. Lantas menyampaikan peletakan jabatannya sebagai PM kepada Yang di-Pertuan Agong (ke 16) - Sultan Abdullah (Sultan Pahang).

Kala itu, Sultan Abdullah menerima peletakan jabatan tersebut, seraya meminta Tun Mahathir menjabat PM Interim (sementara), sesuatu yang pertama dalam sejarah Malaysia.

Azmin Ali yang kala itu masih menjadi pemimpin teras PKR melakukan 'operasi senyap' menggalang sejumlah anggota parlemen dari UMNO (United Malay Nation Organization) dan PAS (Parti al-Islam Se-Malaysia) mendukung Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ke 8.

Maka jadilah Muhyiddin sebagai PM 8 Malaysia -- dengan mayoritas mudah -- 1 Maret 2020 - 16 Agustus 2021 -- lewat muslihat 'politik pintu belakang.'

Hamzah Ketua Pembangkang yang Proper

Pemerintahan Muhyiddin dihempang krisis kesehatan dunia -- nano monster Covid 19 -- dan krisis politik Malaysia.

Sejumlah anggota parlemen pun 'menarik dukungan' dari pemerintahan Muhyiddin - Perikatan Nasional (PN), sehingga pemerintahan itu tumbang. Dalam situasi itu, Ismail Sabri Yaakob, anggota parlemen UMNO/Barisan Nasional -- dari daerah pemilihan Bera -- beroleh dukungan untuk menjadi PM ke 9 menggantikan Muhyiddin.

PM 9 Ismail Sabri yang pemerintahannya sedang berkonsentrasi mengatasi nano monster Covid-19, juga harus menghadapi tekanan UMNO di bawah kepemimpinan Zahid Hamidi untuk mempercepat Pilihan Raya Umum (PRU) ke 15.

Ismail Sabri mempercepat PRU 15 dan mencatat sejarah: rakyat menghukum partai-partai. PRU 15 tak ada partai dan gabungan partai yang memenuhi syarat untuk membentuk pemerintahan, sehingga terjadi 'hang government.'

Atas upaya Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia, memberi jalan bagi PH, BN/UMNO, GPS (Gabungan Parti Sarawak), Partai Warisan (Sabah), dan Parti Gagasan Rakyat Sabah (Gagasan Rakyat) - dari semula Perikatan Nasional Sabah membentu 'Kerajaan Perpaduan' yang lantas dikenal sebagai 'Pemerintahan Madani.'

Pada masa pemerintahan Madani pimpinan PM X Anwar Ibrahim kini, Bersatu dan PAS dalam koalisi PN (Perikatan Nasional) berkongsi dan berperan utama sebagai pembangkang (oposan) di Dewan Rakyat (parlemen). Hamzah Zaenuddin dipercaya sebagai Ketua Pembangkang.

Sebagai Ketua Pembangkang, Hamzah Zaenuddin menunjukkan kepemimpinan yang 'proper.' Ia menjaga betul muruah pembangkang, sehingga terkesan lebih matang dibanding anggota parlemen dari kalangan koalisi partai penguasa yang nampak masih 'kurang jam terbang.'

Beragam isu 'bara dalam sekam' di lingkungan internal Bersatu -- khasnya sejak Muhyiddin tak lagi menjadi pemimpin koalisi PN. Pesona persona Hamzah yang lebih kuat dari Muhyiddin dan Azmin Ali dan kawan -kawan, mulai mengundang kecurigaan sejumlah petinggi Bersatu.

Reaksi Belasan Anggota Parlemen Bersatu

Jum'at (14/2/26) terjadilah peristiwa politik itu. Dewan Disiplin Bersatu. Sekretaris Jenderal Bersatu, Azmin Ali, menyatakan, Hamzah - Wakil Presiden Bersatu - anggota parlemen Larut dan Wan Ahmad Fayshal Wan Ahmad Kamal - anggota Majelis Kepemimpinan Tertinggi (MPT) Bersatu - juga anggota parlemen Machang, telah dipecat dari partai terhitung mulai hari itu.

Hamzah Zainudin dipecat keanggotaannya di partai Bersatu berdasarkan Pasal 22.5 dan Pasal 9.1.4, sedangkan Wan Ahmad Fayshal diberhentikan karena dituding melanggar Pasal 9.1.4 Konstitusi Bersatu.

Pada hari yang sama Dewan Disiplin Partai pun menginformasikan, keputusan terhadap Hamzah diputuskan dalam sidang Dewan tersebut. Dewan Disiplin memberi peluang bagi Hamzah untuk menyampaikan rayuan (banding) dua minggu ke depan untuk melakukan rayuan (banding).  Hamzah tak datang ketika dipanggil untuk menghadiri sidang Dewan Disiplin Partai di markas Bersatu, Petaling Jaya.

Selain Hamzah dan Wan Fayshal Bersatu juga memecat anggota Bersatu Azahari Hasan (anggota parlemen Padang Rengas). dan Fathul Huzir Ayob (anggota Parlemen Gerik).

Tuduhan kepada mereka sama : para penggerak aksi mendesak Muyiddin Yassin meletakkan jabatannya sebagai Presiden Partai Bersatu. Kendati di forum Perhimpunan Agung Bersatu, Hamzah membantah keras tuduhan tersebut.

Keputusan tersebut mendapat reaksi keras dari 16 anggota parlemen asal Bersatu. Mereka mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin segera meletakkan jabatannya sebagai presiden partai Bersatu.

Mereka menyatakan keyakinan bahwa Hamzah mampu menjadi Pelaksana Tugas Presiden yang baik untuk  mengembalikan agenda Bersatu, menyatukan kembali partai untuk menaikkan marwah, serta memastikan perjuangan mencapai kemenangan pada PRU 16 mendatang.

Posisi Muhyiddin Melemah

Kini, karena gonjang-ganjing partai, posisi Mahyuddin dan kawan-kawan terus melemah. Wan Fayshal menyebut, 'akar umbi' -- lapisan anggota di masyarakat -- berkomitmen tetap bersama Hamzah dan kelompok yang lebih besar juga bersama Hamzah.

Hamzah yang dibagitau pemecatannya melalui Surat Pemberitahuan Pemberhentian Keanggotaan :  BERSATU/LD/RPT/108/25 tertanggal 13 Februari 2026. Surat pemecatan dirinya ditanda-tangani  Ketua Dewan Disiplin Bersatu, Mohd Radzi Mohd Manan.

Sabtu (14/02/26) petang, hadir pada pertemuan para anggota parlemen, cawangan, dan bagian Bersatu.  Meski wajahnya masih nampak lelah,  di gedung alumni di hadapan kalangan yang mendukungnya, Hamzah berujar, "Saya tidak akan merayu." Artinya dia tak kan mengajukan banding atas pemecatannya.

Melalui surat pemberitahuan tersebut, Dewan Disiplin Bersatu mengumumkan bahwa keputusan tersebut dibuat setelah rapat pada tanggal 12 Februari 2026.

Hamzah berseru lantang kepada Muhyiddin : "Bila kemarin-kemarin untuk kepentingan perjuangan melalui partai saya menjadi pendukungmu nomor satu, sekarang saya paling depan di barisan penentangmu !"

Menjawab pertanyaan wartawan, Hamzah menyebut dia bersama para anggota parlemen dan anggota partai lainnya, akan menikmati dulu sebagai manusia - politisi bebas, termasuk di Dewan Rakyat.

Selepas itu, boleh jadi ia dan pendukungnya akan berada di 'rumah baru' perjuangan politiknya. "Selamat tinggal Bersatu..," ungkapnya.. | Haedar