Rusia Negara Pertama Akui Pemerintahan Taliban Afganistan

Rusia menjadi negara pertama yang mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afganistan, Jum'at (4/7/25). Pengakuan itu merupakan rangkaian lanjut dari perubahan diplomatik Rusia yang menghapus Taliban dari daftar organisasi terlarang.

Pengakuan tersebut ditandai dengan aksi penerimaan surat kepercayaan diplomatik dari Gul Hassan Hassan, duta besar yang ditunjuk Taliban untuk Moskow.

Kamis (3/7/25) Kementerian Luar Negeri Rusia mengabarkan hal tersebut. Penerimaan surat kepercayaan itu dilakukan Kementerian tersebut sebagai cara untuk meningkatkan kerja sama bilateral yang produktif.

Rusia juga sudah mengangkat duta besar untuk Afghanistan, Dmitry Zhirnov, yang mengaku kepada media,  keputusan untuk mengakui pemerintah Taliban datang langsung dari Presiden Putin. Pengakuan Rusia tersebut merupakan tanda 'upaya tulus' Rusia untuk mengembangkan hubungan.

Keputusan Rusia tersebut disambut gembira oleh Taliban sebagai pemerintah Afghanistan. Kementerian Luar Negeri Afghanistan memuji keputusan tersebut sebagai langkah bersejarah, sebagaimana ungkap Menteri Luar Negeri Taliban Afghanistan Amir Khan Muttaqi. Menteri Muttaqi menyatakan, langkah Rusia merupakan, "contoh yang baik bagi negara-negara lain."

Taliban kembali menguasai Afghanistan, Agustus 2021 setelah merebut Kabul dari tangan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani yang melarikan diri dari negeri tersebut ke Uni Emirat Arab. Taliban kemudian membentuk Emirat Islam Afghanistan menggantikan Republik Islam Afghanistan, yang dituding sebagai boneka Amerika Serikat..

Pengambilalihan kekuasaan Afghanistan disebut media barat sebagai aksi kudeta dan tidak sesuai dengan Konstitusi Afghanistan. Kudeta itu sendiri dipicu oleh penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan, sebagai tindak lanjut perjanjian Doha yang dibuat antara Amerika Serikat dan Taliban.

Fundamentalis Sunny

Media Barat mengungkap, pelanggaran atas Konstitusi Afghanistan yang dibuat oleh pemerintah yang didukung AS, antara lain karena Taliban dipandang mengancam hak-hak sipil dan politik warga Afghanistan yang tercantum dalam konstitusi. Apalagi di awal menguasai kembali kendali atas Afghanistan, Taliban telah mengambil tindakan yang mengingatkan pada pemerintahan brutal mereka di akhir tahun 1990-an.

Berbeda dengan Iran yang menganut Shiah, Taliban menganut fundamentalisma Sunny. Misi PBB di Afghanistan mendokumentasikan banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Misi itu juga mencatat, Taliban telah mengintimidasi jurnalis dan membatasi kebebasan pers, yang menutup lebih dari dua ratus media dan kantor berita. Pemerintah Thaliban juga dicatat telah menindak keras demonstrasi, memantau dan dihilangkan secara paksa aktivis.

Mereka juga mendirikan kembali Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, yang di masa pemerintahan mereka sebelumnya telah memberlakukan larangan terhadap perilaku yang dianggap tidak Islami.

November 2022, Taliban memerintahkan hakim untuk menegakkan interpretasi mereka tentang syariah. Kemudian melanjutkan hukuman cambuk dan eksekusi di depan umum.

Di tengah perang antara Rusia dengan Ukraina, aksi genosida zionis Israel atas Palestina berlangsung, bahkan meluas menjadi perang zionis Israel dengan Iran yang melibatkan AS, pengakuan Rusia ini akan berimplikasi luas.

Tentu akan menjadi perthatian khusus pemerintah Barat. Terutama AS dan NATO yang baru saja melakukan konferensi tingkat tinggi di den Haag, Belanda.

Apalagi AS telah membekukan aset miliaran dolar AS milik bank sentral Afghanistan, serta menjatuhkan sanksi kepada tokoh senior Taliban. Tindakan AS tersebut telah mengisolasi Afghanistan dari sistem keuangan global.

Mendorong Stabilitas

Bagi Taliban, langkah Rusia merupakan terobosan diplomatik yang diharap akan diikuti oleh sekutu Rusia dan membuka jalan yang lebih luas untuk mendapatkan legitimasi internasional dan akses ke sistem keuangan dan pembangunan global.

Apalagi, saat ini Taliban tengah pembangunan proyek kanal Qosh Tepa yang secara signifikan menarik air dari Amu Darya . Kanal tersebut oleh ahli gografi dan ekologi Turkmenistan tetangganya bukan masalah yang paling penting, akut, dan berpotensi berbahaya bagi seluruh wilayah.

Pengakuan Rusia atas pemerintahan Taliban yang bakal diikuti sejumlah negara, dikuatirkan akan memungkinkan Taliban mendapatkan kembali akses ke keuangan global. Namun, persetujuan Presiden Vladimir Putin atas rekomendasi Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, justru akan berdampak positif.

Hubungan diplomatik penuh Rusia dan Taliban Afghanistan akan mendorong stabilitas di negara yang dilanda perang itu.

Taliban yang kembali menguasai Afghanistan dan telah memerintah negara itu di bawah interpretasi hukum Islam yang ketat, selama lebih tiga tahun terakhir telah menghadapi kritik internasional yang meluas. Interpretasi Taliban dinilai telah membatasi hak-hak dan pendidikan perempuan.

Itu sebabnya, kendati selama tiga tahun lebih Taliban berupaya mendapatkan legitimasi global, tidak ada pemerintah yang secara resmi mengakui kepemimpinan mereka.

Tiongkok dan Uni Emirat Arab telah mempertahankan kontak diplomatik, namun belum seperti langkah Rusia, menyatakan pengakuan resmi atas Taliban sebagai pemerintah Afghanistan.

Sampai Jum'at (4/7/25) belum ada reaksi atas langkah Rusia tersebut. Belum ada negara Barat yang secara resmi menerima -- apalagai mengakui -- kepemimpinan Taliban karena berbagai kekuatiran. | delanova