Ibu Kota Masih Jadi Kota Hantu

Bang Sém

Aung Garma, begitu biasa saya sebut nama sobat saya. 2 Februari 2022 lalu, usianya genap 50 tahun. Dia tinggal di Nay Pyi Daw (baca: Naypyitaw), ibukota Myanmar yang populer di dunia sebagai 'kota hantu.'

Putri sulungnya, Aung Gawa, bekerja di Istana Kepresiden yang megah di ibukota yang juga megah, itu. Berbeda dengan Garma, ibunya yang sosiolog, Garma mendalami ilmu komunikasi.

Ketika pertama kali berkunjung ke Istana Kepresidenan Myanmar, Mei 2013 dalam delegasi diplomasi yang langsung dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gawa memperkenalkan saya dengan beberapa kalangan, yang kemudian menjadi teman.

Ketika berkomunikasi secara virtual dengan Garma, pas di hari ulang tahunnya, pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya adalah pasal ibukota negara Republik Indonesia yang baru. "Semoga tidak seperti Nay Pyi Daw," katanya.

"Ibu kota yang megah, indah, tapi senyap, seperti kota mati. Kota ini sempat ramai, ketika terjadi demonstrasi menentang rezim militer yang mengkudeta kepemimpinan Aung San Suu Kyi tahun lalu," lanjutnya.

Celotehan Garma memantik ingatan saya tentang dinamika politik di negeri kaum bersarung dan senang berbedak, itu. Apalagi, ketika Garma bercerita takdir Aung San Suu Kyi yang tak putus dirundung derita dan ironi.

Aung San Suu Kyi, pejuang demokrasi Myanmar yang 'membisu' soal nasib rakyat Rohingya, divonis 4 tahun penjara (10/1/22) oleh pengadilan di Nay Pyi Daw atas tiga tuduhan pidana. Antara lain tuduhan hasutan dan pelanggaran lock down Covid-19, saat berkampanye.

Meski menurut juru bicara rezim, Mayor Jendral Zaw Min Tun, tokoh pergerakan yang digulingkan Jendral Aung Hilaing, itu akan mendapat potongan tahanan selama dua tahun, vonis pengadilan akan menghambat Suu Kyi turun gelanggang yang dijanjikan rezim, akan digelar Agustus 2023.

Garma bercerita, Suu Kyi akan menjalani tahanan rumah di Nay Pyi Daw, menunggu kasus-kasus remeh temehnya diadili, antara lain kasus walkie talkie dan berbagai barang seludupan yang dipergunakan untuk aksi pelemahan peran militer.

Kudeta yang dilakukan Aung Min Hilaing memicu perlawanan rakyat, terutama pengikut Suu Kyi yang melakukan aksi di ibukota lama, Yangoon. Kemudian, meramaikan Nay Pyi Daw.

Tindakan represif rezim militer, itu sendiri telah menewaskan 1.400 warga sipil, sebagaimana diberitakan media. Vonis atas Suu Kyi mendapat protes dari Amerika Serikat, negara-negara demokrasi lain, dan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Suu Kyi pemimpin partai NLD (National League for Democracy) telah berpengalaman panjang menjadi korban represi rezim militer. Bertahun-tahun dia menjadi tahanan rumah (15 dari 21 tahun). Ditahan tahun 2000 dibebaskan tahun 2002. Dikenakan tahanan rumah lagi tahun 2003 sampai dibebaskan dan kembalikan hak politiknya pada 13 November 2010. Tiga hari setelah pemilu digelar 7 November 2010.

Putri tokoh kemerdekaan Burma, Jenderal Aung San, ini pernah memenangkan pemilihan umum tahun 1990, tapi dianulir kemenangannya.  

Pada Agustus 2011, Suu Kyi pertama kalinya menginjakkan kaki di Nay Pyi Daw dan bertemu Presiden Thein Sein di Istana Negara. Kala itu Thein Sein sudah pensiun dari kemiliterannya yang berakhir bulan Maret. Dia juga bisa ke luar negeri, berdialog dengan Perdana Menteri Thailand Yingluck Sinawatra dan Sekretaris Negara - Menlu Amerika Serikat Hillary Rodam Clinton.

April 2012 NLD kembali ke gelanggang politik praktis Myanmar. Aung San Suu Kyi memilih Yangon sebagai daerah pemilihannya untuk melangkah ke parlemen. Pada pemilu 1 April 2012 dia memenangkan kursi parlemen yang diincarnya. Dia pun melawat ke berbagai negara di Eropa dan Asia, termasuk China dan Jepang.

Hasratnya berkompetisi dalam pemilihan presiden tak kesampaian, karena dia menikah dengan warga negara Inggris dan beroleh anak dari pernikahan, itu. Pada pemilu 2015, partainya (NLD) memenangkan mayoritas kursi parlemen. Suu Kyi berkuasa, dan menunjuk Ktin Kyaw untuk bertanding dan memenangkan kursi Presiden Myanmar. Kyaw dilantik 20 Maret 2016.

Suu Kyi menjabat empat jabatan menteri sekaligus (Menteri Energi, Menteri Pendidikan,  Menteri Luar Negeri dan Menteri Portofolio di Kantor Kepresidenan), tapi kemudian dia melepaskan dua jabatan Menteri Energi dan Menteri Pendidikan.

Kyaw dan parlemen membentuk jabatan baru, konselor negara sebagaimana halnya jabatan menteri senior untuk Lee Kwan Yew di Singapura. Kekuasaan Suu Kyi melampaui kewenangan Presiden Kyaw.

Jabatan ini yang membuat kalangan militer gerah dan mendapat kritik para ahli hukum tata negara, yang menilai jabatan itu bertentangan dengan konstitusi. Suu Kyi terkepung situasi pelik di tengah banyaknya organisasi sipil dan etnis militan bersenjata di berbagai kalangan etnik, yang antara lain menghajar etnis Rohingya di Rahine sepanjang 2016 - 2017.  

Militer dengan partai bentukannya, USDP (Union Solidarity Development Party) mengkritisi kekuasaan NLD dan Suu Kyi dan merisaukan stabilitas, ketika 20 etnis militan bersenjata 'menyalak' dan terkesan 'balas dendam' kepada militer.

Apalagi, kala itu, dalam kasus etnis muslim Rohingya di Rahine korban kekerasan dan anti kemanusiaan, berbagai negara 'menerjang' Suu Kyi dan pemerintahannya. Termasuk mendesak lembaga internasional pemberi hadiah Nobel, mencabut Nobel Perdamaian dari Suu Kyi. Dia dianggap tak pantas lagi menyandang kehormatan dan penghormatan, itu lagi - karena membisu menyikapi genosida di Rahine.

Kekuasaan dan pemerintahannya juga goyah, ketika tetiba Htin Kyaw meletakkan jabatan sebagai Presiden Myanmar, Suu Kyi menunjuk 'sekutu lama'- nya, Wakil Presiden Win Myint menjabat Presiden, dengan sistem yang tetap memberi porsi kekuasaan lebih besar kepada Suu Kyi.

Di dalam negeri, Suu Kyi dan NLD masih jadi idola. Pemilu 8 November 2020, menguatkan kuasanya. NLD kembali menang mayoritas kursi di parlemen. USDP melancarkan taktik 'serang gencar.'

Kemenangan NLD kali ini dianggap tidak murni dan merupakan penipuan. Komisi pemilu menolak serangan dan protes USDP dan tetap merencanakan, 1 Februari pelantikan di Gedung Parlemen yang berada di kawasan Istana Negara - Nay Pyi Daw.

Suu Kyi juga menyerang balik USDP. Dalam situasi demikian, Jenderal Aung Hilaing melakukan aksi kudeta militer dengan menggunakan pasal 417 dan 418 konstitusi Myanmar. Dua pasal ini memungkinkan tentara, mengisytiharkan (mengumumkan kepada khalayak) keadaan darurat dan mengambil alih pemerintahan.

Suu Kyi dan kawan-kawan ditangkap. Dua hari kemudian polis mengumumkan pihaknya telah menyiapkan tuduhan terhadap Suu Kyi terkait penyeludupan radio walkie-talkie yang diimpor secara tidak benar dan ditemukan di rumahnya saat penangkapan dan penggeledahan.

Polisi juga mendapati rekaman percakapan yang memantik polisi menuduhnya telah melanggar undang-undang terkait pengurusan bencana alam negara terkait pandemi COVID-19.

Ketika itulah, selain Yangon, Nay Pyi Daw juga menjadi ramai oleh aksi mogok kerja dan perlawanan rakyat selama beberapa minggu selepas kudeta. Termasuk demonstrasi besar-besaran, yang menuntut Suu Kyi dibebaskan.

"Bulevard di seberang istana, mulai dari bundaran Yaza Tingaha di persimpangan Yaza Htarni dan Zeya Htarni ditutup. Massa menduduki Yaza Tingaha dan bergaduh dengan polisi," cerita Garma.

Sekarang? "Ibu Kota ini kembali menjadi kota hantu. Senyap, seperti ketika terakhir kamu datang," ujarnya. Artinya, selama dua tahun, sejak menyebar nanomonster Covid-19, kota hantu yang senyap itu, semakin senyap. |


Baca Juga : Menyimak Samboja - Sepaku, Membayangkan Naypyidaw