Malaysia Tuntut Reformasi PBB dan Akuntabilitas Dewan Keamanan

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan -- populer dipanggil Tok Mat -- yang bicara dalam sesi debat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ahad (27/9/25) menuntut dilakukan Reformasi PBB dan akuntabilitas Dewan Keamanan PBB. Ia juga menyampaikan pernyataan pahit a la Melayu untuk memastikan parodi keadilan atas Palestina tidak berulang.

Dalam pidatonya yang kalem, anggota Parlemen Malaysia dari Rembau - Negeri Sembilan, ini mulai dengan menjentik realitas, sudah 80 tahun PBB menggelar Majelis Umum, "sejak impian kita tentang masa depan yang cerah melahirkan PBB."

Umat manusia telah membayangkan masa depan dengan berbagai cara. "Antara lain, kita membayangkan bahwa dalam beberapa versi tergelapnya, kelebihan informasi akan mematikan pemikiran kritis sementara sikap apatis mengambil alih," ungkapnya.

"Saya khawatir ini telah terjadi. 80 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kita menyaksikan dalam definisi tinggi genosida yang terjadi di seluruh dunia. 80 tahun setelah jatuhnya kekaisaran, kolonialisme masih hidup, dipersenjatai, didanai, dan dibenarkan oleh beberapa kekuatan yang dianggap paling liberal di dunia," lanjutnya.

Mereka telah membela dan mendukung satu-satunya pihak yang memiliki kekuatan nyata dalam suatu konflik, sedangkan pihak tersebut menjadikan hukum internasional sebagai pesta. "Namun hari ini, kata-kata itu terasa hampa," cetusnya.

Mantan Menteri Pertahanan Malaysia, itu lantas bertanya: "Haruskah kita memuji diri sendiri atas ketidakmampuan kita mengakhiri pendudukan Palestina? Atau haruskah kita memuji diri sendiri karena membiarkan negara 'batu' itu merusak piagam dan upaya kita?"

Tegas, Tok Mat menyatakan, "Di Gaza, waktu terus berjalan, bom berjatuhan, dan cahaya meredup. Kita telah mengecewakan setidaknya 70.000 orang. Israel tidak bisa lagi bersembunyi di balik korban-korbannya. Dari London hingga Dhaka, dari Paris hingga Sydney, dari Montreal hingga Kuala Lumpur, masyarakat telah menyuarakan kesedihan dan kemarahan mereka."

Kalem, mantan eksekutiuf profesional, anggota Lembaga Pengarah Khazanah Nasional Berhad dan Litar Antarabangsa (sirkuit internasional) Sepang, Malaysia itu mengemukakan, semakin banyak orang yang membela kebenaran, bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. "Ingat, mata dunia tertuju pada kita. Kita harus bertindak sekarang..., sekarang juga. Israel yang diberikan sanksi," tegasnya.

Dikatakannya, metastasis kebrutalan Israel di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan begitu saja. Serangan terbaru mereka di Dhaka bukan sekadar serangan terhadap beberapa perwakilan Hamas. "Itu merupakan serangan yang dilakukan di tanah negara lain dan merupakan penghinaan terhadap upaya semua orang yang telah mencoba menengahi," ulasnya.

"Ini merupakan sinyal bahwa kekerasan Israel akan terus mengganggu stabilitas kawasan. Dampaknya akan meluas ke seluruh dunia," ungkapnya kemudian, aksentuatif.

Kegagalan Dewan Keamanan Berulangkali

Menurutnya, kekejaman mungkin dimulai di Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir di Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Dan inilah mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup.

"Malaysia akan menyetujui segala langkah dukungan bagi rakyat Palestina, termasuk Deklarasi New York. Namun, mari kita perjelas. Hanya ada tiga solusi nyata untuk konflik ini," ungkapnya.

Yakni: Pertama, mengambil tindakan nyata melawan pasukan pendudukan. Kedua, memberikan dukungan jangka panjang kita bagi pembangunan negara Palestina yang berpemerintahan sendiri. Ketiga, mereformasi PBB dan memastikan bahwa parodi keadilan semacam itu tidak akan pernah terjadi lagi.

Jernih, Menlu Muhammad Hassan menyatakan kemudian, "Kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan yang kuat. Kita harus terus menuntut akuntabilitas dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76 Obl 272 atau yang mungkin dikenal sebagai inisiatif veto, dan kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A, yang menyatukan kita untuk perdamaian."

"Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini, dan kita harus menjaga PBB sebagai organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global," ungkapnya.

Ia lantas mengulas bagaimana Malaysia dalam kapasitasnya sebagai Ketua  selama kepemimpinan kami di ASEAN tahun ini. Malaysia juga telah mempelajari upaya kolosal yang diperlukan perdamaian sebagai contoh unik dari bentuk multilateralisme yang inklusif.

Menurutnya, ASEAN telah merangkul perubahan, memperluas keanggotaan, dan terlibat dengan dunia selama 58 tahun terakhir. Dan inilah, ungkapnya, mengapa (Keketuaan dalam kepemimpinan ASEAN 2025) merupakan kehormatan bagi Malaysia dan tugas terbesar kami untuk menghadapi tantangan yang begitu besar.

"Tahun ini, ketika konflik mengancam akan meningkat di antara negara-negara tetangga kami, ASEAN tidak tinggal diam. Kami turun tangan dan mengadakan gencatan senjata yang kini sedang dipastikan oleh ASEAN melalui pemantauan aktif di lapangan," ungkapnya.

Ia menyatakan, "Ya, tantangan tetap ada, tetapi pesan kami jelas. ASEAN akan tetap berada di meja perundingan, mendesak kedua negara untuk menghormati komitmen mereka agar tidak ada konflik, baik antarnegara maupun intranegara, yang sepadan dengan risiko stabilitas negara kita."

Inilah sebabnya, ungkap mantan bankir ini, "Upaya kami untuk membangun keamanan dan stabilitas di Myanmar dan memulihkan kredibilitas konsensus lima poin harus terus berlanjut. ASEAN sangat kecewa, karena gencatan senjata terbuka yang disepakati di Myanmar telah dilanggar di beberapa wilayah dan kekerasan terus membahayakan warga sipil. Mereka yang berkuasa punya tanggung jawab untuk mengingatkan, bahwa Myanmar adalah bagian dari kawasan, bukan negara yang terisolasi.

Dengan irama yang tertata, Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan mengemukakan amsal, "Ada masa depan yang cerah dan aman bagi seluruh rakyat kita, jika kita bekerja sama dengan itikad baik menuju resolusi Myanmar-nya sendiri atas krisis di negara ini. Seiring fokus ASEAN yang semakin mendalam untuk memperkuat keamanan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memajukan tujuan keberlanjutan di seluruh kawasan, kita akan mengatasi tidak hanya krisis internal kita, tetapi juga dari luar."

Ia menyebut ihwal Laut Cina Selatan yang tidak boleh digunakan sebagai daya ungkit dalam persaingan strategis. Asia Tenggara dan perairannya menjadi arena persaingan antarnegara adidaya.

"Oleh karena itu, kami mendesak semua pihak untuk sepenuhnya mematuhi UNCLOS dan menghindari tindakan yang dapat memicu salah perhitungan konflik di perairan yang kita bagi bersama. Kami juga akan terus memperjuangkan hak dan kebutuhan negara-negara di belahan bumi selatan secara luas," tegasnya.

Menurutnya, sudah terlalu lama negara-negara di belahan bumi selatan menanggung beban kebijakan ekonomi yang tidak setara, yang meminggirkan dan mencegah negara-negara berkembang berpartisipasi secara adil dalam ekonomi global.

"Saat ini, negara-negara di belahan bumi selatan menghadapi kesenjangan pembiayaan yang sangat besar untuk pembangunan berkelanjutan meskipun merupakan rumah bagi populasi paling rentan di dunia," tuturnya.

Ironinya Sungguh Menyakitkan

Dia melanjutkan, "Ironinya sungguh menyakitkan. Kita merupakan mayoritas dunia, namun tetap tidak terwakili dalam pengambilan keputusan, dilayani dalam pembiayaan pembangunan, dan dipinggirkan dalam tata kelola global."

Menlu Muhammad Hassan lalu menyatakan, "Ketidakseimbangan ini harus diperbaiki. Suara, kebutuhan, dan aspirasi negara-negara di belahan bumi selatan bukanlah hal sekunder. Ingat ini... Kita tidak dapat membangun tatanan internasional yang lebih adil tanpa negara-negara di belahan bumi selatan sebagai pusatnya."

Penuh keyakinan, Menlu Muhammad Hassan yang hadir dan berbicara di sesi debat Majelis Umum PBB 2025, Malaysia akan terus mengadvokasi martabat, kesetaraan, dan kesempatan bagi semua negara berkembang.

"PBB telah mengabdi kepada dunia selama 80 tahun, tetapi dunia tempat kita hidup ini sedang bergeser jauh dari keadaannya saat itu. Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian yang luar biasa, karena masalah Palestina telah menghantui PBB hampir sepanjang hidupnya. 80 tahun PBB dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina (terus berlangsung).

Tegas pula dinyatakannya, "Saya tidak bisa cukup menekankan hal ini,  jika kita tidak dapat menyelesaikannya. Warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional, karena tidak ada lagi cara untuk menyangkal, bahwa ini adalah penjajahan modern."

Menlu Muhammad Hassan memberi ilustrasi, hanya mereka yang dulunya terjajah, yang mampu melihatnya (secara) apa adanya sejak awal. "Ini adalah genosida yang berkedok toleransi Barat. Agar kita tetap relevan, kita tidak bisa terus melanjutkan kebiasaan masa lalu. Kita harus mengumpulkan keberanian yang sama yang membangun organisasi ini dari reruntuhan perang," tegasnya.

Selanjutnya dia menyatakan, "Malaysia percaya bahwa tiga reformasi mendesak adalah kunci kelangsungan hidup kita. Pertama, kita harus membatasi, jika tidak menghapuskan hak veto. Kita harus menantangnya setiap kali digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan."

"Kedua, wewenang harus mengalir kembali ke majelis umum dan badan yang paling inklusif di majelis ini. Ia harus dibiarkan bertindak sebagai suara hati nurani dan suara dunia tanpa hambatan," lanjutnya.
Dan (yang) ketiga, tegasnya, "Kita harus mendesain ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang."

Reformasi bukan lagi sebuah pilihan, ungkapnya. Reformasi adalah keharusan kita. Untuk menjadi lebih baik bersama, kita harus berubah bersama. "Miliaran nyawa bergantung pada keberhasilan kita," pungkasnya, disambut tepuk tangan khalayak. | jeanny