Kejahatan Perang Israel di Gaza dan Tepi Barat Palestina

Dalam pidatonya di sesi perdebatan terbuka Majelis Umum Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar New York, dengan bahasa Inggris yang fasih, Raja Abdullah II menegaskan, "Kekuatan militer juga tidak dapat memulihkan planet kita, menangani migrasi massal, ataupun mengarahkan kemajuan teknologi. Semua itu membutuhkan institusi yang memiliki legitimasi serta membutuhkan kepercayaan—kepercayaan antarnegara, kepercayaan terhadap kesepakatan, dan keyakinan bahwa aturan akan benar-benar ditegakkan." (Rabu, 23/9/26).

Di balik semua, itu Raja Abdullah II juga mengungkap kejahatan perang Israel di Tepi Barat - Palestina.  Menurutnya, jika kepercayaan itu hancur, setiap tantangan akan menjadi semakin berat. Namun, jika kepercayaan itu dijaga, kerja sama pun dapat terwujud. "Di tengah dunia yang terus berebut perhatian kita, kita harus menentukan arah perhatian tersebut secara sadar dan waspada terhadap segala hal yang berupaya mengalihkannya," tegasnya kemudian.

Raja berlatar militer yang nampak fit dan segar, itu menyatakan, setiap generasi meyakini bahwa tantangan yang mereka hadapi adalah yang paling berat. Mungkin bagi kita, hal itu benar adanya. Kita berada pada momen unik dalam sejarah.

Skala pengetahuan dan kecepatan perubahan yang terjadi sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hari membawa krisis baru, tragedi baru, dan keadaan darurat baru yang menuntut perhatian kita.

Pada bagian lain pidatonya yang mendapat perhatian khalayak, Raja Abdullah II mengungkapkan, sebuah studi menunjukkan bahwa rata-rata durasi perhatian terhadap layar telah turun dari 2,5 menit pada tahun 2004 menjadi hanya 47 detik saat ini.

"Tentu saja, layar bukanlah dunia yang sesungguhnya, namun hal itu mencerminkan kondisi dunia kita saat ini: perhatian telah menjadi aset yang langka, dan ke mana kita memilih untuk mengarahkannya menjadi hal yang sangat krusial. Dan di ruangan ini, perhatian bukan sekadar sumber daya kognitif, melainkan juga sumber daya geopolitik," ujarnya.

Lebih jauh dia menyatakan, perhatian menentukan konflik mana yang mendapatkan upaya diplomasi berkelanjutan dan mana yang perlahan menghilang dari agenda. Ia menentukan apakah gencatan senjata tetap bertahan setelah kamera-kamera pergi.  Apakah penderitaan kemanusiaan tetap dianggap tak tertahankan atau justru menjadi hal yang lumrah, serta apakah dunia akan bertindak nyata atau sekadar terus menggulir layar dan berlalu begitu saja.

Ia mengungkap, "Sejarah jarang sekali mengejutkan kita secara tiba-tiba. Seringkali, sejarah mendapati kita sedang memusatkan perhatian pada hal lain. Kesenjangan ekonomi, kerawanan pangan, bencana akibat perubahan iklim — tak satu pun dari tantangan ini muncul dalam semalam. Tanda-tanda peringatannya sudah ada. Pertanyaannya adalah, apakah perhatian kita bertahan cukup lama untuk memicu tindakan? Sebab, hal-hal yang kita abaikan cenderung membentuk masa depan kita."

Bertahun-tahun Mengingatkan tentang Bahaya

Berbicara tentang konflik di wilayahnya, Raja Abdullah II mengemukakan, "Kita menyaksikan dampak dari pengabaian tersebut setiap hari. Di kawasan saya — mulai dari Lebanon, Yaman, hingga Sudan — konflik berkepanjangan semakin memperparah penderitaan kemanusiaan. Dan jika ada yang meragukan apakah krisis di wilayah kami akan tetap terbatas di sana, lihat saja tagihan energi dan kebutuhan pokok keluarga biasa, mulai dari Mumbai hingga Madrid dan Minnesota."

Menurutnya, konflik yang melibatkan Iran telah menunjukkan betapa cepatnya ketidakstabilan dapat mengganggu investasi, perdagangan, dan kehidupan di luar kawasan tersebut. Tentang apa yang terjadi di Gaza, ia mengatakan, selama berpuluh-puluh tahun, ia telah berdiri di hadapan sidang (Majelis Umum PBB ini)  dan memperingatkan bahaya membiarkan konflik Palestina-Israel tanpa penyelesaian.

Namun, ungkapnya, komunitas internasional memilih untuk sekadar mengelola konflik tersebut, bukan menghadapinya secara tegas. "Setiap pelanggaran baru oleh Israel dianggap sebagai hal yang bersifat sementara, sehingga mengalihkan perhatian dari kenyataan yang sedang terbentuk di lapangan — hingga akhirnya situasi yang semula dianggap sementara itu menjadi permanen, dan status tersebut pun berubah menjadi kebijakan resmi."

"Tentu saja, ini bukan satu-satunya ketidakadilan di dunia," katanya kemudian. "Namun, salah satu pendudukan terlama di dunia ini memunculkan sebuah pertanyaan mendasar."

Ia mempertanyakan, "Jika hukum internasional dapat diabaikan selama berpuluh-puluh tahun, lantas apa sebenarnya nilai dari hukum tersebut? Dan bagaimana kita bisa menegakkannya jika kita bahkan enggan mengecam pelanggaran-pelanggaran terhadapnya?"

Di Gaza, menurut suami Ratu Rania, itu bukti-buktinya sangatlah nyata dan tak terbantahkan. Menurutnya, dalam 300 hari pertama dari apa yang disebut sebagai gencatan senjata, setidaknya 300 anak Palestina tewas. Rumah sakit lapangan milik Yordania pun turut menjadi sasaran serangan.

Menurutnya, Presiden Trump telah berupaya keras mendorong perdamaian dan jalan keluar untuk mengakhiri perang ini. Namun, pemerintah Israel terus mengubah kesepakatan, melanjutkan serangan serta penghancuran infrastruktur sipil, menolak untuk menarik diri, dan mendesak warga Palestina hingga hanya menempati wilayah yang luasnya tak sampai sepertiga dari keseluruhan Gaza. Hal ini tidak bisa lagi dianggap sekadar sebagai langkah militer sementara atau konsekuensi perang.

Menurutnya, akuntabilitas bermula saat kita menyebut segala sesuatu apa adanya: sebuah upaya untuk melenyapkan kehidupan warga Palestina dan memaksakan realitas wilayah yang baru di Gaza. Menyinggung eskalasi di Tepi Barat, ia mengemukakan, "Ketika dunia berfokus pada Gaza, sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi di Tepi Barat. Sebagian orang mungkin berpikir kita pernah melihat hal ini sebelumnya."

Ia menggambarkan kenyataan, pemukiman, kekerasan, pengusiran paksa  semuanya tampak sama. Namun, kenyataannya tidak demikian. "Ini bukan sekadar eskalasi. Ini adalah perubahan mendasar. Apa yang dulunya merupakan proses yang berjalan perlahan kini telah meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih agresif. Kekerasan oleh pemukim terjadi secara merajalela."

Dikemukakannya, warga Palestina dipukuli, ditembak, dan diteror. Rumah-rumah dibakar, harta benda dihancurkan, dan keluarga-keluarga diusir dari tanah mereka. Israel pun semakin memperketat cengkeramannya atas wilayah Tepi Barat, merampas tanah, memperluas pemukiman, dan mendesak warga Palestina untuk pergi.

Tentara Israel Melindungi Penyerang

Sudah saatnya kita melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebab, ketika bahasa yang digunakan diperhalus, tindakan tersebut menjadi sesuatu yang dianggap wajar. "Menghancurkan rumah warga Palestina demi memperluas pemukiman ilegal bukanlah penegakan hukum. Itu adalah pemindahan paksa penduduk."

Mengambil alih tanah pendudukan bukanlah pendaftaran tanah. Itu adalah aneksasi de facto. "Jaringan pos pemeriksaan dan penghalang yang mencekik ruang gerak bukanlah infrastruktur keamanan. Itu adalah sistem penindasan. Serangan sistematis terhadap komunitas Palestina bukanlah sekadar kerusuhan yang dilakukan pemukim," ungkapnya.

Pemerintah Israel mengecam kekerasan tersebut di hadapan publik internasional. Mereka menyebut pelakunya sebagai segelintir perusuh. Mereka meyakinkan kita bahwa Israel adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Tentara Israel hanya diam menyaksikan saat para pemukim menyerang warga Palestina; mereka bahkan sering kali melindungi para penyerang atau turut serta dalam serangan tersebut.

Mereka menghalangi ambulans menjangkau korban luka. Mereka menargetkan jurnalis internasional yang berupaya menyuarakan kebenaran. Dan ketika tentara menyaksikan, membiarkan, dan terkadang bahkan ikut serta dalam kekerasan terhadap warga sipil...

Pertanyaannya bukan lagi apakah ada segelintir ekstremis yang melanggar hukum. Pertanyaannya adalah: apakah ini perilaku negara demokratis yang menjunjung tinggi hukum? Apa yang sedang terjadi di Tepi Barat bukanlah serangkaian tindakan yang terpisah-pisah. Hal ini merupakan bagian dari satu kebijakan tunggal untuk memaksa seluruh penduduk meninggalkan tanah mereka. Ada istilah untuk itu: pemindahan paksa, dan itu adalah kejahatan perang.

Dalam pidatonya, Raja Abdullah II mengemukakan, "Jika kita ingin menyelesaikan konflik Palestina-Israel, dunia harus meninggalkan sejumlah anggapan keliru. Anggapan keliru pertama adalah bahwa Gaza dan Tepi Barat merupakan dua hal yang terpisah. Padahal tidak demikian. Keduanya merupakan dua front dari strategi Israel yang sama."

Di kedua wilayah tersebut, warga Palestina tewas terbunuh. Di kedua wilayah tersebut, realitas di lapangan sedang diubah secara drastis. Di Gaza melalui kehancuran, sedangkan di Tepi Barat melalui aneksasi de facto. Tujuannya sama: membuat terwujudnya negara Palestina yang layak menjadi mustahil.

Anggapan keliru lainnya adalah bahwa penolakan kepemimpinan Israel saat ini terhadap pembentukan negara Palestina merupakan sikap yang mungkin bisa berubah. Padahal tidak. Sikap itu sudah mengakar kuat di lapangan.

Pemerintah ini terus mempercepat pembangunan permukiman dan perampasan tanah, namun proses ini sudah dimulai jauh sebelumnya. Sejak Kesepakatan Oslo, peta wilayah telah berubah sedikit demi sedikit, permukiman demi permukiman. Dan anggapan keliru yang paling berbahaya adalah bahwa dunia Arab tidak pernah mengupayakan perdamaian.

Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 menawarkan normalisasi hubungan Israel dengan 57 negara Arab dan Muslim—termasuk Iran dan Irak pada saat itu—sebagai imbalan atas perdamaian dan pembentukan negara Palestina. Selama lebih dari 20 tahun, tawaran itu tetap berlaku.

Hambatannya bukanlah ketiadaan mitra untuk berdamai, melainkan ketiadaan pemerintah Israel yang bersedia menerimanya. Pemerintah Israel ini memahami kekuatan dari perhatian publik.

Warga Palestina Berhak Mendapatkan Haknya

Belakangan ini, ungkapnya, pihak tersebut merasa tidak nyaman dengan sorotan yang tertuju padanya. Saat dihadapkan pada bukti adanya pelanggaran, alih-alih mengubah arah tindakannya, mereka ( Israel) justru memilih untuk mengalihkan perhatian dan mendiskreditkan para pengkritik.

"Mereka juga berupaya membingkai konflik ini sebagai perang agama — dengan Islam di satu sisi, serta Yudaisme dan Kekristenan di sisi lain. Padahal, kenyataannya tidak demikian," jelas Raja Abadullah.

Persoalan utamanya adalah apakah warga Palestina, umat Muslim, dan umat Kristen berhak mendapatkan hak-hak yang sama seperti orang lain. Taktik pengalihan perhatian semacam itu tidak akan mempan lagi. Masyarakat dunia kini menaruh perhatian.

"Pertanyaannya sekarang: akankah kita bertindak? Sebab, tidak adanya tindakan politik dunia bukanlah karena kurangnya pilihan. Jadi, mari kita sebut hal ini apa adanya: sebuah pilihan. Kita memiliki berbagai sarana — seperti sanksi, pembekuan aset, embargo, dan isolasi diplomatik — serta rekam jejak penggunaannya di wilayah lain. Namun, dalam kasus Israel, resolusi-resolusi yang ada hanya berakhir sebatas tulisan di atas kertas," ungkapnya.

Hasilnya adalah sebuah negara yang bertindak tanpa kendali. Rasa kebal hukum yang dimiliki pemerintah ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pihak tersebut tidak lagi merasa perlu bertanya, "Bisakah kita lolos dengan tindakan ini?" karena mereka sudah mengetahui jawabannya.

"Justru itulah sebabnya tidak ada seorang pun di majelis ini yang boleh berasumsi bahwa ambisi mereka berhenti pada Palestina. Hasrat ekspansionis pemerintah Israel saat ini merupakan ancaman bagi kawasan," ungkapnya.

Bicara tentang Suriah, Raja Yordania, ini menyatakan, "Hari ini, Suriah menjadi peringatan yang justru diabaikan oleh masyarakat internasional. Serangkaian serangan lintas batas, perluasan wilayah secara bertahap, serta penciptaan fakta baru di lapangan —termasuk di sekitar sumber daya air yang vital — terus terjadi."

Ia lantas mengemukakan, langkah demi langkah yang diperhitungkan dengan cermat, Israel sedang menguji sejauh mana mereka bisa melangkah. Dan setiap kali masyarakat internasional memalingkan muka, Israel belajar bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh lagi melampaui batas wilayah maupun batasan hukum.

"Bagi Yordania, tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap ancaman terhadap perbatasan utara atau ketahanan air kami merupakan ancaman bagi keamanan nasional kami. Yordania tidak akan tinggal diam. Kami akan melindungi keamanan, sumber daya air, dan kepentingan rakyat kami. Pertanyaannya adalah, jika Israel terus melanjutkan pendekatan antagonisnya di Suriah selatan, akankah masyarakat internasional hanya berdiam diri dan membiarkan hal itu terjadi?" urainya.

Memerangi Terorisme

Tentang model kemajuan Yordania, Raja Abdullah II mengemukakan, beberapa hal menuntut perhatian segera, sedangkan hal lainnya memerlukan perhatian yang berkelanjutan. Ketidakadilan menuntut keduanya.

"Yordania sangat memahami hal ini. Kami tahu rasanya hidup di kawasan di mana krisis baru muncul bahkan sebelum krisis sebelumnya mereda. Dan kami tahu, kami tidak bisa memilih antara menanggapi keadaan darurat di depan mata atau membangun masa depan setelahnya. Oleh karena itu, kami melakukan keduanya. Kami memperkuat konektivitas dari Teluk hingga Mediterania sebagai pusat perdagangan, industri, dan teknologi, sembari tetap merespons krisis kemanusiaan," urainya.

Ia menyatakan, "Kami memerangi terorisme, baik di kawasan ini maupun di luar wilayah ini. Sambil memperkuat pertahanan dan tetap menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman seperti ekstremisme, kami melindungi komunitas dan warisan Kristen di tanah asal serta tanah bersejarahnya, sekaligus mempromosikan citra Islam yang sesungguhnya untuk melawan suara-suara kebencian."

Di tengah semua itu, Yordania tidak akan meninggalkan komitmen terhadap perdamaian yang berkeadilan. Yordania akan terus mendukung ketangguhan rakyat Palestina. Yordania akan terus mendukung UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) - badan PBB yang didirikan pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial kepada jutaan pengungsi Palestina. Seraya terus menjunjung tinggi peran perwalian Hashemite serta status quo sejarah dan hukum di tempat-tempat suci umat Islam. ...dan situs-situs suci Kristen di Yerusalem.

Yang terpenting, menurutnya, Yordania berupaya membangun model yang berbeda — model yang berlandaskan prinsip, terbuka, dan teguh. Di masa ketika kepastian menjadi barang langka dan situasi politik dapat berubah dari hari ke hari, Yordania hadir sebagai negara yang dapat diandalkan oleh dunia; negara yang setia pada prinsip dan janji, serta siap berdialog dan bekerja sama dengan siapa pun yang mengupayakan perdamaian.

"Namun, keberpihakan kami pada diplomasi tidak akan pernah mengesampingkan komitmen kami terhadap nilai-nilai kemanusiaan; hal ini tidak boleh dianggap remeh ataupun disalahartikan sebagai tanda kelemahan," ujarnya.

Ia lantas menyerukan persatuan. Khasnya bagi para sahabatnya di di Gaza, Sudan, Ukraina, maupun di tempat lain, banyak orang hidup dalam bayang-bayang perang, pengungsian, dan ketakutan. Entah krisis itu baru bermula beberapa minggu lalu atau telah berlangsung selama beberapa dekade, prinsip-prinsip kita tidak boleh berubah hanya karena pergeseran perhatian dunia.

"Masa depan tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga oleh apa yang kita pilih untuk kita abaikan," pungkasnya. | jeanny